SEJUMLAH BINTANG JASA DAN TANDA PENGHARGAAN

SEJUMLAH BINTANG JASA DAN TANDA PENGHARGAAN [1]

 

Jakarta, Kompas.

Presiden Soeharto menganugerahkan bintang jasa “Satya Lencana Karya Satya” klas II, III dan IV kepada 16 orang karyawan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, yang telah mengabdi kepada negara selama 25 tahun terus-menerus.

Dalam upacara yang bersamaan, Kamis pagi Menteri Perhubungan telah pula memberikan tanda penghargaan kepada 18 orang pegawai tinggi dalam lingkungan Dirjen Perhubungan Laut. Upacara penyematan bintang tanda jasa dari Presiden dan tanda penghargaan dari Menteri Perhubungan itu dilakukan oleh Dirjen Perla Laksda TNI Haryono Nimpuno.

Ke-18 pegawai tinggi Ditjen Perla yang menerima tanda penghargaan dari Menteri Perhubungan itu adalah :

HW Huhnholz (Sekdltjenla), Laksma TNI drs. Soekarao (Assua Ditjenla), L. Sapta Adji (Kaditlala), Ir. Nuswari, Ir. Soejono, dra. Louiae E. Coldenhoff, (Kabag personalia DJPL), Ny. Olga Soejono, drs. Soemarto Djakarta, Ir. Soegijanto Roeatandt, Pongky Soepardjo (Kakanwilhubla III), Laksma TNI. H. Soedjono Hamidjojo (Kakanwilhubla IV), M. Syahrul (Adpel Tanjung perak), JH Habibie (Adpel Tanjungpriok), J. Tiranda (Adpel Palembang), Djamhur Soediantowigoro (Adpel Cirebon), Soetrisno Muali (Adpel Samarinda), dr. MA Moezbar (Kepala Team Aaalatenal Kesehatan/Ka PHC Tanjung priok), dan Muhidin (Kakanwilhublai Sumut).

Dalam upacara yang berlangsung di halaman kantor Ditjen Perla itu, Haryono Nimpund menyatakan, syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan tanda penghargaan sebagai manusia pembangunan itu adalah menghayati dan mengamalkan hakekat Pancasila, dalam kekaryaannya sehari-hari.

Mereka yang menerima tanda penghargaan pagi itu, menurut Dirjen Perla, adalah orang-orang yang mampu menunjukkan dedikasi, loyalitas yang tinggi terhadap tugas dan negara, dan memiliki satu ambisi untuk menanggulangi segala macam tantangan yang dihadapinya.

Pos Apung

Selesai upacara penyematan bintang-bintang dan pemberian tanda jasa, Dirjen Perla sebagai kebiasaannya, mengadakan tanya jawab tentang berbagai hal dalam ruang lingkup, perhubungan laut.

Atas pertanyaan pers, Haryono Nimpuno sekali lagi menegaskan, “Pos Apung” yang dulu pernah ada dan kini ditiadakan, tidak mungkin akan diadakan kembali. Penghapusan “Pos Apung” di dalam dam Pelabuhan Tanjungpriok itu, diinstruksikan langsung oleh Presiden sekitar tahun 1974 yang lalu, ketika Presiden mengadakan kunjungan incognito.

Dengan mengutip bagian depan motto Angkatan Laut RI dan sambil bergurau, Haryono Nimpuno berkata:

“Di laut kita Jaya. Di darat kita kere … Maka dirikanlah Pos Apung.” (DTS)

Sumber: KOMPAS (04/11/1977)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 573-574.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.