SEMUA FRAKSI SETUJU PAK HARTO TURUN SECARA KONSTITUSIONAL

SEMUA FRAKSI SETUJU PAK HARTO TURUN SECARA KONSTITUSIONAL[1]

 

 

Jakarta, Media Indonesia

Rapat Gabungan Pimpinan DPR dengan Pimpinan fraksi-fraksi setuju untuk mempercepat pelaksanaan agenda reformasi di bidang politik dan hukum dan menegaskan pengunduran diri Presiden Soeharto harus dilakukan secara konstitusional sesuai dengan UUD 1945.

Ketua DPR/MPR Harmoko menegaskan hal tersebut kemarin di Jakarta seusai memimpin rapat gabungan antara pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR. Dalam penjelasan kepada pers itu Harmoko didampingi Ketua F-KP Irsyad Sudiro, Ketua F-ABRI Hari Sabamo, dan Ketua F-PP Hamzah Haz.

Harmoko tidak merinci lebih jauh bagaimana langkah pengunduran diri Presiden secara konstitusional itu. Dia hanya menegaskan,

“Pengunduran diri Presiden bisa dilaksanakan secara konstitusional sesuai dengan UUD’45.”

Rapat pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR berlangsung lebih dari empat jam.

Sehari sebelumnya, rapat pimpinan DPR meminta agar Presiden Soeharto mengundurkan diri demi kesatuan dan persatuan bangsa.

Ketua F-KP HM Irsyad Sudiro menyatakan F-KP sepenuhnya memahami aspirasi masyarakat yang menghendaki Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagaimana yang telah disampaikan Pimpinan Dewan. Tetapi pelaksanaannya harus secara konstitusional.

Mengenai mekanisme pelaksanaannya, kata Irsyad, masih akan dibicarakan pada hari-hari mendatang.

“Mudah-mudahan dalam pertemuan Pimpinan Dewan dengan Presiden Soeharto, sudah ada titik terang bagaimana mekanisme pelaksanaan aspirasi tersebut,” kata  Irsyad.

Ketika ditanya apakah hal itu sudah menjadi sikap bulat F-KP, Irsyad mengatakan, bukan hanya sikap F-KP melainkan sudah menjadi sikap DPP Golkar. Dia juga membantah kalau ada yang beranggapan F-KP tidak bulat tentang hal itu.

Irsyad mengatakan F-KP menyambut baik gagasan membentuk Komite Reformasi sebagaimana disampaikan Presiden Soeharto kemarin. Namun, katanya, F-KP masih harus mempelajarinya lebih dalam terutama menyangkut peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, tentu saja tidak ada masalah. Sebaliknya kalau bertentangan, maka harus dicari jalan tengahnya.

“Yang penting adalah kita semua memiliki semangat yang sama untuk melaksanakan reformasi,” katanya.

Sementara itu F-PP mengirim surat kepada Pimpinan DPR yang berisi pernyataan sikap mendukung keterangan pers Pimpinan DPR tanggal 18 Mei 1998 lalu. Surat yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Hamzah Haz dan Bachtiar Chamsah itu dikirim kepada Pimpinan DPR, kemarin.

 

Belum lapor

Sampai tadi malam, pimpinan MPR/DPR belurn melaporkan hasil-hasil pertemuan internal dewan mengenai reformasi kepada Presiden Soeharto. Sejauh ini belurn diperoleh kepastian kapan Harmoko dan pimpinan MPR/DPR lainnya akan bertemu Presiden. Sejumlah wartawan yang menunggu di Kediaman Presiden Soeharto Jl. Cendana semalam, juga tidak memperoleh keterangan tentang jadwal pertemuan tersebut.

Hanya saja, semalam Presiden Soeharto menerima sejumlah menteri. Di antaranya Menteri Perhubungan Giri Suseno, Menko EkuinKepala Bappenas Ginandjar Kartasasmita dan Gubernur BI Sjahril Sabirin. Di samping itu, Kepala Negara juga menerima Wakil Presiden BJ Habibie.

Sumber: MEDIA INDONESIA (20/05/1998)

________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 383-384.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.