SEMUA FRAKSI MPR INGIN PEMERINTAH BERSIH

SEMUA FRAKSI MPR INGIN PEMERINTAH BERSIH[1]

 

Jakarta, Kompas

Seluruh Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat (F-MPR) dalam pemandangan umumnya menyoroti perlunya penegakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dalam arti tidak korup, memiliki keteladanan, jujur, penuh pengabdian dan tanggap terhadap aspirasi maupun penderitaan rakyat. Hal itu mengemuka dalam pemandangan umum fraksi-fraksi MPR terhadap materi Rantap GBHN yang disampaikan pada Sidang Umum MPR RI, Selasa (3/3), di Jakarta.

Kelima fraksi itu adalah Fraksi Karya Pembangunan (F-KP), Fraksi ABRI, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDI), Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) dan Fraksi Utusan Daerah (F-UD).

Menurut juru bicara F-KP, Siti Hardiyanti Rukmana, F-KP memandang perlu dilakukan penertiban aparatur negara dan aparatur pemerintah, penanggulangan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme, serta penyelewengan lainnya yang merusak citra dan kewibawaan aparatur negara dan aparatur pemerintah yang pada gilirannya akan merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan.

“Hanya dengan upaya demikianlah pemerintah yang bersih dan berwibawa sebagaimana yang kita idam-idamkan bersama akan terwujud.” kata Siti Hardiyanti, yang akrab dipanggil Tutut.

Dikatakan, F-KP memahami adanya tuntutan agar aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat makin terbuka dan masyarakat. Untuk itu, F-KP mendorong agar pendayagunaan aparatur negara dilanjutkan dan ditingkatkan dengan upaya-upaya yang menyangkut aspek kesejahteraan, koordinasi antar departemen, kualitas pelayanan dan pengabdian, profesionalisme, sikap mental dan disiplin aparat, keteladanan, produktivitas lembaga, sarana dan prasarana kelembagaan.

Juru bicara F-PDI Budi Hardjono mengemukakan, di masa lima tahun mendatang yang kita perlukan adalah birokrasi pemerintahan yang profesional, birokrasi yang ramping dalam jumlah, modern dalam sistem terbuka, tidak memihak pada salah satu golongan politik tertentu, efektif, efisien, tidak koruptif, memiliki keteladanan, jujur, tanggap terhadap setiap denyut aspirasi dan amanat penderitaan rakyat.

Sehubungan itu, kabinet yang akan dibentuk nanti hendaknya terdiri atas individu-­individu yang memiliki integritas, penuh pengabdian, loyalitasnya kepada bangsa dan negara cukup tinggi serta tidak berjalan sendiri-sendiri.

Untuk melaksanakan cita-cita tersebut, F-PDI memandang perlunya diberlakukan reformasi, baik di bidang politik maupun ekonomi dan sosial budaya. Harus segera diambil langkah-langkah yang pasti untuk tercapainya efisiensi penggunaan dana-dana pembangunan melalui upaya yang sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi dan kolusi. Dalam rangka itu, antara laln UU Anti Korupsi harus disempurnakan yang mengarah pada asas pembuktian secara terbalik.

Selain itu, sudah waktunya dilakukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mencegah dan menghapus segala bentuk monopoli dan monopsoni oleh swasta karena selalu merugikan kepentingan rakyat banyak.

Di bidang hukum, F-PDI mengimbau agar pelaksanaan dan penegakan hukum oleh seluruh aparaturnya benar-benar menjunjung tinggi rasa keadilan dan kebenaran dengan proses yang sederhana, cepat, murah, serta aparat penegak hukum yang bersih, jujur, adil dan berwibawa.

Prihatin mendalam

Juru bicara F-PP, Endin AJ Soefihara, mengemukakan, dengan keprihatinan yang sangat mendalam F-PP mencatat adanya aparatur negara yang terpaksa harus memikul beban politik. Padahal, seharusnya mereka menjadi abdi seluruh rakyat tanpa terkecuali dan tidak menjadi abdi golongan tertentu serta kepentingan sesaat.

Dengan cara membebaskan aparatur negara dari beban-beban politik, menurut F-PP, pemerintahan yang bersih dan berwibawa, terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dapat dengan sungguh-sungguh kita ciptakan. Caranya, dengan mengarahkan pembangunan aparatur negara kepada peningkatan kualitasnya agar lebih memiliki sikap dan perilaku yang berintikan pengabdian, kejujuran, bertanggungjawab, kedisiplinan, keadilan, kewibawaan dan bebas menyalurkan aspirasi politiknya sehingga dapat memberikan pelayanan dan pengayoman kepada seluruh warga masyarakat tanpa kecuali.

Sejalan dengan itu, lanjut Endin, perlu diupayakan penataan kewenangan yang rasional diantara lembaga negara, jajaran dan peringkat aparatur negara sehingga terlaksana penyelenggaraan administrasi negara yang bersih, berwibawa, profesional, efektif dan efisien.

Sehubungan itu, F-PP mendesak supaya setiap pejabat negara sebelum memangku sesuatu jabatan, selain perlu mengucapkan sumpah, hendaknya juga membuat pernyataan tertulis dan terbuka tentang seluruh jumlah harta benda diri dan keluarganya. Pernyataan tersebut disampaikan kepada suatu institusi yang dibentuk khusus untuk itu.

Sementara itu F-UD daerah dengan juru bicaranya Muladi mengemukakan, Presiden/Mandataris MPR-lah yang akan menjalankan Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai pernyataan kehendak rakyat. Melalui pembangunan nasional, Presiden/Mandataris MPR mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, berhasil guna dan berdaya guna.

Sedangkan Fraksi ABRI dalam pemandangan umumnya yang dibacakan oleh Laksamana TNI Arief Kushariadi menyatakan, demokrasi ekonomi yang dikembangkan saat ini adalah guna mencegah terjadinya persaingan tidak sehat, pemusatan ekonomi dalam berbagai bentuk monopoli, monopsoni, dan praktek lainnya yang merugikan rakyat, belum sepenuhnya terlaksana.

Secara terpisah, usai pemandangan umum Ketua Panitia Ad Hoc. (PAH) II BP MPR, Jenderal TNI Wiranto mengatakan, keinginan atau harapan adanya clean government bukan semata dambaan salah satu partai, tetapi juga menjadi dambaan masyarakat pada umumnya. Dambaan pemerintahan yang bersih yang mengemuka dalam siding umum MPR menurut Wiranto merupakan hal wajar.

“Tidak ada masalah, paling tidak dalam GBHN mendatang pemerintahan yang bersih dapat diaplikasikan.” kata Wiranto. (TimKompas)

Sumber : Kompas (04/03/1998)

______________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 183-186.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.