SOAL KORUPSI DAN KOLUSI PERLU DIAGENDAKAN

SOAL KORUPSI DAN KOLUSI PERLU DIAGENDAKAN[1]

 

Jakarta, Suara karya

SEPERTI dikemukakan dalam ruang ini hari Minggu (1/3/1998) laporan pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR kepada Majelis merupakan hal yang sangat sentral sehingga bukan suatu rutinitas dan sekadar memenuhi ketentuan konstitusi sehingga pembahasannya pun harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, menyeluruh mencakup segala permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara serta mendasar. Laporan pertanggung-jawaban Presiden Soeharto itu sendiri seperti dikatakan, membeberkan apa adanya, mencatat kemajuan yang dicapai di samping masalah-masalah yang belum tertanggulangi secara sepenuhnya serta kekurangan dan kelemahan kita sendiri.

Membeberkan apa adanya dalam laporan pertanggungjawaban itu, menjadi catatan kita tersendiri dikaitkan dengan keteguhan hati dan sikap Pak Harto tercermin dari ucapannya yang mengatakan,

“Dengan keimanan yang dalam, sumpah jabatan lima tahun yang lalu itu saya ucapkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Tahu. Semoga dalam menyampaikan pertanggungjawaban ini saya diberi-Nya kesadaran untuk melaporkan yang kurang itu memang kurang. Dan semoga saya diberi-Nya keyakinan untuk melaporkan yang baik itu memang baik.”

Kemudian di bagian akhir pertanggungjawaban itu ditegaskan pula supaya dengan penuh kesadaran kita harus berani melihat kelemahan dan kekurangan kita sendiri. Dari kelemahan itu kita cari kekuatan.

KARENANYA sangat tepat penekanan Pak Harto supaya kita mawas diri. Mencari hikmah dari musibah yang terjadi dan itu berarti kita tidak perlu mencari kambing hitam. Memang tepat sekali dalam krisis ekonomi moneter yang kita hadapi sekarang yang penting bukan saling menyalahkan atau saling tuduh dan saling tuding, tapi bagaimana mencari solusi yang tepat dan cepat sehingga kita bisa berhasil keluar dari himpitan ekonomi yang sangat memberatkan itu.

Berangkat dari pemikiran itu, kita ingin menggarisbawahi penegasan Pak Harto yang mengatakan,

“Kita harus bersedia melakukan apa saja yang harus kita lakukan untuk membebaskan bangsa kita dari krisis ini. Dengan penuh kesadaran kita harus mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan bersama di atas kepentingan kita masing-masing.”

Artinya, di masa datang, kita harus lebih konsekuen dan konsisten melaksanakan komitmen bersama. Salah satu komitmen kita sejak semula membangun Orde Baru yang kemudian dituangkan dalam GBHN 1973 adalah menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Mengenai hal ini GBHN 1993 menegaskan, peningkatan penertiban aparatur negara ditujukan pada mereka yang menghambat pelaksanaan pembangunan dan merusak citra dan kewibawaan pemerintah seperti korupsi, kolusi, nepotisme, kebocoran serta pemborosan kekayaan dan keuangan negara. Erat kaitannya dengan itu adalah peningkatan penegakan disiplin tidak hanya aparatur tapi juga secara nasional sebagaimana telah dicanangkan Presiden Soeharto pada Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 1995.

NAMUN dalam kenyataan komitmen bersama untuk memberantas korupsi dan berbagai bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang lainnya yang dari GBHN ke GBHN tetap digariskan, bukannya membuat korupsi berkurang, sebaliknya makin meningkat, meluas dan membesar dalam bentuk kolusi dengan cara­cara yang lebih canggih sehingga upaya pengungkapannya pun makin sulit. Tidak mengherankan apabila kemudian beberapa lembaga penelitian di luar negeri menempatkan Indonesia sebagai negara yang menduduki peringkat korupsi tergolong paling atas di dunia.

Memang kita harus mengakui berbagai upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan. Dari Pelita ke Pelita sejak Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama (PJPI) sampai Repelita VI pada PJP II sekarang, telah banyak kemajuan yang dicapai. Namun berbagai kemajuan yang dibuktikan dengan angka-angka itu tentunya akan lebih besar apabila kita berhasil memangkas ekonomi biaya tinggi yang bukan rahasia umum lagi dalam proses perizinan, pelayanan umum dan lain-lain. Begawan ekonomi kita Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusomo beberapa waktu lalu mengatakan sekitar 30% dana pembangunan bocor di tengah jalan.

KIRANYA bukan mustahil, krisis ekonomi dan moneter yang kita hadapi sekarang menjadi begitu parah dan sulit bagi kita untuk segera bangkit kembali, juga ada kaitannya dengan penyakit korupsi dan kolusi yang sudah agak kronis selama ini. Karenanya masalah korupsi dan kolusi ini seyogyanya mendapat pembahasan yang sentral dari Sidang Umum MPR. Seba apa pun yang kita rencanakan dan programkan, selama penyakit yang satu ini masih menghinggapi kita semua, segala sesuatunya itu tidak akan mencapai hasil optimal.

Masalah lain yang tidak kurang pentingnya adalah penegakan hak-hak asasi manusia, disiplin nasional serta pembangunan politik yang lebih menjamin hak-hak politik dan hak-hak demokrasi rakyat, tegaknya hukum dan keadilan serta terciptanya iklim kondusif yang mampu mendorong partisipasi aktif seluruh rakyat dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila seperti diamanatkan GBHN.

Masalah-masalah inilah yang kiranya perlu mendapat pembahasan dari wakil­wakil rakyat dalam rapat-rapat fraksi, komisi dan pemandangan umum pada SU-MPR yang tengah berlangsung sekarang. Melalui pembahasan yang mendalam, menyeluruh dan buka-bukaan apa adanya, maka persidangan umum Majelis tahap II sekarang ini tidak benar hanya tinggal ketok palu.

Sumber : SUARA KARYA (02/03/1998)

_______________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 759-761.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.