SEMOGA MPR KIAN BERMUTU

SEMOGA MPR KIAN BERMUTU[1]

 

Jakarta, Bisnis Indonesia

Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (SU MPR) kemarin, diawali dengan pidato pertanggungjawaban Presiden/Mandataris. Sidang ini akan berlangsung hingga 11 Maret dan merupakan forum tertinggi yang menetapkan landasan konstitusional bagi bangsa ini menghadapi masa-masa sulit lima tahun ke depan.

Ada enam Rancangan Ketetapan (Rantap) MPR dan satu rancangan keputusan (Rantus). Rantap itu meliputi penetapan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), pertanggungjawaban Presiden/Mandataris, pengangkatan Presiden, pengangkatan Wakil Presiden, serta Rantap mengenai pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden/Mandataris. Sedangkan satu Rantus adalah berkaitan dengan jadwal acara persidangan MPR.

SU MPR merupakan klimaks siklus kehidupan politik nasional lima tahunan yang menjadi titik perhatian rakyat dan dunia Internasional. Semua mengarahkan mata dan telinga ke sidang umum ini, apa yang bakal terjadi di sana.

Hal ini sebenarnya merupakan perkembangan bagus pertanda berhasilnya pendidikan politik kita. Sebab bisa diartikan rakyat telah menerima dan memahami status konstitusional MPR dan mereka memilih untuk menunggu keputusan melalui saluran konstitusi itu. Bahwa ada sebagian warga masyarakat tampak berjaga-jaga untuk mengantisipasi keputusan yang tidak mereka inginkan, hal tersebut sesuatu yang wajar saja. Toh mereka tidak melakukan tindakan di luar konstitusi, misalnya pemaksaan kehendak dan semacamnya, yang tidak kita kehendaki bersama.

Namun kita bisa mempersoalkan kualitas sidang umum ini, misalnya berkaitan dengan kepekaan para anggotanya dalam menyerap aspirasi masyarakat semua keputusan/ketetapan MPR nanti mencerminkan aspirasi rakyat.

Gejala seperti itu lumrah di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan, dalam sistem kita, hanya bersentuhan langsung ketika mereka menetapkan pilihannya atas tanda gambar organisasi sosial politik peserta Pemilu. Mereka mau memilih Golkar boleh, PPP, atau PDI juga bisa. Setelah itu, mesin politik digerakkan oleh suatu mekanisme yang cenderung terpusat.

Para wakil rakyatnya ditetapkan oleh pusat, sistem screening yang diberlakukan juga lebih mencerminkan kepentingan pusat. Belum lagi penetapan wakil-wakil tambahan dari utusan golongan, anggota ABRI dan sebagainya. Meski begitu, sejauh ini, pemberlakuan sistem tersebut tampaknya baik-baik saja, terbukti belum adanya upaya serius mengubahnya.

Bahkan kemudian, secara tak kita sadari, sistem tersebut mendorong ke pusat ketimbang pada rakyat pemilihnya, itu risiko pilihan kita. Lantas apa yang bisa kita harapkan dari sidang umum ini? Hal maksimal yang bisa dicapai adalah pembudayaan sistem dan mekanisme kenegaraan yang konstitusional yang harus kita pelihara bersama. Misalnya, kita sepakat tidak ada pergantian Presiden dan Wakil Presiden kecuali melalui mekanisme konstitusional tersebut. Kita juga harus menetapkan GBHN yang menjadi landasan hukum bagi jalannya pembangunan nasional lewat mekanisme ini.

Mutu produk yang dihasilkan memang sangat bergantung pada kualitas, kepekaan dan tingkat kemampuan para wakil rakyat itu. Misalnya, kita menunggu sejauh mana para wakil rakyat mampu merumuskan secara tepat GBHN baru yang realistis, yang disesuaikan dengan kerumitan masalah saat ini dan berbagai tantangan sulit dimasa depan. Seyogyanya masalah ini menjadi perhatian dalam pidatonya kemarin secara jujur mengakui beratnya hantaman badai yang melanda perekonomian nasional belakangan ini.

“Seakan-akan semua yang kita bangun dengan susah payah, kadang dengan kepedihan dan pengorbanan, tiba-tiba saja bergoyang-goyang.” katanya.

“Pengaruh itu datang lebih cepat dari apa yang kita perkirakan. Akibat-akibat buruknya jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Ternyata ketahanan ekonomi kita tidak cukup kuat menghadapi pukulan dari luar.”

Nah, jelas benar apa yang dikatakan Kepala Negara. Kondisi perekonomian kita saat ini mungkin sama dengan lima atau 10 tahun lalu. Dengan demikian, seyogyanya, wakil rakyat bekerja lebih keras mempertimbangkan berbagai kenyataan paling riil dalam masyarakat, apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka harapkan. Baru keputusan itu ditetapkan.

Apapun bentuk keputusan MPR itu akan diterima dengan lega dan legowo bila memang didasarkan atas kenyataan dan kehendak nyata masyarakat. Selamat bersidang.

Sumber : BISNIS INDONESIA (02/03/1998)

_________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 123-125.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.