Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat[1]

 

PADA akhirnya pemberontakan dapat ditumpas dan Nasution menjadi tahu persis tentang perwira-perwira yang setia pada NKRI dan yang tidak setia bahkan makar.

Tiga tahun menjadi Panglima Kodam Diponegoro (nama TT IV berubah), Soeharto mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD)—ini adalah promosi dari KSAD Nasution.

Mengapa disebut promosi? Karena mengikuti pendidikan di SSKAD menjadi sangat penting untuk karier militer selanjutnya dan akan sulit bagi Soeharto menjadi jenderal tanpa mengikuti pendidikan ini.

Pada waktu Soeharto mengikuti pendidikan di SSKAD, beredar isu yang menyebut Soeharto pada waktu menjabat Panglima TT IV Diponegoro melakukan “penyelundupan” yaitu barter gula dengan beras dari Singapura.

Memang pada waktu menjadi Panglima TT IV Diponegoro, sekaligus sebagai Penguasa Perang di Jawa Tengah, ia menyaksikan rakyat Jawa Tengah kekurangan makan karena gagal panen.

Sebagai Penguasa Perang, ia mengumpulkan Muspida untuk meminta persetujuan apakah membiarkan keadaan pada waktu itu atau melakukan barter gula yang melimpah di Jawa Tengah waktu itu, dengan beras yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Pilihan terakhir yang disetujui oleh Muspida.

Beredarnya isu ini cukup mengganggu kegiatannya di SKKAD karena harus ke Jakarta menjelaskan ke MBAD. Jenderal AH Nasution dalam buku “Memenuhi Panggilan Tugas” jilid 5 halaman 266 menuliskan;

“Ada yang menyebut bahwa Jenderal Soeharto dipindahkan dari Kodam Diponegoro akibat dari Operasi Budhi. Ini tidak benar!”

Perkaranya diurus di masa saya menjadi KSAD, padahal Operasi Budhi diadakan di masa saya bukan KSAD Pada halaman 24 Nasution menyebut;

“Disimpulkan bahwa ‘barter’ ini adalah kecil dibandingkan dengan ke semua itu dengan Panglima Soeharto berniat baik, yakni proyek kesejahteraan prajurit dan pembangunan daerah”.

Penjelasan tentang isu ini yang ditulis oleh Jenderal Nasution di memoarnya adalah sebagai bantahan bahwa Soeharto melakukan penyelundupan pada waktu menjabat Panglima TT IV Diponegoro, sekaligus menepis yang menyebut Soeharto diberhentikan sebagai Panglima dan mengikuti pendidikan SSKAD adalah sanksi dari isu penyelundupan tersebut.

____________________________________________________________

[1]Noor Johan Nuh,  “Pak Harto dari Mayor ke Jenderal Besar”, Jakarta : Yayasan Kajian Citra Bangsa, hlm 54-56.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.