SETELAH SOEHARTO BERHENTI, DUNIA INTERNASIONAL BERTANYA ‘WHAT’S NEXT?’

SETELAH SOEHARTO BERHENTI, DUNIA INTERNASIONAL BERTANYA WHAT’S NEXT?[1]

 

 

Jakarta, Kompas

PRAKTIS semua pemerintahan internasional menyambut gembira pengunduran diri Haji Muhammad Soeharto dari jabatan Presiden tanggal 21 Mei yang telah menjadi hari bersejarah itu. Mereka ikut merasakan rasa lega, ikut bersimpati, untuk rakyat Indonesia yang merayakannya dengan aneka cara. Menurut mereka, inilah kesempatan sejarah bagi rakyat untuk menentukan masa depan Indonesia yang lebih demokratis dan sejahtera, yang dilandasi oleh seluruh makna dari gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa.

Reaksi luar negeri pada umumnya memuji HM Soeharto yang menunjukkan sikap kenegarawanan melalui pernyataan pengunduran dirinya itu. Sikap luar negeri, terutama negara-negara Barat, sejak awal telah berkali-kali menegaskan bahwa satu-satunya halangan bagi gerakan reformasi adalah kepemimpinan nasional Presiden Soeharto.

Sekjen PBB Kofi Annan menyambut baik dengan mengatakan Soeharto sudah mengalah pada protes rakyat dengan melakukan pengalihan kekuasaan secara tertib dan damai.

“Sekjen berharap Indonesia mulai saat ini akan dapat membangun kembali kedamaian sosial berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokratis, juga dapat menghidupkan kembali ekonomis.” kata jubir Sekjen PB3, Fred Eckhard.

MENARIK memahami pernyataan Presiden Korsel Kim Dae-jung bahwa krisis di Indonesia merupakan sebuah ironi, dalam mana demokrasi dikorbankan demi pembangunan ekonomi. Ini merupakan sebuah dalil yang dipercaya penguasa di Asia, yang menerapkan sistem politik yang didasarkan pada ‘nilai-nilai Asia’ yang seolah­ olah merupakan sebuah kebenaran yang mutlak.

Pada akhirnya, sistem politik yang semu itu cepat atau lambat akan berantakan, jika pelaksanaannya tidak disertai dengan demokrasi dalam arti sesungguhnya. Itulah yang terjadi di Indonesia, yang disebut sebagai the Indonesian lesson. Bagi pemerintah-pemerintah di Asia, terutama yang memiliki karakteristik kepemimpinan yang relatif sama dengan Presiden Soeharto,

“Pelajaran dari Indonesia” ini telah menjadi keberuntungan yang tak disengaja (a blessing in disguise).

TENTU saja dunia internasional kini sedang bertanya-tanya, setelah Soeharto mundur, apa yang akan terjadi selanjutnya, whats next?

Sebelum pertanyaan itu terjawab, dunia internasional tidak akan membiarkan terjadinya sebuah ‘ralat’ atas datangnya kebebasan yang sedang marak di Indonesia. Mereka berkepentingan agar arus keterbukaan sebagai berkat reformasi, agar tetap dijaga kelangsungannya.

Dunia internasional akan selalu mengawasi proses pelaksanaan pembebasan tapol, pers bebas, kontrol masyarakat atas praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) universal, serta langkah-langkah demokratis lain yang mendobrak belenggu kekuasaan yang tanpa kompromi yang diterapkan selama ini.

Reaksi internasional terhadap kabinet baru pimpinan Presiden Habibie, mungkin kurang lebih sama dengan reaksi Amien Rais bersikap netral, tidak mendukung tetapi juga tidak menentang. Mereka masih memberi tanda kutip pada kata ‘reformasi’ dalam menilai kabinet baru.

Juga dipuji sikap Presiden Habibie menyertakan pula menteri-menteri yang juga menjadi wakil-wakil rakyat di DPR, juga tokoh-tokoh masyarakat, sebagai bagian dari upaya menjalankan demokrasi yang pluralistis. Keputusan untuk mempertahankan dan menyertakan para profesional pada jajaran menteri-menteri ekonomi/teknis, dinilai pasar internasional sebagai isyarat untuk tetap melanjutkan komitmen yang diminta IMF.

JUJUR sekali reaksi internasional yang sangat terkejut ketika Soeharto mengundurkan diri. Mengetahui daya tahan dan kelangsungan hidup ‘Soehartoisme’ yang memimpin Orde Baru selama 32 tahun terakhir, mereka tadinya mengira pengunduran diri tidak akan terjadi secepat itu.

Dunia pada era globalisasi ini menjadikan ekonomi sebagai segala-galanya. Oleh sebab rasa terkejut itulah, dunia bisnis regional dan internasional bertanya-tanya, apa kiranya kebijaksanaan Presiden Habibie mengantisipasi kontrak-kontrak Pemerintah Indonesia dengan sebegitu banyak pihak di luar negeri, yang secara langsung ataupun tidak melibatkan pula bisnis elite pengusaha yang dekat dengan kekuasaan dulu.

Perlu diantisipasi pula desakan kelompok-kelompok LSM di tingkat internasional yang berdemonstrasi di berbagai Kedubes RI di mancanegara, yang menuntut pengadilan tuntas dan pembekuan kekayaan para pejabat dan keluarga Pemerintah Indonesia sebelum ini. Kita juga mesti cepat mengambil tindakan tegas terhadap berbagai upaya internasional yang mempersoalkan kedaulatan RI di Timtim, yang sekarang merasa sedang di atas angin untuk memperjuangkan cita-cita memisahkan diri dari negara kesatuan Indonesia.

Secara umum, itulah contoh yang kini menjadi pekerjaan rumah Presiden Habibie dalam upaya memperbaiki citra Indonesia di luar negeri, demi melanjutkan tugas-tugas Kabinet Reformasi Pembangunan.

Apa pun rencana yang akan dilaksanakan, tugas maha penting yang pertama­tama harus segera dikerjakan, ialah memberantas KKN di lingkungan kabinet.

SALAH satu pemahaman dunia internasional mengenai Indonesia adalah budaya politik patron-client, sebuah prinsip yang sederhana, yang berakar kuat pada masyarakat. Kalau pemimpinnya jujur dan hidup sederhana, maka Gubernur nya,

camatnya, lurahnya, sampai rakyatnya akan meniru sikap pemimpinnya itu. Menurut kita, mungkin itulah pertanyaan what’s next yang ditunggu-tunggu luar negeri.

Sumber : KOMPAS (23/05/1998)

__________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 589-591.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.