Semasa Jadi Panglima TT-IV/Diponegoro

Semasa Jadi Panglima TT-IV/Diponegoro[1]

Pada awal tahun 1956 saya dipindahkan ke Staf Umum Angkatan Darat (SUAD) sebagai pamen yang diperbantukan kepada kepala staf. Tetapi tidak lama kemudian, pada 1 Maret, saya ditugasi kembali ke lingkungan TT-IV/Diponegoro sebagai Kepala Staf.

Cuma tiga bulan saja saya bertugas sebagai Kepala Staf, sebab pada tanggal 3 Juni 1956 saya diangkat menjadi Panglima TT-IV/Diponegoro, menggantikan Kolonel M. Bachrum. Pangkat saya dinaikkan menjadi kolonel sementara mulai 1 November 1956, disesuaikan dengan jabatan saya. Baru terhitung mulai 1 Januari 1957 pangkat saya menjadi kolonel efektif.

Sewaktu menjadi Panglima TT-IV inilah saya serung merenung lagi mengenai apa-apa yang telah saya terima dari rakyat, dari petani-petani di desa. Kenang-kenangan di masa lampau, sewaktu tahun-tahun menjelang agresi Belanda kedua dan sesudah “Serangan Umum 1 Maret 1949”, sering muncul. Saya merasakan betapa besar bantuan rakyat kepada kami, khususnya kepada saya pribadi. Tanpa bantuan rakyat itu entah akan apa jadinya dengan diri saya. Saya mengenang masa-masa ini dengan dalam sekali. Seorang demi seorang penduduk di kampung-kampung yang pernah saya singgahi di masa itu seperti hidup dan bergerak lagi di depan mata saya. Saya merasakan betapa besar hutang budi saya kepada mereka.

Maka saya memprakarsai gagasan mendirikan sebuah yayasan untuk menunjukkan rasa terima kasih saya dan membalas budi orang-orang  kecil itu. Kami dirikan Yayasan Pembangunan Territorium Empat dan mengadakan pelbagai usaha di bidang ekonomi dan keuangan untuk memberikan kemungkinan menolong petani, orang-orang di desa-desa itu. Beberapa badan usaha kami dirikan untuk melaksankan rencana yayasan itu. Saya dibantgu oleh beberapa kawan dalam hal ini, antara lain Letkol. Munadi, Mayor Sudjono Humardani, dan Bob Hasan. maka kami berhasil memberikan alat pertanian, bibit, dan pupuk kepada para petani, membagikan bahan pangan, sandang untuk keluarga prajurit yang juga merupakan kegiatan yayasan itu.

Pada masa itu terjadi gelombang ketidakpuasan terhadap Pemerintah Pusat. Beberapa perwira terlibat dan mereka mendirikan dewan ini dan dewan itu yang menjalar, mulair dari “Dewan banteng” di Sumatera Barat di akhir 1956, lalu “Dewan Gajah” di Medan, “Dewan Garuda” di Sumatera Selatan, “Dewan Manguni” di Manado, “Dewan Lambung Mangkurat” di Kalimantan Selatan. Panglima-panglima di daerah-daerah itu mendukungnya. Saya melihat kejadian itu sebagai permulaan timbulnya keretakan bangsa. Saya sendiri memilih sebagai seorang prajurit Sapta Marga. Dan memang saya tidak punya ambisi politik. Tetapi itu tidak berarti bahwa saya tidak punya pandangan politik.

Saya tidak terpikat oleh keinginan yang cuma bakal tambah mengalutkan keadaan. Saya berfikir bahwa kita harus teguh dan loyal terhadap pemerintahan yang sah. Kita harus setia padanya. Pegangan saya, keutuhan Republik jangan sampai terganggu. Dan memang saya tidak mau campur tangan dalam urusan politik di luar pengangan itu.

Alhasil, jawa Tengah, wilayah operasi saya, aman dari kegiatan yang mencoba-coba menyeleweng dari keinginan untuk tetap bersatu.

Dalam pada itu, sekitar waktu itu pulalah terjadi hal yang mengecewakan sebagian besar rakyat Indonesia: Dwitunggal pecah. Bung Hatta, atas kemauan sendiri meletakkan jabatan sebagai Wakil Presiden, karena berbeda pendapat dengan Presiden Soekarno mengenai berbagai hal.

