SETAHUN KEPPRES N0.14 TAHUN 1979: Diperlukan “Law Of Enforcement” Proses Pelaksanaannya, Agar Berhasil

SETAHUN KEPPRES N0.14 TAHUN 1979:

Diperlukan “Law Of Enforcement” Proses Pelaksanaannya, Agar Berhasil

Oleh Akmal Suleman SH

LEBIH KURANG setahun telah berlaku Keputusan Presiden RI No.14 Tahun 1979, tentang Pedoman Pelaksanaan APBN. Pemerintah telah mempercayakan pelaksanaan Keputusan Presiden No.14 Tahun 1979, khususnya yang menyangkut pasal 19 ayat (1), kepada aparat-aparat di bawahnya, baik di Pusat maupun daerah, Pasal 19 ayat (1) ini mengatur masalah pernborongan/pembelian yang dilaksanakan oleh instansi-instansi Pemerintah dengan mengutamakan pemborong/rekanan dari pengusaha goIongan ekonomi lemah.

Proses pelaksanaan pasa119 ayat (1) ini di dalam praktek mendapat sorotan dari masyarakat, khususnya dari masyarakat pengusaha golongan ekonomi lemah, dan sorotan itu ditujukan kepada aparat-aparat pemerintah di departemen-departemen dan instansi pemerintah lainnya.

Sebab ternyata proses pelaksanaan pasal 19 ayat (1) ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan Pemerintah. Malahan sebaliknya, kita memperoleh impresi, aparat pelaksana di departemen-departemen dan instansi pemerintah lainnya itu dengan terang-terang menentang kebijaksanaan Pemerintah dalam masalah pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah ini.

Lambannya proses pelaksanaan pasal 19 ayat (1) tersebut, diungkapkan oleh media massa, baik di Pusat maupun di daerah-daerah. Media massa, dalam hal ini surat-kabar, mempunyai diversifikasi fungsi. Salah satu fungsi itu ialah memberikan atau menyampaikan informasi yang mendekati kepada fakta (well information). Dan kita sekali-kali tidak meragukan kemampuan pers Indonesia menyampaikan berita­beritanya yang obyektif. Yang diungkapkan adalah fakta, bukan opini.

Berkali-kali Pemerintahmenyatakan bahwa untuk berhasilnya pelaksanaan pasal 19 ayat (1) Keppres No.14 Tahun 1979 dibutuhkan jangka waktu yang panjang. Jadi jangan diharapkan bahwa dalam jangka waktu 2 atau 3 tahun, pelaksanaan pasal 19 ayat (1) akan berhasil dengan sukses tanpa hambatan suatu apapun. Pemyataan Pemerintah ini antara lain diungkapkan oleh Menteri PPLH Emil Salim, dalam setiap kunjungan di daerah-daerah dengan mengadakan pertemuan dengan eksponen pengusaha muda serta pengusaha golongan ekonomi lemah

Menurut persepsi penulis, masalahnya bukan terletak pada proses waktu yang dibutuhkan bagi pelaksanaan pasal 19 ayat (1) Keppres No.14 Tahun 1979 supaya berhasil dalam praktek, barangkali ada yang berpendapat bahwa agar berhasil hams dicarikan momentum pelaksanaannya yang tepat.

Tetapi masalah yang sebenarnya adalah sampai sejauh mana tanggungjawab dan itikad baik yang dimiliki oleh para pelaksana, seperti Pimpinan Proyek, dalam melaksanakan dan mendukung kebijaksanaan Pemerintah yang telah dituangkan dalam pasal 19 ayat (1) tersebut.

Maka di sini kita melihat bahwa lambannya proses pelaksanaan pasal 19 ayat (1) ini, adalah disebabkan kurangnya tanggungjawab serta tidak adanya itikad baik dari para pelaksana untuk membantu dan menaikkan harkat pengusaha golongan ekonomi lemah dalam persaingan bisnis yang semakin tajam dewasa ini.

Hambatan Diciptakan Pelaksana

Hambatan-hambatan yang diciptakan oleh para pelaksana, jelas tidak akan membantu pengembangan bisnis pengusaha, dan hal ini akan menimbulkan implikasi pula yaitu pengusaha golongan ekonomi lemah tidak dapat menjalankan partisipasinya secara penuh dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Kalau dikaji secara mendalam, maka kita dapat menyatakan bahwa peranan yang dijalankan oleh para pelaksana sekarang ini adalah peranan lanjutan. Keppres­Keppres sebelumnya, tidak ada mengatur masalah pengusaha golongan ekonomi lemah ini. Pada periode itu, pengusaha golongan ekonomi lemah kurang mendapat perhatian dari instansi-instansi Pemerintah.

