SIDANG UMUM MPR RI 1998: MENUNGGU SUARA FRAKSI ATAS HASIL JERIH PAYAH BP-MPR

SIDANG UMUM MPR RI 1998: MENUNGGU SUARA FRAKSI ATAS HASIL JERIH PAYAH BP-MPR[1]

 

 

Jakarta, Media Indonesia

SETELAH para anggota MPR mengadakan rapat intern di fraksinya masing­-masing sejak Minggu (1/3) hingga Senin (2/3) malam, hari ini, rapat paripurna MPR kembali akan digelar, dengan acara pokok pemandangan umum fraksi-fraksi atas berbagai Rancangan Ketetapan (Rantap) yang telah disusun Badan Pekerja (BP) MPR.

Seperti halnya Sidang Umum (SU) MPR 1993, ada empat Rantap baku yang disiapkan BP-MPR. Keempat, Rantap baku itu adalah Rantap tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), Rantap tentang Pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR, Rantap tentang Pengangkatan Presiden, dan Rantap tentang Pengangkatan Wakil Presiden.

Yang agak berbeda dengan SU-MPR lima tahun lalu adalah bahwa dalam SU-MPR 1998 ini, BP-MPR mempersiapkan pula Rantap tentang Pelimpahan dan Wewenang kepada Presiden Mandataris dalam rangka Penyuksesan dan Pengamanan Nasional.

Kita perkiraan Rantap terakhir inilah yang bakal mendapat sorotan dari kelima fraksi, kendati sebenarnya Rantap soal pelimpahan wewenang kepada PresidenIMandataris MPR bukan “barang baru”. Mengapa? Sebab pada 1988, MPR pernah mengeluarkan Ketetapan ini, meskipun dalam praktek Tap VI MPR/1988 itu tak pernah digunakan Mandataris.

Jika dalam SU-MPR 1998 ini, Tap VI MPR/1988 itu dicoba untuk dihidupkan kembali, akankah PresidenIMandataris MPR mendayagunakan Tap tersebut dalam kurun waktu lima tahun mendatang? Bagaimana persisnya bisa kita simak dalam pemandangan umum fraksi-fraksi yang akan dibacakan oleh juru bicaranya masing-masing dalam rapat paripurna pagi ini dan malam nanti.

Namun yang pasti, ketika Rantap tersebut diajukan dan dibahas BP-MPR, berbagai reaksi bermunculan. Salah satu di antaranya adalah pendapat yang bernuansa spekulasi bahwa Rantap itu sengaja diadakan dalam rangka suksesi kepemimpinan nasional.

Memasuki hari ketiga SU-MPR 1998, Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) sendiri dilaporkan telah merampungkan materi pemandangan umumnya atas Rantap­ Rantap tersebut.

Juru bicara F-KP MPR Fahmi Idris kepada pers kemarin menjelaskan secara materil, fraksinya tidak membuat suatu perubahan atas Rantap GBHN maupun non­ GBHN. Sedangkan menyangkut pidato pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR, menurut Fahmi, fraksinya memberikan pandangan yang sangat positif.

“Tentu saja Anda (wartawan) sudah mengetahui arah kebijakan dari fraksi kami tentang pidato pertanggungjawaban tersebut. Sampai siang ini (kemarin-red) memang belum ada keputusan final dari fraksi untuk menerima atau tidak menerima pidato tersebut. Namun saya tegaskan, bahwa bagi kami, pertanggungjawaban presiden itu sudah sangat memuaskan,” ujarnya.

F-KP sendiri tampaknya sangat serius dalam mempersiapkan pemandangan umumnya. Fraksi terbesar ini membentuk tiga komisi. Komisi A khusus membahas tentang Rantap GBHN, Komisi B membahas Rantap non-GBHN dan Komisi C membahas Rantap Pidato Pertanggungjawaban Presiden.

“Secara keseluruhan pembahasan di masing-masing komisi berjalan dengan lancar, tertib dan tidak ada persoalan-persoalan yang tidak bisa terpecahkan,” begitu kesimpulan Fahmi.

Pers pun bertanya kepada Fahmi, apakah F-KP akan mengusulkan adanya Rantap baru yang secara khusus memberikan tugas kepada Mandataris MPR untuk secepatnya mengatasi krisis ekonomi. Menanggapi pertanyaan ini, Fahmi Idris menjawab: “Tidak.” Alasan dia, Rantap seperti itu tidak diperlukan.

“Dalam pidato pertanggung-jawabannya, Presiden menegaskan bahwa beliau tidak segan-segan untuk mengambil tindakan apa pun demi pulihnya perekonomian nasional. Saya kira, penegasan itu sudah menjadi cermin betapa besar dan seriusnya pemerintah dalam mencari solusi terhadap masalah yang sekarang sedang kita hadapi,” tambahnya.

Fraksi Utusan Daerah (F-UD) pun sudah satu suara dengan “saudara kembarnya” F-KP dalam menyikapi laporan pertanggungjawaban presiden. Ketua F-UD Hasan Basri Durin kernarin mengatakan fraksinya tidak memandang laporan pertanggungjawaban itu memiliki kelemahan, bahkan sudah lengkap dan pantas untuk diterirna secara utuh.

“Kami menerima bulat laporan pertanggungjawaban Presiden,” katanya saat istirahat rapat intern F-UD.”

Edi Hidayat

Sumber: MEDIA INDONESIA (03/03/1998)

___________________________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 159-161.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.