SEMUA FRAKSI DPR DAN PIMPINAN MPR/DPR SEPAKAT MINTA PAK HARTO MUNDUR

SEMUA FRAKSI DPR DAN PIMPINAN MPR/DPR SEPAKAT MINTA PAK HARTO MUNDUR[1]

 

 

Jakarta, Republika

Semua fraksi DPR RI, dalam rapat pimpinan mereka dengan pimpinan MPR/DPR di Jakarta, kemarin, menyatakan sepakat untuk tetap meminta pengunduran diri Presiden Soeharto secara konstitusional.

Sedangkan jika ada pernyataan yang mengatakan bahwa Presiden tak perlu mundur saat ini dari mana pun datangnya, termasuk dari pihak eksekutif pimpinan MPR/DPR siap mempelajarinya. Pernyataan bahwa Presiden tidak mau atau tak perlu mundur akan kami pelajari terlebih dulu. Itulah sikap yang harus kami ambil sesuai dengan konstitusi.

“Bagaimana pun DPR akan tetap berada atau harus mengacu pada jalur konstitusi.” kata Harmoko, usai pertemuan yangjuga menyepakati DPR akan melaksanakan seluruh reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum secara berkelanjutan.

Seperti diberitakan, Senin (18/5) lalu Harmoko atas nama pimpinan MPR/DPR mengimbau agar Presiden mengundurkan diri secara arif dan bijaksana demi persatuan dan kesatuan bangsa. Tapi, apa yang dikemukakan Harmoko itu kemudian dianggap sebagai pernyataan individual oleh Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto, yang mengadakan konferensi pers beberapa jam kemudian.

Menyinggung mengenai kemungkinan diadakannya sidang istimewa MPR, Harmoko mengatakan, semua aspirasi atau tuntutan tersebut juga akan terus dibahas.

“Saya kemukakan sekali lagi dalam hasil pertemuan dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR yang lalu, itu pun Dewan telah membahas tentang pengunduran diri presiden dan aspirasi untuk mengadakan sidang istimewa. Dan, kedua hal ini juga akan secepatnya disampaikan kepada Presiden.”

Pernyataan Harmoko itu, didukung oleh Wakil Sekjen DPP Golkar HM Irsyad Sudiro, yang menegaskan Golkar telah menyatakan mendukung tuntutan reformasi menyeluruh, termasuk mundurnya Presiden Soeharto. Sikap tegas tersebut, kata Irsyad, tercermin pula dalam rapat pimpinan dewan dan fraksi-fraksi yang berlangsung pukul 09.30 hingga 15.30 WIB.

Dalam rapat, bersama fraksi-fraksi lainnya, Fraksi Karya Pembangunan (FKP) mendukung tuntutan masyarakat termasuk mahasiswa, agar Pak Harto mengundurkan diri sebagai Presiden.

“Benarkah keputusan FKP itu merupakan cermin sikap DPP Golkar?”

“Ya, sudah pasti itu. Golkar sependapat dengan tuntutan masyarakat, terutama mahasiswa, yang minta Presiden mengundurkan diri.” kata Irsyad, usai mengikuti jumpa pers Rapim, DPR RI dan fraksi-fraksi di Jakarta, kemarin sore.

Lebih lanjut, Irsyad menegaskan, hal itu telah disepakati rapat pleno DPP Golkar yang berlangsung Senin (18/5) malam hingga Selasa (19/8) dini hari. Sekjen DPP Golkar, Ary Mardjono, menyatakan sikap Golkar sama seperti yang menjadi pernyataan FKP DPR RI.

“Kalau mau tanya sikap Golkar ya tunggu apa yang dikatakan FKP dalam rapim dewan dan fraksi-fraksi DPRhari ini (maksudnya kemarin-Red). Itu sikap resmi DPP Golkar.” kata Ary yang didampingi Ketua HR Agung Laksono, Sofyan Lubis, dan Ais Ananta Said.

Rapat DPP Golkar sendiri berlangsung alot. Rapat pleno itu diadakan mendadak pada Senin, (18/5) pukul 19.30 hingga 01.30 dini hari. Rapat di lantai empat Gedung Sekretariat DPP itu diadakan untuk mempertanyakan keabsahan kapasitas Harmoko saat mengumumkan permintaan pengunduran diri Pak Harto.

Rapat yang dihadiri seluruh anggota DPP kecuali dua orang yakni Ketua DPP Siti Hardiyanti Rukmana dan Bendahara Umum Bambang Trihatmodjo. Sebelum rapat di kantor Golkar, Harmoko masih mengadakan rapat dengan para wakil ketua dewan. Beberapa dari mereka di dalam forum itu menyatakan, pengumuman itu kurang proporsional. Menurut mereka, pendapat dewan haiuslah melalui Rapat Paripurna yang dihadiri fraksi-fraksi. Pernyataan Harmoko pun ada yang menilai belum dapat dianggap sebagai pendapat pimpinan MPR/DPR.

