SEPUTAR TRADISI PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN

SEPUTAR TRADISI PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN[1]

Oleh Usep Fathudin

Jakarta, Suara Karya

Salah satu acara penting setiap Sidang Umum MPR yang lima tahunan adalah adanya pidato pertanggungjawaban presiden, yang kemudian disusul oleh acara pemandangan umum atau penilaian atas pidato presiden oleh kelima Fraksi di majelis, yaitu, FKP, FPPP, FPDI, FUD dan FABRl. Pada Sidang Umum 1998 sekarang, kita menyaksikan keempat fraksi, selain menanggapi, juga langsung menyatakan menerima pertanggungjawaban Presiden, kecuali FPPP menunda sampai pleno berikutnya. (Tulisan ini diturunkan sebelum FPP menerima pidato pertanggungjawaban presiden Jumat  kemarin, Red).

Dari pidato sepuluh orang wakil fraksi, masing-masing dua orang tampaknya wakil FPPP yang paling mendapat perhatian sekaligus sambutan masyarakat. Dua surat kabar besar ibukota, selain menjadikan pidato PPP sebagai head line, tetapi juga foto juru bicara Fraksi disamping di halaman pertama. Kalau ketiga Fraksi, hampir sepenuhnya memuji, FPPP menggunakan forum Pleno Majelis sebagai peluang untuk menyampaikan banyak kritik, bahkan uneg-uneg. Tak heran, dan wajar, kalau Ketua Fraksi FKP Ginandjar Kartasasmita, menyatakan kegundahannya. Atau banyak tokoh FKP lain membicarakannya, walaupun selalu diakhiri dengan pernyataan “bahwa itu hak FPPP”.

Sebenarnya dasar hukum pertanggungjawaban presiden tidak ada di dalam UUD 1945 Kalaupun ada, hanyalah di dalam Tap MPR, yang artinya sekadar kehendak para wakil rakyat pada suatu waktu, yang belum tentu tepat untuk selamanya terdapat sejumlah alasan yang saya kira di mana kita harus meninjau kembali tradisi yang tidak berdasar konstitusi ini dilihat dari logika konstitusi maupun konvensi praktis kenegaraan di seluruh dunia.

 

Tradisi Muktamar

Tradisi pidato pertanggungjawaban presiden saya kira diambil dari tradisi muktamar atau kongres suatu partai, Golkar atau ormas. Lihatlah di sekeliling kita, bahkan seluruh dunia. Tak ada Kepala Negara atau presiden menyampaikan pertanggungjawaban tatkala akan mengakhiri jabatannya. Presiden Amerika yang sudah lebih 40 orang, begitu juga di Rusia, lnggris, Prancis, Australia dan lain-lain. Demikian juga di negara berkembang seperti Malaysia, Mesir, India dan lain-lain tak ada pidato khusus seperti yang dilakukan Presiden Suharto. Bila habis masa jabatannya, ya selesai, tanpa harus ada pidato formal pertanggungjawaban.

Alasannya jelas, karena apa yang dilakukan seorang kepala pemerintahan dalam satu periode, lima tahun sangat banyak, yang tak mungkin dilaporkan secara lengkap, apalagi untuk memenuhi semua yang diinginkan dari kelima fraksi yang berbeda-beda. Setiap gerak langkah presiden/pemerintah telah dipertanggungjawabkan kepada DPR atau Komisi-komisi DPR dalam frekuensi yang cukup tinggi. Bukan hanya pada tingkat pusat, tetapi juga pelaksanaan di daerah telah dipertanggungjawabkan, baik pada saat kunjungan anggota DPR ke daerah atau kepada DPRD daerah. Kritik tajam FPPP pada dasarnya mengeritik terhadap apa yang tidak dikatakan Presiden, tetapi sudah dilakukan di berbagai penjelasan pada forum-forum sebelumnya, baik dalam bentuk keterangan para menteri, pidato presiden di berbahagia kesempatan atau penjelasan menteri ketika berhadapan dengan forum Dengar Pendapat dengan fraksi di DPR. Jadi bukan tidak dilakukan dan tidak dijelaskan presiden, tetapi presiden tidak mengatakannya, karena dianggap sudah dijelaskan. Dengan perkataan lain tak mungkin presiden harus bicara 10-20 jam untuk menjelaskan segala sesuatu selama 5 tahun, agar cukup lengkap.

