“SAYA KAPOK JADI PRESIDEN”

“SAYA KAPOK JADI PRESIDEN”[1]

 

 

Jakarta, Republika

Harapan masyarakat agar Pak Harto mundur darijabatan Presiden secepatnya, ternyata belum kesempatan. Di depan tokoh masyarakat, kemarin, Pak Harto menyatakan untuk memenuhi tuntutan reformasi itu, ia akan memimpin sendiri Reformasi Nasional.

“Sebagai Presiden Mandataris MPR, saya akan melaksanakan dan memimpin reformasi nasional secepat mungkin,” kata Pak Harto dalam jumpa pers yang disiarkan secara nasional di Istana Merdeka, kemarin.

Untuk mempercepat reformasi itu, maka Presiden membentuk Komite Reformasi. Pembentukan komite ini diambil setelah berdiskusi dengan sembilan tokoh masyarakat sekitar 2,5 jam di Ruang Jepara, Para tokoh yang diundang Presiden itu adalah Prof Dr Yusril Ihza Mahendra (pakar Hukum Tata Negara), Dr Nurcholish Madjid (cendekiawan dari Paramadhina), Prof KH Ali Yafie dan Drs Amidhan (Majelis Ulama Indonesia), Prof Malik Fadjar MSc, Sutrisno Muhcdam , dan Soewarsono (Muhammadiyah), KH Abdurrahman Wahid, Dr Fahmi Saifuddin, KH Ma’ruf Amin, dan KH Adhmad Bagdja (Nahdlatul Ulama), KH Cholil Baidlowi (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia), dan Emha Ainun Nadjib (budayawan).

Dalam dialog dengan tokoh tersebut, Pak Harto menyatakan bahwa dirinya tidak menjadi masalah kalau harus mengundurkan diri, dan, kalau nanti diadakan pemilu, tidak mau dicalonkan lagi.

“Bahkan, Pak Harto sempat guyon, saya ini kapok jadi Presiden. (Ucapan) Itu sampai tiga kali beliau bilang. Kalau orang Jombang itu, bukan kapok tapi tuwuk (kekenyangan),” kata Cak Nur-panggilan Nurcholish-yang menjadi juru bicara.

Bagi Pak Harto, mundur dantidaknya itu tidak menjadi masalah.

“Yang perlu kita perhatikan, apakah dengan kemunduran saya itu kemudian segera keadaan ini akan bisa diatasi,” tandas Pak Harto. “Sebab, bagi saya soal kedudukan Presiden, bukanlah hal yang mutlak bagi saya,” tambah Presiden.

Kepala Negara kemudian mengulang cerita proses pemilihan dan pelantikan Presiden 1998-2003 yang waktu ini dicalonkan oleh kekuatan sosial politik dan disampaikan kepada fraksi-fraksi dalam MPR.

“Sebelumnya saya sudah mengatakan, apakah benar rakyat Indonesia itu masih percaya pada saya, karena saya sudah 77 tahun,” tutur Pak Harto.

Jadi, Pak Harto mau menerima jabatan (presiden) itu lebih karena rasa tanggung jawab, bukan karena kedudukan.

“Lebih-lebih pada saat kita menghadapi kesulitan akibat berbagai krisis tersebut. Rasa-rasanya kalau saya meninggalkan begitu saja, lantas bisa dikatakan, tinggal gelanggang colong playu. Berarti meninggalkan keadaan yang sebenarnya saya masih harus turut bertanggung jawab.”

Menurut dia, kalau tuntutan itu dipenuhi, secara konstitusional, maka ia harus menyerahkan kepada Wakil Presiden.

“Apakah ini juga merupakan jalan penyelesaian dan tidak akan timbul lagi masalah. Nanti Wakil Presiden juga harus mundur. Kalau begitu terus, itu menjadi presiden dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, dengan sendirinya negara dan bangsa kita itu akan kacau, seolah-olah tidak mempunyai landasan dalam menjamin kehidupan kita dalam berbangsa dan bermasyarakat.”

Menurut Pak Harto, bangsa ini memiliki konstitusi UUD’45 dan Pancasila. Kalau konstitusi itu tidak dipegang teguh oleh setiap warga negara, maka negara dan bangsa ini tidak akan langgeng berdirinya, bahkan mungkin ganti-berganti, yang kemungkinan juga berakibat ada yang setuju atau tidak yang berarti pula akan berakibat pertentangan yang lebih tajam, mungkin sampai kepada pertumpahan darah, mungkin juga sampai pada perang saudara.

“Kalau ini terjadi, siapa yang rugi, tentu juga bangsa kita sendiri,” ujarnya. Untuk itulah dibentuk Komite Reformasi.

Tugas Kornite Reforrnasi ini, menurut Pak Harto, adalah untuk segera menyelesaikan Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Kepartaian, Susunan MPR, DPR, dan DPRD, Undang-Undang Antimonopoli, Undang-Undang Antikorupsi, dan lain-lainnya sesuai dengan Keinginan masyarakat.

“Pemilihan umum akan dilaksanakan secepat-cepatnya berdasarkan Undang­-Undang Pemilu yang baru,” tandas Presiden.

Dikatakannya, melaksanakan Sidang Umum MPR hasil pemilihan umum tersebut, nantinya untuk menetapkan GBHN, memilih presiden dan wakil presiden dan ketetapan-ketetapan MPR lainnya.

Anggota Komite Reformasi nantinya terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat dan para pakar dari dunia perguruan tinggi.

“Komite ini yang menentukan kita semua,” kata Emha. “Anda semua dan teman-teman kampus silakan. Ini peluang Anda, tinggal lempar bola. Ini lapangan dibuka. Sekarang yang Anda kejar bukan lagi Pak Harto turun, tapi bagaimana prosedur mempercepat pemilu itu Anda tempuh dengan konkret,” jelasnya.

Lebih lanjut Presiden Soeharto mengatakan, untuk melaksanakan tugas-tugas yang sangat berat karena berbagai krisis di bidang ekonomi, politik, dan hukum, maka ia akan merombak kabinet, sehingga Kabinet Pembangunan VII diubah menjadi kabinet baru yang disebut Kabinet Reformasi. Menurut Emha Ainun Nadjib, salah seorang yang hadir dari 36 menteri rencananya sepertiganya akan diganti.

Selain itu, Pak Harto berpesan pada ABRI agar menjaga kewaspadaan dan keselamatan nasional, menjaga keamanan dan ketertiban bersama-sama serta bergandengan tangan dengan seluruh masyarakat.

Hadir di Istana Merdeka, kemarin, Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto, ketiga Kastaf dan Kapolri, Pangkostad, Kapolda Metro Jaya, dan Pangdam Jaya. Para pejabat ABRl itu tidak ikut dalam pertemuan.

Sumber: REPUBLIKA (20/05/1998)

________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 404-406.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.