SAYOGYO : ADA KAITAN DENGAN REVOLUSI HIJAU

SAYOGYO : ADA KAITAN DENGAN REVOLUSI HIJAU[1]

 

Jakarta, Merdeka

Senin pagi ini, Presiden Soeharto menerima penghargaan khusus dari UNDP (United nation Development program), lembaga PBB yang mengurusi soal pembangunan) atas keberhasilannya mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Penghargaan ini akan diserahkan oleh Administrator UNDP Jams Gustave Speth yang datang dari Amerika kepada Pak Harto di Istana Negara, Jakarta. Ini merupakan penghargaan pertama dari UNDP kepada seorang Kepala Negara atas keberhasilannya mengatasi kemiskinan.

Ahli ekonomi pembangunan Prof. Dr Mubyarto menilai bahwa penghargaan tersebut merupakan pengakuan dunia Internasional terhadap keberhasilan pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan Indonesia.

Dijelaskan, di saat pertumbuhan jumlah penduduk miskin di dunia bertambah 2-5 juta orang setiap tahun, di Indonesia sejak 1993-1996 jumlah penduduk miskin menurun empat persen.

“Berbagai upaya pengentasan kemiskinan dilaksanakan berkesinambungan sejak pelita seperti kebijakan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) ataupun penetapan pagu kredit bank 20 persen buat pengusaha kecil.” ungkapnya.

Muhyarto menyebutkan jumlah penduduk miskin absolut di Indonesia kini turun dari 60 juta orang menjadi 22,5 juta jiwa atau 11,30 persen. Sebanyak 15,3 juta jiwa diperkirakan berada di pedesaan dan 7,2 juta jiwa di perkotaan.

Sementara itu pakar masalah kemiskinan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Sayogyo menilai keberhasilan yang dicapai Indonesia tidak terlepas dari revolusi hijau yang dilaksanakan pemerintah dibidang pertanian.

Dikatakan revolusi hijau yang dicanangkan tahun 70 an telah membuka kesempatan sebanyak mungkin masyarakat terlibat, apalagi lanjutnya program itu dilakukan secara terpadu sehingga memang masyarakat dilapis terbawah itu berkembang.

Di daerah pertanian, kata Sayogyo, konsentrasi di bidang pertanian telah mengerem petani kaya agar tidak meninggalkan begitu saja usaha intinya.

“Secara sosial-ekonomi masyarakat berkembang dari bawah ke atas. Itu berpengaruh terhadap industri yang tumbuh dengan keterkaitan terhadap lapisan masyarakat di bawah.” tuturnya.

Dia mengungkapkan, pemerintah telah berusaha memadukan pemberdayaan masyarakat dengan membangkitkan koperasi, pengaturan soal tanah, sampai dengan pemberian modal yang tercermin dengan program Inpres Desa Tertinggal (IDT).

Namun diakuinya, di balik keberhasilan yang diperoleh, diperlukan kerja keras di semua lini.

“Karena seringkali pembangunan berakses terhadap penyingkiran sejumlah masyarakat. Seperti penggunaan tanah pertanian di Pulau Jawa yang semakin sempit untuk infrastruktur jalan atau pembangunan pabrik.” katanya.

Menurutnya, pertanian di masa mendatang masih potensial sebagai kantong mengentaskan kemiskinan. Namun, diperlukan penggantian empat kali luas lahan untuk mengimbangi kesuburan tanah yang telah berubah fungsi di Pulau Jawa.

Menurut Sayogyo, Indonesia perlu mengoptimalkan pemerataan apalagi beban urbanisasi penduduk dari desa ke kota semakin hari semakin besar. Industri yang memiliki keterkaitan dengan sendi-sendi masyarakat di pedesaan perlu diberi prioritas.

Sumber : MERDEKA (08/09/1997)

____________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 79-80.

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.