*

Pada masa itu saya melihat kegiatan dan pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin hari semakin bertambah besar. Pada waktu Presiden Soekarno datang di Semarang, saya keluarkan isi hati saya mengenai PKI itu. Tetapi tentunya saya mengajukan secara sangat hormat. Sudah menjadi darah daging saya, ajaran yang saya dapatkan sejak kecil, untuk hormat kepada orang yang lebih tua.

Saya katakan kepada beliau sambil berjalan, “Pak, saya lihat tambah hari PKI tambah menonjol. Apakah itu tidak berbahaya? Tidak membahayakan Pancasila?”.

Mendengar saya berbicara begitu, kelihatan malahan Presiden Soekarno seperti marah. Beliau seperti kukuh dengan mengatakan, bahwa PKI mesti dimaskukkan ke dalam Pancasila. “Dan itu urusan saya, ” katanya.

“Kamiu Soeharto, kamu seorang tentara. Masalah politik, itu urusan saya, serahkan kepada saya,” kata Bung Karno.

Saya tidak melanjutkan pembicaraan itu. tetapi sedikitnya saya sudah merasa bebas dari perasaan yang mengganjal di dada saya.  Saya sudah menyampaikannya. Kewajiban saya sudah saya penuhi.

Sementara itu saya telah bicara pada perayaan ulang tahun kesepuluh Divisi Diponegoro itu, yang mendapat pujian dari Presiden Soekarno, bahwa seorang pemimpin atau perwira harus senantiasa sadar tentang apa yang dilakukannya. Ia harus pula bersifat jujur dan tidak licik. Kekuasaan pemimpin tidak mutlak. kekuasaan itu bersumber pada kepercayaan yang diberikan abak buak atau rakyat yang dipimpinnya. tanpa kepercayaan ini tidak mungkin seorang pemimpin berwibawa.

Dengan itu saya tunjukkan pikiran saya mengenai arti seorang pemimpin di tengah-tengah lingkungannya.

*

Sekian banyak kesempatan saya pergunakan untuk mengenal prajurit-prajurit saya. Saya berkeliling dari daerah satu ke daerah lainnya, dari asrama yang satu ke asarama lainnya. Saya perhatikan dengan seksama keadaan mereka sewaktu dinas maupun di luar dinas.

Sungguh, tergetar hati saya melihat mereka itu. Begitu banyak persoalan sehari-hari yang mesti mereka pecahkan. Dan masalah mereka yang sebenarnya berputar pada soal kebutuhan-kebutuhan pokok, soal atap tempat berlindung, soal menyekolahkan anak, soal kesehatan. Saya tahu, bahwa bukan senjata saja yang dapat memenangkan peperangan, melainkan juga mereka yang berada di belakang senjata itu. Juga keluarga yang di belakang senjata itu.

Maka saya mendapat kesimpulan, yang saya tekankan kepada staf dan lingkungan saya, bahwa perlu dibangun kegiatan koperasi di seluruh kesatuan TT-IV/Diponegoro. Pengalaman pembentukan koperasi di Resimen 15 Solo, sungguh besar manfaatnya, dalam membina moril prajurit dan ketenteraman keluarganya. Saya, sebagai Panglima Divisi Diponegoro, memesankan hal itu.

