SEHARUSNYA RAKYAT DIBERI PENDIDIKAN HUKUM YANG BAIK

SEHARUSNYA RAKYAT DIBERI PENDIDIKAN HUKUM YANG BAIK[1]

 

Bandung, Suara Pembaruan

Dalam praktik-praktik ketatanegaraan, seperti suksesi (pergantian Presiden), Pemilihan Umum (Pemilu), sikap dan perilaku politik para pemimpin dan anggota DPR/MPR seharusnya rakyat memperoleh pendidikan dan pelajaran hukum dan politik yang baik. Apabila praktik-praktik ketatanegaraan tersebut tidak benar-benar berjalan sesuai dengan konstitusi, maka suatu saat kelak bisa lahir suatu konvensi buruk.

Hal itu dikatakan pakar ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Prof. Dr. M Daud Silalahi, SH kepada Pembaruan di Bandung, hari Sabtu (23/5).

“Misalnya, generasi pada abad 21 nanti bilang, dulu juga sebagian besar anggota DPR/MPR diangkat oleh Presiden atau dulu juga pergantian Presiden boleh begitu saja tanpa melalui sidang MPR, dan tanpa pertanggungjawaban lagi,”

“Tidak mustahil preseden yang dilakukan generasi sekarang kelak menjadi konvensi buruk yang akan ditiru oleh generasi mendatang,” ujarnya.

Contoh yang paling aktual adalah pergantian Presiden kita kemarin. Seharusnya, itu dilakukan dalam Sidang Istimewa MPR, dan Presiden Soeharto juga wajib memberikan pertanggungjawaban kepada rakyat melalui MPR. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Ini jelas merupakan contoh buruk dalam pendidikan hukum dan politik bagi rakyat, terutama generasi muda sekarang yang kelak menjadi anggota DPR/MPR dan Presiden serta Wakil Presiden Indonesia, kata Silalahi.

Daud sangat heran melihat beberapa pakar hukum, ilmuwan, cendekiawan, para tokoh reformasi, termasuk para anggota DPR/MPR, yang mengatakan suksesi (pergantian Presiden) dari Soeharto kepada BJ Habibie Kamis (21/5) lalu sungguh konstitusional. Padahal, Ketetapan (Tap) MPR No.IV/MPR/1998 tentang pengangkatan Soeharto jadi Presiden RI untuk periode 1998-2003 dan Tap MPR No.VI/MPR/1998 tentang pengangkatan BJ Habibie sebagai Wakil Presiden RI untuk periode yang sama, hingga hari ini masih sah dan berlaku.

Jadi, secara konstitusional, sekarang yang jadi Presiden RI masih tetap Soeharto dan Wakil Presiden masih tetap BJ Habibie. Andaikata Soeharto sekarang ‘berubah pikiran’, misalnya, menyatakan diri lagi sebagai Presiden RI, itu sah secara konstitusional. Sebab, sampai kini MPR belum pernah mencabut Tap No.II/MPR/ 1998.

Daud menilai, kini terjadi pergeseran persoalan. Banyak pihak yang justru mempersoalkan sosok pribadi BJ Habibie belaka. Padahal, dari sisi hukum (konstitusi) yang paling penting untuk dipermasalahkan adalah bukanlah orangnya, melainkan prosedur suksesinya.

Sadar atau tak sadar, sikap ini tidak saja telah mengalihkan perhatian rakyat, tetapi juga terlalu menggampangkan suatu masalah besar dan sangat serius.

Banyak pihak, termasuk mereka yang menyebut diri tokoh atau pejuang reformasi, yang belakangan ini tak senang terhadap perdebatan sah-tidaknya BJ Habibie jadi Presiden ketiga RI. Mereka berpendapat, agar masalah ini dilupakan saja. Yang penting Soeharto sudah berhenti jadi Presiden.

Sekarang yang lebih penting ditangani adalah masalah krisis ekonomi. Lalu ada pula di antara mereka yang mendesak pemerintah sekarang, agar dalam tahun ini juga menyelenggarakan Pemilu yang benar-benar demokratis.

“Apa landasan konstitusionalnya untuk menyelenggarakan Pemilu tahun ini? Bukankah Tap MPR No.II/MPR/1998 mengamanatkan bahwa Pemilu diadakan tahun 2002? Selama MPR tidak mencabut Tap ini, tentunya lewat Sidang Istimewa MPR, maka selama inipula Pemilu tidak boleh diadakan sebelum tahun 2002. Kalau pun ada yang memaksakannya, berarti Pemilu itu jelas tidak konstitusional.” tegas Daud.

Belajar Ke DPRGR

Mantan Pembantu Dekan I (Bidang Akademik) FH Unpad itu menambahkan, kalau mau, sebenarnya DPR/MPR sekarang bisa belajar dari DPRGR (DPR Gotong royong) dan MPRS (MPR Sementara) dahulu. Seperti dicatat sejarah, tahun 1966 MPRS yang dipimpin oleh Ketuanya, Jenderal TNI Abdul Haris Nasution mampu menyelenggarakan Sidang Istimewa (SI) untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno. Waktu itu MPRS menolak pertanggungjawaban Soekarno. Tak lama kemudian, konon, keluarlah Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), yang naskah aslinya hingga kini masih ‘hilang’.

Meskipun suksesi damai dari Soekarno kepada Soeharto melalui sepucuk Supersemar tersebut tidak konstitusional, namun rakyat Indonesia dapat menerimanya karena kondisi negara dan bangsa waktu itu memang sudah sangat parah. Tetapi tidak berhenti sampai Supersemar saja. Tahun 1967, MPRS kembali menyelenggarakan Sidang Istimewa, dan disanalah Soeharto ditetapkan jadi Presiden kedua RI.

“Biarpun kondisi negara kita waktu itu jauh lebih parah daripada sekarang, lagi pula semua anggota DPRGR dan MPRS bukan hasil Pemilu, melainkan diangkat sendiri oleh Presiden Soekarno, ternyata MPRS sanggup menyelenggarakan Sidang Istimewa. Mereka meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno. MPRS juga mengukuhkan Soeharto jadi Presiden melalui Tap MPRS”.

Sumber : SUARA PEMBARUAN (26/05/1998)

____________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 596-598.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.