Pimpinan Proyek atau Kepala Bagian Pengadaan, dalam rangka pembangunan proyek atau memesan barang-barang pada pihak ketiga, selalu mengadakan hubungan dan transaksi dengan pengusaha golongan ekonomi kuat.

Maka kita tidak heran apabila para pelaksana di instansi-instansi Pemerintah terus mnelaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya dengan merangkul pengusaha golongan ekonomi kuat, sedangkan ketentuan pasal 19 ayat (1) Keppres No.14 Tahun 1979, nampak-nampaknya bukan merupakan rintangan bagi para pelaksana untuk meneruskan-kebijaksanaannya itu.

Hal itu dapat kita maklumi. Sebab berat bagi Pimpinan Proyek, misalnya untuk memutuskan konesi dengan pengusaha golongan ekonomi kuat, mengingat pengusaha golongan ekonomi kuat selalu memberikan service yang baik kepada para pelaksana.

Selama ini, antara Pimpinan Proyek dengan pengusaha golongan ekonomi kuat sudah terjalin suatu kompromi, yang nampak-nampaknya sulit bagi Pimpinan Proyek untuk meninggalkankompromi yang sangatmenguntungkan baginya itu.

Jalan Keluar

Pemerintah telah menciptakan bermacam-macam program dalam berbagai bidang, seperti terlihat dalam Pelita I ,II dan Ill, dan memproyeksikannya ke dalam masyarakat dengan maksud agar dilaksanakan oleh para pelaksana.

Sudah tentu Pemerintah mengharapkan agar pelaksanaan program tersebut berhasil dengan baik. Sebab bagaimanapun juga, sebelum program itu diciptakan, Pemerintah telah mengadakan survai terlebih dahulu dengan memperhatikan situasi dan kondisi setempat.

Pengusaha golongan ekonomi lemah merupakan bagian integral dari masyarakat Indonesia, yang dalam kenyataannya masih perlu dibina dan ditingkatkan peranannya dalam sektor pembangunan ekonomi Indonesia.

Pembinaan dan peningkatan pengusaha golongan ekonomi lemah ini adalah merupakan program Pemerintahan pula Hendak dikonkritkan oleh Pemerintah pembinaan dan peningkatan pengusaha golongan ekonomi lemah ini di dalam praktek melalui aparat Pemerintah di departemen-departemen dan instansi Pemerintah lainnya.

Disini jelas terlihat bahwa aparat Pemerintah dimak:sud, seperti Pimpinan Proyek, Pimpinan Perusahaan, benar-benar telah dipercayakan oleh Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (1) Keppres No. 14 Tahun 1979. Di dalam surat edaran Menpan No. 02/SE/Men-pan/1979 tanggal 26 Mei 1979, yaitu yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan pasal 19 ayat (1) Keppres No. 14 Tahun 1979, dengan tegas-tegas dinyatakan pertama, Pimpinan Departemen serta instansi Pemerintah lainnya, pimpinan perusahaan milik negara dan pimpinan proyek yang melakukan pembelian atau pemborongan, bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan pasal 19 ayat (1) l).Keppres No. 14 Tahun 1979; kedua, pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut tidak boleh sekedar berupa formalitas guna memenuhi ketentuan-keteniuan formil belaka, melainkan harus dilakukan dengan sungguh­sungguh sesuai dengan semangat yang terkandung dalam pasal 19 ayat (1) tersebut.

Tanggungjawab yang dipikul oleh Pimpinan Proyek sudah jelas dan tidak sulit untuk melaksanakannya. Memang! Tetapi seperti yang telah diungkapkan oleh media massa, terdapat kelambanan dalam proses pelaksanaan pasal 19 ayat (1) Keppres No. 14 Tahun 1979, yang bersumber dari pelaksana sendiri, maka hal lain iniberarti pembinaan yang hendak dilakukan Pemerintah terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah menemui jalan buntu.

Ada satu hal yang penting untuk: diungkapkan di sini yaitu bagaimana caranya mengamankan kebijaksanaan Pemerintah dalam masalah pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah ini.

Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh dan efektif adalah memperlakukan “law of enforcement” (penegakan hukum) dalam proses pelaksanaan pasal 19 ayat (1) Keppres No. 14 Tahun 1979, yang berarti tersedia suatu sanksi untuk para pelaksana yang mempunyai itikad tidak baik dengan sengaja tidak mau.melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (1) Keppres No.14 Tahun 1979.Masalah.klausula sanksi ini tidak diatur dalam Surat Edaran Menpan No. 02/SE/Menpan/1979 maupun dalam Keppres No. 14 Tahun 1979, karena Pemerintah sejak semula berpendapat bahwa pelaksanaan pasal 19 ayat (1) tersebut akan berjalan dengan baik. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya.