Saya dorong juga istri saya, yang sehari-hari memang memperhatikan keluarga prajurit, untuk bertambah giat di bidang sosial. Saya jelaskan kepadanya, betapa perlunya menghidupkan “Persatuan Istri Tentara” (Persit). Tak pernah akan saya lupakan dalam hidup saya, suatu kejadian pada waktu saya menjabat Panglima TT-IV/Diponegoro, sebagai penguasa perang di Jawa Tengah. Saya menyaksikan rakyat kekurangan makan karena panen yang gagal. Tetapi masih ada persediaan gula, karena Jawa Tengah memang banyak terdapat pabrik gula. Untuk mengatasi kelaparan rakyat pada waktu itu, sebagai penguasa perang, saya kumpulkan Gubernur dan Kepala Daerah, serta pemimpin partai politik yang baru memperoleh kemenangan dalam pemilu tahun 1955, di antaranya PNI, Masyumi dan PKI. Saya jelaskan keadaan pangan rakyat dan saya tawarkan pilihan : “Kita  biarkan rakyat Jawa Tengah kelaparan” atau “kita usahakan agar rakyat bisa makan bubur dengan minuman tanpa gula”. Semua memilih agar rakyat bisa makan walaupun hanya bubur. Semua setuju gula yang ada di tukar dengan beras. Sebagai Penguasa Perang, saya merasa ada wewenang mengambil keputusan darurat untuk kepentingan rakyat, ialah barter gula dengan beras. Saya tugasi Bob Hasan melaksanakan barter ke Singapura dengan catatan, beras harus datang di Semarang lebih dahulu, baru gula bisa diangkut.  Sebab, saya kuatir kalau gula diangkut lebih dahulu dan berasnya tidak datang, saya bisa-bisa disalahkan, digantung. Ternyata di belakang hariu kejadian ini ada ekornya. Di tengah-tengah saya mengikuti pendidikan di SSKAD, diisukan bahwa saya adalah koruptor beras, memperkaya diri dari hasil barter gula. Sampai-sampai saya dipanggil menghadap pimpinan Angkatan Darat, dalam hal ini Jenderal Gatot Soebroto sebagai wakil KASAD. Saya dikonfrontasikan dengan semua yang menuduh. Saya hadapi, saya jelaskan segala persoalan barter dan kalau belum puas saya bersedia mempertanggungjawabkannya di pengadilan. Akhirnya Pak Gatot memutuskan tidak ada yang diragukan dan disalahkan atas tindakan saya itu, dan saya diperintahkan melanjutkan pendidikan di SSKAD sampai selesai.

Pada tanggal 1 September 1957, saya ditunjuk menjadi Anggota Dewan Kurator Akademi Militer Nasional di Magelang. Rupanya, penunjukan ini berdasarkan langkah-langkah yang sudah saya tunjukkan di masa lampau. Sebab itu, saya anggap kejadian ini satu kehormatan buat saya dan kepercayaan yang diberikan kepada saya harus saya balas dengan kesungguhan melaksanakannya.

Bintang penghargaan yang kita terima mesti bersinar terus karena pengabdian kita, dan tidak jadi redup karena keberhentian daya kita.

Sekolah perwira itu, yang didirikan di bulan Oktober 1945, dengan Mayor Jenderal Suwardi sebagai gubernurnya yang pertama, pernah ditutup setelah Yogya diserang Belanda. Sekarang akademi itu dibuka kembali dan upacara pembukaannya kembali dihadiri oleh Presiden Soekarno.

*

Di masa kedinasan saya memimpin Divisi Diponegoro itu, kami dilimpahi karunia lagi, dititipi anak perempuan yang kedua, anak kami yang keempat yang lahir pada tanggal 14 April 1959. Kami beri nama dia Siti Hediati Harijadi.

Tetapi beberapa hari setelah itu, kita kehilangan seorang tokoh besar di bidang pendidikan, Ki Hajar Dewantara, nama asalnya R.M. Soewardi Soerjaningrat, pendiri Taman Siswa yang pernah menjadi Menteri Pendidikan kita yang pertama, terkenal antara lain dengan tulisannya yang menggemparkan “Als ik eens Nederlanders was” (Seandainya  saya seorang Belanda). Beliau meninggal dunia. Saya sedih mendengar kejadian itu. Saya panjatkan doa baginya. Sewaktu jenazah pahlawan kita itu dimakamkan di Taman Wijaya Brata di Yogya, saya bertindak sebagai Inspektur Upacara.

Mengenang kembali tokoh itu, saya pikir, bukan kebetulan bahwa lahir Ki Hadjar Dewantara telah dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Juga salah satu semboyan dasar pendidikannya “Tut Wuri Handayani” (dari belakang memberi pengaruh kepada anak didik), telah pula diterima sebagai semboyan yang dikaitkan dengan lambang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Dua belas tahun setelah itu, Nyi Hadjar Dewantara meninggal dunia dan dimakamkan di tempat yang sama.

Empat bulan setelah Hediati lahir, KASAD menetapkan penggangtian nama TT-IV menjadi Komando Daerah Militer VII/Diponegoro. Dan sebelumnya saya mengikuti Sekolah Staf dan Komando Aangkatan darat (SSKAD) mulai tanggal 1 November 1959 di Bandung, timbang terima jabatan Panglima Diponegoro dilakukan. Saya serahkan kepada Letkol. Pranoto Reksosamudro.