Saat rapat berlangsung, ada dua anggota yang keluar dari ruang rapat, Bambang Riyadi Sugama (ketua Departemen Pemenangan Pemilu) dan Indra Bambang Oetoyo (ketua Departemen Pemuda). Bambang pun meninggalkan kantor DPP. Sedangkan di saat rapat masih berjalan, Indra pun menggelar jumpa pers. Kepada wartawan, Indra menyatakan diri selaku ketua umum DPP AMPI, ketua Departemen Pemuda DPP Golkar, dan sekjen DPP FKPPI. Dia menegaskan tetap mendukung Presiden Soeharto.

Menurut Indra pernyataan Harmoko sebetulnya keluar dari tanggungjawab Golkar yang dulu mendukung Pak Harto tanpa ada ganjalan sama sekali.

“Massa Golkar cukup banyak, 36 juta. Tanggungjawab terhadap mereka apa?” tukasnya.

Indra menyarankan, kalaupun Pak Harto harus turun, caranya haruslah konstitusional.

“Bisa saja pemilu dipercepat.” usulnya mengajukan alternatif.

Kalaupun belum ada perantinya, menurut dia, bisa secepat mungkin dilakukan pembahasan undang-undangnya sehingga pemilu bisa dipercepat dalam dua tahun ini.

Di tempat terpisah, pakar hukum Adnan Buyung Nasution mengatakan, dalam situasi terakhir ini memang ada usaha untuk memperlambat gerak reformasi. Namun, katanya, kenyataan ini pastilah sulit ditahan, sebab dari fakta yang ada, telah terbukti tuntutan reformasi semakin hari tidaklah semakin lemah gemanya.

“Jadi jalan keluarnya adalah berpulang kembali kepada kesedian Pak Harto untuk turun. Reformasi semakin hari kian bertambah kencang dan keras sebab, bila ini dihambat pasti hasilnya akan semakin parah dan berbahaya.” kata. Adnan Buyung.

Buyung juga mengatakan, sebagai bangsa yang beradab maka setiap rakyat Indonesia harus bisa bertindak terhormat bila Pak Harto memang bersedia turun. Terus terang, tambahnya, semua orang tidak ingin kejadian buruk terjadi pada Pak Harto. Bagaimanapun Indonesia harus menghormati segala jasa dan pengabdian Pak Harto. Selain itu, semua orang tak ingin tuntutan reformasi tercemar dengan tindakan kekerasan.

Menyinggung mengenai rencana reformasi yang ditawarkan Presiden Soeharto dalam pertemuannya dengan babagai tokoh masyarakat di Istana Negara, Buyung mengatakan, kesan yang dia tangkap adalah adanya usaha untuk mengulur-ulur proses reformasi. Kenyataan tersebut, katanya, pada waktu ini bisa menjadi bumerang yang berbahaya.

Pertemuan itu memang bisa menimbulkan kesan seolah-olah kita harus mencegah guliran reformasi.

“Padahal yang kita tuntut adalah reformasi harus dilakukan sekarang juga. Bukan nanti setelah tahun 2000 atau 2003.” tegas Buyung Nasution.

Tak beda dengan Buyung, 15 perwira purnawiran ABRI melalui juru bicaranya, Letnan Jendral Purnawiran Kemal Idris, juga mengharapkan agar Pak Harto segera bersedia mengundurkah diri.

“Atas nama pumawiran ABRI dari Angkatan 45 kami minta kepada Presidan Soeharto untuk segera melaksanakan pernyataan beliau untuk mundur.” kata Kemal Idris.

Sementara tokoh kritis petisi 50, Ali Sadikin, mengatakan agar semua pihak segera kembali kepada janji ketika Orde Baru didirikan, yakni keinginan untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. ABRI, katanya, harus menyatu dengan masyarakat dan mahasiswa. Dan bila perlu, bila kedua pihak ini mengadakan demonstrasi, ABRI justu bersedia menjaga dan mengawalnya.

“Semua pihak sekarang ini agar berhati-hati dengan budaya rekayasa. Kepada Jenderal Wiranto, saya sangat berharap agar bisa berpikir jernih dan kritis untuk menyelamatkan bangsa. Mahasiswa bila ingin mengadakan demonstrasi atau pawai sebaiknya mereka dikawal saja.” kata Ali Sadikin.

Menyinggung mengenai pernyataan Harmoko yang mengatakan agar presiden bersedia mundur, mantan Gubernur DKI ini mengatakan, sangat menghargai dan mendukung. Sebab, katanya, pada saat kritis inilah wibawa MPR/DPR dipertaruhkan.

“Saat inilah peran MPR/DPR sedang dipertaruhkan. Ia harus menentukan dirinya sebagai wakil rakyat atau kepanjangan tangan penguasa.” tandas Ali Sadikin.

Sumber : REPUBLIKA (20/05/1998)

______________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 377-380.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.