Mengapa muktamar atau kongres partai dan ormas harus mendengarkan pertanggungjawaban ketua umum? Karena apa yang dilakukan organisasi, biasanya sangat terbatas. Sehingga seluruh kegiatan, bahkan kegiatan dari hari ke hari, seluruh departemen-departemennya, sampai kepada jumlah surat keluar dan surat masuk dapat dilaporkan. Ialah Kegiatan ormas atau partai dibanding kegiatan pemerintahan sungguh sangat terbatas. Dilihat dari belanja yang dihabiskan untuk melakukan kegiatan, ABPN meliputi ratusan triliun rupiah, sedangkan partai apalagi ormas hanyalah jutaan atau beberapa miliar saja.

Di dalam tradisi ormas atau partai, setelah pertanggungjawaban pimpinan ditanggapi peserta kongres atau muktamar, harus ada forum di mana pimpinan ormas/partai memberikan jawabannya. Setelah itulah baru masuk ke tahap menerima atau menolak petanggung-jawaban pimpinan ormas/partai. Jadi, kalau kita mau mengikuti tradisi ormas maka setelah Pemandangan Umum fraksi haruslah dibuka peluang dimana presiden memberikan jawaban atau penjelasan atas semua tanggapan, terutama kritiknya. Kalau tidak ditanggapi, paling kurang secara publik opini maka pemerintah atau presiden dikalahkan, karena itulah berita terakhir yang diketahui masyarakat, apalagi seperti sekarang yang disiarkan media elektronik. Tanpa jawaban berikutnya dari presiden, masyarakat akan memperoleh kesan keliru, seolah semua kritik fraksi adalah benar. Kalaupun tidak benar tetapi itulah yang didengar atau dibaca anggota masyarakat. Pada tahap ini adalah benar FPPP yang belum menyatakan menerima atau menolak pertangungjawaban presiden, yaitu kalau ada peluang presiden memberikan jawaban sehingga atas dasar jawaban itu, keputusan FPPP akan disampaikan menerima atau menolak. Tetapi bila forum untuk jawaban presiden tidak ada, penundaan kesimpulan oleh FPPP hanyalah mengada ada.

 

Tradisi Buruk

Dalam suatu pertanggungjawaban oleh presiden seperti sekarang, pidato-pidato FKP, FABRI dan FUD diakhiri dengan menerima pidato tersebut. Alasan untuk ini bagi FKP adalah karena presiden adalah Ketua Dewan Pembina Golkar yang memiliki kekuasaan tertinggi di dalam organisasi ini. Adalah tidak logis bila FKP yang kepanjangan tangan DPP Golkar dan DPP yang kepanjangan tangan Ketua Dewan Pembina Golkar untuk berbicara lain dari mendukung FABRI dan FUD yang hampir seluruhnya terdiri dari pejabat yang diangkat presiden, dengan perkataan lain adalah para bawahannya, juga tidak logis untuk menilai dan menyalahkan pimpinan tertingginya. Jadi pasti harus mendukung. Bukan karena isi pidato presiden kebetulan baik, tetapi akal sehat tidak membenarkan kedua fraksi untuk menolak. Tidak aneh kalau para anggota majelis, tatkala ketiga wakil fraksi bicara, tidak banyak memberi perhatian. Di antara mereka ada yang menulis sendiri, membaca, berbicara satu sama lain, bahkan konon jalan-jalan di luar gedung. Hal terakhir ini terbukti dari banyaknya kursi kosong ketika pidato tanggapan dibacakan. Sebaiknya ketika begitu banyak kritik disampaikan maka tradisi yang dipertunjukan adalah ucapan “huuuuu”, yang selama ini, sudah sangat biasa dilakukan, yang kali ini dengan cerdik sudah diantisipasi oleh wakil FPPP sehingga tidak bisa menjatuhkan morilnya.

Cara menanggapi dengan “huuuuuuuu”, sebenarnya adalah tradisi buruk yang harus dibuang karena menunjukkan tidak ada toleransi dan sikap lapang dada terhadap suatu kritik atau sesuatu yang tak disetujui. Saya teringat Munas V Golkar tahun 1993di Senayan. Ketika sidang baru dirnulai pimpinan sidang membacakan draft Tata Tetib Munas dan kemudian minta tanggapan peserta Munas atas isi Tata Tetib. lbu Sudharmono bicara dan meminta penjelasan terhadap salah satu pasal. Tetapi di tengah beliau bicara, dari belakang muncul suara “huuu”. Sangat disayangkan, Munas baru hari pertama bahkan jam pertama, tetapi peserta sudah seperti kecapaian dan ingin segera selesai. Saya yakin ini semata-mata tradisi buruk, yang tak siap untuk berbeda pendapat, atau ingin segera selesai dan langsung “tok … tok … setujuuu,” seperti ditulis sebuah koran besar di Jakarta.

