SBKRI BEBAS METERAI & BIAYA

SBKRI BEBAS METERAI & BIAYA

MENTERI KEHAKIMAN Mudjono SH, Senin yang lalu, memberi keterangan pers menyangkut dua hal penting yang menjadi program nasional. Keduanya mengenai kewarganegaraan, tetapi dalam pelaksanaannya berbeda satu sama lain.

Yang pertama mengenai pelaksanaan Instruksi Presiden No.2 Th 1980 tanggal 31 Januari 1980 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik lndonesia. Yang kedua mengenai Keputusan Presiden (Keppres) No.13 Th 1980 tanggal 11 Pebruari 1980 tentang Tatacara Penyelesaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Singkatnya, yang pertama menyangkut cara-cara pemberian tanda bukti kewarganegaraan, sedang yang kedua mengenai pelaksanaan Pewarganegaraan (naturalisasi).

Mengingat keterangan pers yang diberikan Menteri Kehakiman itu sekaligus menyangkut dua masalah yang pada hakekatnya berbeda satu sama lain menyebabkan pemahamannya agak campur aduk.

Instruksi Presiden No.2 Th 1980 khusus mengenai pelaksanaan pemberian Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) kepada orang-orang keturunan asing yang sudah menjadi warga negara RI dan telah dewasa tetapi saat ini tidak memiliki bukti kewarganegaraan.

Dengan demikian, jelas SBKRI hanya ditujukan kepada mereka keturunan asing yang sudah menjadi WNI. Sedangkan Keppres No. 13 Th 1980 ditujukan kepada orang asing yang bertempat tinggal di wilayah RI dan telah memenuhi persyaratan pasal 5 Undang­undang No. 62 Th. 1958 tentang Kewarganegaraan Rl. Jadi sasarannya ialah Warga Negara Asing (WNA) yang ingin memperoleh kewarganegaraan Rl.

Seperti dijelaskan, Menteri Kehakiman, SBKRI ibarat KTP bagi warga negara keturunan asing. Dengan kata lain, SBKRI sebagai tanda pengenal sekaligus memberikan kepastian hukum atas status kewarganegaraannya dan yang berlaku secara nasional.

Sedang bagi mereka yang pada saat ini sudah memiliki SBKRI dan mereka yang belum dewasa tanggal 1 April 1980, sudah tentu tidak tergolong ke dalam Instruksi Presiden dimaksud.

Dengan singkat, dapat disimpulkan bagi warga negara keturunan asing, di samping harus mempunyai KTP diwajibkan juga memiliki SBKRI. Namun tidak berarti keharusan memiliki SBKRI di samping KTP dimaksudkan untuk membeda-bedakan para warga negara keturunan asing dan warga negara pribumi. Kita yakin dan percaya bukan itu yang dimaksudkan oleh pemerintah.

MASALAHNYA sekarang bagaimana pelaksanaannya di lapangan. Masalah ini dipersoalkan secara khusus mengingat wewenang penandatanganan SBKRI diberikan oleh Menteri Kehakiman kepada para Camat, Dengan demikian, aparat pelaksana pemberian SBKRI tersebut adalah para Lurah dan Camat setempat.

Kesulitan bisa timbul pada saat memproses kelengkapan surat dan syarat-syarat yang diperlukan, tetapi bisa juga pada saat mengadakan’ atau mempersiapkan kelengkapan dimaksud

Misalnya, pengadaan Surat Keterangan Kelahiran ditambah dua orang saksi dan Surat Keterangan mengenai pembenaran bahwa yang bersangkutan dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia, sehari-hari hidup sebagai warga masyarakat Indonesia, dapat berbahasa Indonesia atau bahasa daerah. Semuanya itu diberikan oleh para Kepala Desa/Lurah dan Camat.

Dalam proses pengadaan kelengkapan surat dan syarat-syarat inilah kita kuatirkan timbul hambatan. Atau katakanlah ketidakcermatan. Bahkan, bukan tidak mustahil menimbulkan peluang bagi aparat yang tidak bersifat mengayomi terutama mereka yang suka "mengambil kesempatan ketika orang kesempitan".

Jangan lupa proses pemberian SBKRI ini sudah harus selesai paling lambat tanggal 17 Agustus 1980 yang akan datang. Sadar akan kekuatiran inilah perlu diadakan pengawasan yang sangat ketat serta tindakan tegas terhadap mereka yang ternyata menyalahgunakan tugas dan wewenangnya.

Seperti telah diuraikan di atas, pelaksanaan SBKRI ini untuk penertiban dan ketertiban sekaligus diperolehnya kepastian hukum atas kewarganegaraan seseorang. Yang perlu dijaga ialah agar supaya kewajiban yang dibebankan ini bukan untuk sasaran antara.

Artinya, hanya berlaku untuk kurun waktu tertentu jangka pendek. Selayaknyalah penertiban kali ini bukan untuk disusul oleh kewajiban-kewajiban lainnya untuk maksud yang sama hanya karena perencanaannya tidak matang.

Disamping itu, kepada aparat pelaksana harus jelas dan tegas diinstruksikan bahwa yang terkena SBKRl hanyalah warga negara keturunan asing yang belum mempunyai bukti kewarganegaraan. Sedang mereka yang sudah memiliki bukti kewarganegaraan seperti Formulir Dwi kewarganegaraan I s/d VI dan l A s/d VI A, Formulir C dan D dan lain-lain tidak termasuk sasaran SBKRI.

Tiada lain harapan kita supaya proses pemberian SBKRI ini berjalan lancar tanpa pengeluaran biaya yang memberatkan. Sebab untuk pemberian SBKRI tersebut tidak dipungut bea materai dan biaya administrasi. (DTS)

Jakarta, Sinar Harapan

Sumber: SINAR HARAPAN (02/04/1980)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku V (1979-1980), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 558-560.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.