Dengan terjadinya kelambanan-kelambanan selama ini, dalam proses pelaksanaan pasal 19 ayat (1) Keppres No. 14 Tahun 1979 atau nurut versi HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia), pelaksanaan pasal 19 ayat (1) ini baru berhasil 20%, maka penerapan sanksi ini menjadi penting.

Selama ini dapat kita lihat bahwa para pelaksana dengan terbuka dan terang-terangan terus melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya sendiri dengan mengeliminir kebijaksanaan­kebijaksanaan Pemerintah, sehingga kita memperoleh kesan bahwa hal inidapat terus berlangsung karena tiadanya sanksi yang diterapkan untuk para pelaksana.

Timbul pertanyaan sekarang: siapa yang hams menetapan sanksi; sanksi itu ditetapkan dimana dan bagaimana bentuk sanksi itu. Pemerintah yang adalahjuga pihak eksekutif adalah pencipta peraturan perundangan atau bersama-sama dengan DPR, dapat membuat undang-undang.

Kewenangan yang dimiliki Pemerintah dalam pembentukan undang-undang dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk mengatur klausula sanksi. Dengan demikian, adalah lebih tepat apabila Pemerintah sendiri yang mengatur dan menetapkan klausula sanksi tersebut dan sanksi itu dapat diatur atau ditetapkan misalnya dengan surat edaran, tepatnya dengan surat edaran Menpan.

Tidak diharapkan terjadi pemecatan tidak dengan hormat atau lainnya bentuk hukuman yang lebih berat, apabila para pelaksana ternyata tidak melaksanakan pasal 19 ayat (1) Keppres No. 14 Tahun 1979. Oleh sebab itu, bentuksanksi adalah berupa sanksi administratif dalam format ini. Misalnya yang dikenakan sanksi adalab Pimpinan

Proyek, maka Pimpinan Proyek tersebut tidak: boleh lagi diserahi mengelola proyek dan kemudian dapat saja yang bersangkutan dipindahkan ke unit kerja lain dan sebagainya.

Dengan dilembagakannya klausula sanksi, maka ada 2 hal yang perlu kita ungkapkan. Pertama, dengan adanya sanksi, diharapkan setiap kebijaksanaan Peinerintah akan berjalah deilgan lancar. Sebab tentu sudah sulit bagi para pelaksana untuk tidak melaksanak:ankebijaksanaan Pemerintah setelah adanya sanksi ini. Sanksi merupakan pengejawantahan tekad Pemerintah untuk menciptakan pemerataan pendapatan dan keadilan antara pengusaha golongart ekonomi kuat dan pengusaha golongan ekonomi lemah. Kedua, bagi para pelaksana, sanksi merupakan cambuk atau pendorong agar benar-benar melak:sanakan kebijaksanaan Pemerintah dengan konsekuen.

Di setiap instansi Pemerintah terdapat aparat pengawasan intern yang fungsinya melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan di masing-masing instansi tersebut. Fungsi yang demikian ini, dapat pula dimanfaatkan dalam melak:sanakan monitoring terhadap sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan.

Sebab kemungkinan saja sanksi yang telah dijatuhkan atas Pimpinan Proyek tidak dijalankan. Jadi monitoring yang di.lakukan oleh aparat pengawasah intern bermakna urttuk mencegah jangan sampai sanksi ituhanya tertulis diaias kertas saja, tetapi sanksi itu untuk dilaksanakan.

Kesimpulan

Sudah dapa tkita ketahui sekarang bahwa terdapat kelambanan dalam proses pelaksanaan pasal 19 ayat (1) Keppres No. 14 Tahun 1979 dan yang menyebabkannya adalah faktor intern, dalam hal ini adalah para pelaksana di instansi­instansi Pemerintah.

Faktor penghalang yang menyebabkan terjadinya kelambanan tersebut, harus disingkirkan, sehingga diharapkan akan tercipta suatu suasana yang baik dan menguntungkan bagi pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah.

Maka dalam hal ini, sanksi adalah merupakan suatu sarana yang ampuh untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam proses pelaksanaan pasal 19 ayat (1), yang akan dilakukan oleh para pelaksana di instansi-instansi Pemerintah. Semoga untuk masa mendatang pengusaha golongan ekonomi lemah akan memberikan partisipasinya secara lebih efektif. (DTS)

Jakarta, Merdeka

Sumber: MERDEKA (20/02/1980)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku V (1979-1980), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 538-542.

 

 

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.