 

Alasan Lain

Ada alasan lain bahwa pidato pertanggungjawaban adalah tidak perlu diteruskan. Tradisi di ormas atau partai, bila satu pertanggungjawaban ditolak maka etisnya ialah bahwa si tokoh harus diberi peluang melanjutkan masa jabatannya sampai program­-program yang ditolak diselesaikan. Bagaimana bila diterapkan kepada Presiden Suharto. Misalkan saja tahun 2003 nanti, tatkala Pak Harto berusia lebih 80 tahun dan tak ingin dipilih ke delapan kalinya dan pidatonya ditolak. Haruslah beliau melanjutkan lagi? Walaupun kasus seperti ini akan sangat langka, tetapi satu tradisi tak dapat hanya diambil sebagian-sebagian tanpa mengikutinya secara tuntas.

Yang pasti dengan cara sekarang akan terjadi kesulitan logika. Orsospol, FABRI dan FUD sudah mencalonkan Pak Harto untuk dipilih kembali. Orang yang dipilih kembali adalah orang yang dianggap berhasil, sehingga diharapkan melanjutkan jabatannya. Golkar, PPP, PDI, ABRI dan tokoh FUD sudah menyatakan pilihannya sebelum sidang. Artinya mereka sudah mengambil kesimpulan bahwa tanpa ada pidato pertanggungjawaban, Pak Harto memenuhi syarat, bahkan yang paling memenuhi syaraf. Dari mana mereka berkesimpulan demikian? Tentu saja dari perjalanan dan langkah-langkahnya dalam seluruh masa lima tahun memimpin. Nah, kalau semua Orsospol sudah menilai masa kepemimpinan Pak Harto dalam seluruh kurun lima tahun dan menyimpulkan positif, apakah masih perlu ada laporan formal, yang cenderung tidak akan memuaskan semua pihak? Apalagi tanpa peluang membela diri ketika ada yang menyerang atau menganggap kurang?

 

Tidak Harus

Dalam upaya terus menerus memperbaiki kualitas demokrasi kita, masalah pencalonan presiden dan wakil presiden harus pula diperbaiki. Tahun-tahun yarig sudah, pencalonan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh fraksi beberapa jam/hari sebelum pemilihan. Tahun 1998 ini ada peningkatan, dimana presiden dan wakil presiden diumumkan sebelum sidang. Siapa tahu di tahun-tahun yang akan datang akan tiba waktunya, dimana calon presiden dan wakil presiden diumumkan sebelum pemilu. Ini penting, karena pemilihan presiden dilakukan oleh anggota majelis, maka anggota majelis, maka anggota Majelis yang terpilih sudah harus mengkampanyekan siapa calonnya kelak, sebutlah Pemilu 2008 dan seterusnya. Bila tidak, mau tak mau rakyat tetap dianggap diminta “memilih kucing dalam karung”. Dikaitkan dengan pidato pertanggungjawaban maka pidato pertanggungjawaban Presiden tidak perlu lagi, karena siapa yang mencalonkan berarti sudah menilai positif dan lulus sehingga karena itu maka yang bersangkutan diusulkan kembali.

Bahwa MPR mengangkat Presiden, dan Presiden bertanggungjawab kepada MPR tidaklah berarti Presiden harus menyampaikan pidato pertanggungjawaban. Pasal UUD 45 ini berarti bahwa untuk tiap menit dan tiap kegiatan presiden dalam lima tahun harus sesuai ketentuan UUD 45 dan GBHN yang ditetapkan MPR. Bila dilihat presiden menyeleweng dari kedua hal tersebut. MPR kalau pun, tanpa harus menunggu lima tahun, dapat meminta pertanggungjawaban Presiden, yang tentu saja disampaikan dalam satu pidato pertanggungjawaban atau pembelaan. Dan inilah yang berlaku bagi Ir Sukarno dan karena pidato “Jas Merahnya” ditolak, maka otomatis mandatnya sebagai presiden dicabut oleh MPR.

(Usep Fathudin, salah seorang Ketua BKSPTIS Pusat, Jakarta).

Sumber: SUARA KARYA (07/03/1998)

____________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 211-215.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.