SETUDJU PARTAI KATOLIK DIBUBARKAN

Sidang Dewan Partai Katholik

SETUDJU PARTAI KATOLIK DIBUBARKAN [1]

 

Djakarta, Sinar Harapan

Sidang Dewan Partai Katholik jang berlangsung dari 26 s/d 28 Maret di Klender Djakarta dapat menerima dan menjetudjui perombakan struktur politik. Untuk itu Partai Katholik bersedia dibabarkan. Tetapi asal untuk menjempurnakan tata hidup bangsa dan negara berlandaskan Pantjasila dan UUD 45 jg berichtiar mentjapai tjita2 kesedjahteraan umum.

Usaha2 pembaharuan tsb. harus berdjalan setjara demokratis dengan djalan dialog dan persuasi tanpa adanja paksaan dari luar dan untuk mentjapainja Partai Katholik berpendapat supaja ditingkatkan komunikasi antar semua partai dan semua pihak2 terutama dengan generasi muda.

Dalam Konperensi persnja mendjelaskan hasil Sidang Dewan Partai tsb. Senin pagi T.J. Kasimo mengemukakan lebih landjut bahwa Katholik sesuai dengan keputusan Kongres Bandung 1965, menegaskan lagi selama perombakan struktur politik jang dapat mendjamin terselenggaranja Demokrasi Pantjasila serta kesedjahteraan umum belum dapat dilaksanakan, maka eksistensi Partai Katholik masih diperlukan.

Persiapan Pemilu

Menjinggung persiapan Partai tsb menghadapi Pemilu nanti, dikatakan bahwa mereka telah siap dengan optimisme dan akan membawakan motto: “kesedjahteraan rakjat (Salus Populi) adalah hukum tertinggi dalam Pembinaan Orde Baru” Dan akan membawakan program: Demokrasi, Pembangunan dan Pembahaman/Modernisasi, berlandaskan Pantjasila dan UUD 45 serta perwudjudan dan pemantapan rasa tenteram dan aman bagi rakjat.

Untuk mentjapai semaximal mungkin maka Partai tsb menampilkan tjalon2 jang jakin akan keadilan dan kebenaran dan perdjuangan. Dan mereka harus memiliki 3B. Berani, Bidjaksana, dan Bermutu.

Djamin Pemilu Jang Rahasia

Berbitjara tentang adanja ekses2 jang timbul dalam masjarakat menghadapi Pemilu Partai itu berpendapat demi mendjaga wibawa Pemerintah serta wibawa Demokrasi Pantjasila, dan mengharapkan pemerintah dapat mendjamin Pemilu jang aman, langsung bebas dan rahasia, sehingga tertjapai suatu Pemilu jang bersih (clean general election).

Djangan Batasi Kebebasan Berorganisasi

Mengenai situasi jang menjangkut kedudukan pegawai negeri jang sekarang dipaksakan harus masuk Kokarmendagri terutama di Dept. Dalam Negeri, Sidang Dewan Partai itu menjetudjui profesionalisasi pegawai2 negeri.

Tetapi ditegaskan agar pemerintah tidak membatasi kebebasan berorganisasi bagi setiap warganegara, ataupun tindakan2 lain jang tidak seusai dengan hak2 azasi manusia.

Dalam kesempatan tanja djawab Drs. Frans Seda berpendapat bahwa gedjala dimana Pemerintah mempromote suatu kekuatan sosial politik adalah biasa. Umpamanja di Djerman Barat, kalau Partai Kristen Demokrat jang memerintah, Ia akan mempromote sesuatu sospol disana untuk dapat bekerdjasama dan supaja kekuatan jang dipromote tsb dapat lebih berperanan dinegeri itu.

Hanja tjara, kata Seda, Pemerintah djangan terlalu melampui batas2 fungsi dan tugas pokoknja. Pemerintah adalah pengajom bagi seluruh lapisan masjarakat, apakah tjara jang sekarang sudah melampui batas, tanja pers, didjawab, mungkin ada daerah jang over acting jang dilakukan petugas2 dan oknum2. Partai Katholik kata Seda menjelesaikan dengan approach langsung. Itu lebih efektif dari pada gembar-gembor. (DTS)

Sumber: SINAR HARAPAN (30/03/1971)

 

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku II (1968-1971), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 678-680.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.