“SAYA INI GURU BESAR HUKUM TATA NEGARA”

“SAYA INI GURU BESAR HUKUM TATA NEGARA”[1]

 

Jakarta, Suara Karya

Pakar hukum tata negara Prof. Dr. Ismail Suni mengatakan, masalah sah tidaknya jabatan Presiden BJ Habibie telah diinterpretasikan secara politis dan bukan secara hukum. Padahal menurut hukum Habibie sah menjadi presiden.

“Saya ini kan guru besar hukum tata negara senior dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.” kata Ismail Suni usai bertemu dengan Presiden BJ Habibie di Bina Graha, Senin (8/6).

Menurut Ismail, ada tiga peristiwa hukum berhentinya Presiden Soeharto. Pertama, Presiden Soeharto berhenti atau dengan perkataan lain meminta berhenti. Itu salah satu sebab yang dianggap berhenti sebagai presiden. Jadi presiden yang sedang bertugas berhenti.

“Ini saja ada orang yang mempersoalkannya. Dia nggak boleh berhenti. Bagaimana kalau presiden kita ini mangkat atau meninggal. Tentu tidak bisa lagi dibawa ke MPR.” katanya.

Dalam pasal 8 UUD 45 telah diatur salah satu alasan presiden itu adalah dia bisa meninggal, diberhentikan atau minta berhenti. Jadi jawaban peristiwa hukum pertama ini, Pak Harto waktu itu mengatakan berhenti, maka muncul lah yang kedua peristiwa hukumnya. Kalau presiden berhenti siapa yang menggantinya? Pasal 8 UUD 45 itu menjawab, kalau presiden berhenti dia akan digantikan wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Wakil presiden waktu itu adalah Habibie, maka jawaban dari peristiwa hukum yang kedua ini adalah Habibie-lah yang waktu itu menjadi wapres ia menjadi presiden sampai habis masa jabatannya.

Di Depan MA

Pada proses selanjutnya, kata Ismail, ada yang mempersoalkan pengangkatan Habibie di depan Mahkamah Agung. Di dalam pasal 9 UUD 45 disebutkan pengangkatan sumpah presiden di depan MPR atau DPR. Sementara itu Habibie mengangkat sumpah di depan MA.

“Ada guru besar, dia ahli hukum laut tidak mempelajari Ketetapan MPR No 7 tahun 1973, yang menambah ketentuan pasal 8 tadi yaitu apabila presiden berhenti dia bisa bersumpah di hadapan MPR atau di hadapan DPR. Tidak menyebut ketua.” katanya.

Pengangkatan sumpah Habibie sebagai presiden di Istana Merdeka, 21 Mei lalu dilakukan di depan ketua dan anggota MA dan disaksikan oleh mantan Presiden Soeharto, Pangab Jenderal TNI Wiranto serta sejumlah mantan menteri yaitu mantan Mensesneg Saadilah Mursjid, Menperkim Akbar Tanjung, Menpen Alwi Dahlan dan Mensos Siti Hardiyanti Rukmana. Hadir juga pakar hukum tata negara Prof. Yusril Ihza Mahendra.

Ketika itu Yusril mengatakan, pengangkatan sumpah Presiden Habibie sah menurut hukum tata negara. Karena Presiden Soeharto menyatakan berhenti maka wewenang itu diserahkan kepada Wapres sampai habis masa jabatan. Yusril, menurut Ismail, telah berkonsultasi dengan dirinya saat itu. Dalam konsultasi itu Ismail menyebutkan bahwa pengangkatan itu sah sebagaimana diatur dalam ketetapan MPR.

Tidak Diragukan

Hal seperti itu juga pernah terjadi di Amerika Serikat. Wakil Presiden LB Johnson disumpah di pesawat dalam penerbangan Dallas ke Washington DC menggantikan Presiden John F Kennedy yang tewas di tembak di Dallas. Pengambilan sumpah hanya dihadiri Ketua MA AS.

Jadi, kata Ismail, pengangkatan Presiden Habibie sesuai dengan UUD 45, jadi Ketetapan MPR No 7/ 1973. Menurut Ismail, Prof. Dimyati Hartono sudah ditantang Yusril untuk berdebat tetapi tidak datang.

“Profesor Dimyati itu keahliannya hukum laut. Dia tidak salah. Tapi secara hukum dia tidak mempelajari semua itu dari segi hukum. Dia memang ahli hukum, dia ada kepentingan politik disitu.” katanya.

Karena itu diharapkan para ahli hukum supaya bicara hukum dengan benar. Tiga peristiwa hukum berhentinya Soeharto dan pengangkatan Presiden Habibie,

kata Ismail, tidak perlu diragukan. Akan tetapi jika ada yang mengotak-atiknya untuk kepentingan politik dan bukan hukum (ingin sidang istimewa MPR), mengapa bukan dibawa ke MA. Bagaimana kalau presidennya mati, apakah akan dibawa ke sidang MPR, tanya Ismail. Tentu tidak bisa. (N-1)

Sumber : SUARA KARYA (09/06/1998)

_________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 657-659.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.