*

Sendirian saya pindah ke Bandung, sementara keluarga saya tinggal di Semarang.

Kesempatan ini saya pergunakan dengan sebaik-baiknya bukan saja untuk menambah ilmu, tetapi juga menambah persahabatan dengan beberapa rekan yang baru bertemu di sana. Sewaktu itu ada Kolonel A. Tahir disana, ada Kolonel Utojo, Kolonel Askari, Kolonel Abdurrachman, Kolonel Gani, semua bekas atase militer, juga perwira bekas panglima, ialah Kolonel Rukman dan Brigjen. Sarbini. Perwira staf lainya antar alain Kolonel Ir. Sudarto, Kolonel Munadi dan Kolonel Amirmachmud.

Kembali saya menekuni teori-teori kemiliteran, taktik dan strategi militer. Semua pelajaran yang saya dapatkan saya gumuli. Semua saya anggap penting. Seperti di masa-masa pendidikan yang sudah lewat, saya pandang soal-soal taktik strategis dan soal-soal teknis dalam penggunaan senjata saling mengisi. Tak ada yang bisa saya anggap lebih penting. Semua perlu untuk dipahami dengan sungguh-sungguh.

Mula-mula saya merasa mendapat kesulitan dalam mengikuti pendidikan ini. Saya mesti melengkapi pengetahuan militer yang diajarkan di Akademi Militer dan paa tingkat Kursus Perwira Lanjutan Pertama dan Kedua. tetapi dengan ketekunan yang saya tumpahkan, ini membuat saya bangga dan menambah kepercayaan pada diri sendiri.

Rampung menyelesaikan SSKAD dengan predikat terbaik, dan sementara itu pangkat saya sudah dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal TNI, saya ditempatkan di Markas Besar Angkatan Darat (MBAD). Artinya, kami pindah ke Jakarta. Dan tak berapa lama kemudian ditetapkan sebagai Deputi I KASAD.

Waktu ramai pemerintah melaksanakan kampanye retooling, saya ditetapkan sebagai ketua Adhoc Retoooling Departemen AD.

Tugas bertambah banyak. tetapi saya hadapi dengan pantang menyerah. Saya dibebani lagi dengan tugas sebagai Panglima Korps Tentara I Cadangan Umum Angkatan Darat (Caduad) pada tanggal 1 Maret 1961, dan mulai 1 Oktober 1961 ditambah lagi tugas saya dengan ditetapkannya saya sebagai Panglima Komando Pertahanan Udara Angkatan Darat (Kohanudad).

Lalu saya menyertai KASAD Jenderal A.H Nasution melakukan dinas ke luar negeri, ke Yugoslavia, Prancis, dan Jerman Barat, dan itu perjalanan saya ke Eropa pertama kalinya. Kesempatan seperti ini memberikan kemungkinan kepada saya untuk berkenalan dengan sejumlah orang dari lingkungan dan kegiatan lain, seperti antara lain dengan Emir, seorang pengusaha dan istrinya yang sudah lama tinggal di Paris.

Di Jerman, saya bertemu dengan Insinyur B.J. Habibie yang masih tekun belajar untuk mencapai gelar doktornya. Pertemuan dengannya membangkitkan kenangan semasa saya berada di Makasar, sekian waktu ke belakang, semasa menumpas pemberontakan Andi Azis. Terbayang di mata saya, Markas Brigade saya yang berada di kota Makassar, di Jalan Klapperlaan. Dalam operasi teritorial menggalang persatuan dengan rakyat, dalam rangka manunggal dengan penduduk di sekitar markas, antara lain dengan keluarga Habibie, yang tinggal dekat dari Markas Brigade Mataram.

Saya menangkap dalam kesempatan itu semangat Insinyur Habibie dalam menghadapi bidang keahliannya, dunia teknologi dan industri, yang masih jauh dari jangkauan bangsa kita. Saya kenang percakapan dengannya, yang meninggalkan benih harapan untuk kita, di kemudian hari.

***


[1]        Penuturan Presiden Soeharto, dikutip dari buku “Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya” yang ditulis G. Dwipayana dan Ramadhan KH,  diterbitkan PT Citra Kharisma Bunda Jakarta, tahun 1982, hal. 89.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.