SANGAT TERBUKA DAN JUJUR

SANGAT TERBUKA DAN JUJUR

 

Jakarta, Suara Karya

Lima fraksi di MPR RI mengisyaratkan dapat menerima pidato pertanggungjawaban Presiden/Mandataris MPR periode 1993-1998 Haji Mohammad Soeharto. Mereka menilai pidato pertanggungjawaban Presiden sangat terbuka, gamblang, dan jujur dalam menjelaskan keberhasilan dan kekurangan pembangunan selama lima tahun belakangan ini.

Adanya krisis moneter yang melanda bangsa ini dinilai sebagai musibah yang tidak bisa dielakkan, dan tanggung jawabnya tidak bisa dipikul oleh mandataris MPR semata. Fraksi-fraksi sepakat tugas pemerintah yang akan datang dan semua pihak adalah bahu membahu membawa bangsa ini keluar dari kemelut ekonomi dan sosial yang ada.

Demikian pendapat dan penilaian yang dikemukakan oleh masing-masing ketua dan pimpinan Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi ABRI, Fraksi Utusan Daerah, Fraksi Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia MPR RI saat diminta tanggapannya terhadap pidato pertanggungjawaban presiden selaku Mandataris MPR, dalam Rapat Paripurna ke-5 MPR RI pada SU MPR tahap II di Jakarta, Minggu (1/3). Secara formal, fraksi-fraksi akan membahas dan memberikan penilaian terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden dalam acara pemandangan umum pada acara Rapat Paripurna MPR ke-7, Rabu (4/3) depan.

Ketua FKP MPR Ginandjar Kartasasmita menegaskan, fraksinya mencintai sepenuhnya pidato pertanggungjawaban presiden. Apalagi FKP selama ini telah mempelajari berbagai laporan mandataris MPR mengenai kinerja pembangunan.

“Pidato kali ini bagi FKP hanya merupakan pelengkap dari pidato-pidato presiden lainnya yang juga telah dipelajari FKP seperti pidato setiap tanggal 16 Agustus,” kata Ginandjar menjawab pers usai rapat fraksi mengenai pertanggungjawaban Presiden di Gedung DPR, Minggu malam.

Menurut Ginandjar, selama ini mandataris memang selalu terbuka dalam menyampaikan kinerja pembangunan. Bagi FKP pidato-pidato tersebut cukup obyektif dalam memaparkan kinerja pembangunan secara menyeluruh selama Pelita VI.

 

Jujur Dan Terbuka

Sedangkan Wakil Ketua FKP MPR HR Agung Laksono menilai, pidato pertanggungjawaban Presiden Soeharto sarat dengan nilai keterbukaan dan kerendahan hati dari seorang negarawan. Pidato itu telah mengungkapkan kemajuan­-kemajuan dan kekurangan yang telah dicapai selama lima tahun terakhir ini.

“Tidak ada yang disembunyikan dari pidato pertanggungjawaban tersebut. Semua disampaikan secara rendah hati dan transparan. Apa yang dikemukakan Presiden Soeharto itu sesuatu yang arif dan bijaksana. Sebab, apa yang dikemukakan itu suatu fakta yang memang terjadi pada Repelita VI ini,” katanya.

Di samping itu, pidato itu juga mencerminkan sikap yang sungguh-sungguh dari seorang presiden dalam menyikapi sesuatu yang menjadi tanggungjawabnya. la menunjukkan contoh dalam upaya mengatasi krisis ekonomi yang terjadi Presiden Soeharto membuat keputusan untuk menerima bantuan dari IMF dan reformasi ekonomi.

Ditanya apakah dengan demikian fraksi-fraksi di MPR akan menerima pidato pertanggungjawaban itu. Agung Laksono mengatakan, secara logika politik karena semua fraksi di MPR sudah mencalonkan Pak Harto sebagai presiden periode 1998- 2003, maka seyogyanya pidato itu tidak menjadi masalah.

“Namun begitu saya tidak akan mendahului sikap dari FKP MPR. Sebaiknya kita tunggu saja waktu penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi,” ujarnya.

Anggota FKP MPR-Rl yang juga Ketua FKP DPR-RI Theo Sambuaga mengatakan, pidato pertanggungjawaban presiden mencerminkan sikap kenegarawanan dan kearifannya sebagai pemimpin bangsa. Keterusterangan, kejujuran, dan mengungkapkan apa adanya menjadi ciri kuat dari pidato presiden tersebut. FKP sangat mengapresiasi sikap presiden tersebut.

Ketua Fraksi ABRI MPR Rl Letjen TNI Yunus Yosfiah mengemukakan, Fraksi ABRI menilai pidato pertanggungjawaban presiden sangat terbuka, dengan menjelaskan seluruh langkah-langkah kebijakan pemerintah khususnya dalam mengatasi krisis moneter yang sedang dihadapi.

 

Memaksa

Menanggapi pertanyaan tentang sikap ABRI terhadap keseluruhan hasil pidato. Yunus mengatakan, fraksi ABRl MPR akan mempelajari lebih lengkap dan terperinci pidato pertanggungjawaban presiden dan pada saatnya Fraksi ABRI akan menyampaikan pandangannya.

“Kita akan pelajari semuanya nanti, setelah membahas dengan cermat seluruh laporan pertanggungjawaban beliau,” katanya.

Menjawab pertanyaan wartawan soal pernyataan presiden bahwa masih adanya sekelompok orang yang belum matang dalam berdemokrasi. Yunus Yosfiah yang juga Kassospol ABRI membenarkan hal tersebut.

“Memang betul masih terlihat kesan adanya sekelompok orang yang memaksakan kehendaknya sendiri, padahal masalah berdemokrasi tidak bisa sekadar menyampaikan aspirasi tanpa pada saat yang bersamaan mematuhi aturan, dan ketentuan ataupun hasil-hasil permufakatan yang sudah ada,” kata Yunus.

Masalah demokrasi, katanya. Tidak hanya berhenti pada hanya kemampuan mengemukakan aspirasi, tetapi pada saat yang bersamaan diimbangi dengan kepatuhan terhadap aturan. UU dan pandangan dari pihak-pihak lain.

Menyinggung soal pernyataan tidak perlunya mencari kambing hitam atas krisis yang terjadi. Yunus mengatakan, merupakan hal yang bijaksana karena bangsa Indonesia memerlukan kesatuan dan persatuan dalam mengatasi krisis ekonomi.

Ia sependapat dengan presiden bahwa jauh lebih bermanfaat bagi seluruh rakyat untuk mawas diri dan mencari hikmah dan dengan penuh kesadaran melihat kelemahan dan kekurangan yang ada pada bangsa ini. Ia juga menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penilaian pihak tertentu bahwa presiden harus mempertanggungjawabkan krisis ekonomi yang terjadi.

“Justru tugas semua pihak dan pemerintah yang akan datang untuk bekerja sama memecahkan setiap persoalan bangsa yang ada,” tambahnya.

 

Musibah

Ketua Fraksi Utusan Daerah (F-UD) MPR Hasan Basri Durin menyatakan bahwa fraksinya menerima dengan baik pidato pertanggungjawaban Presiden Soeharto.

“P-UD menerima laporan pertanggungjawaban Presiden itu. Pidatonya jujur, obyektif, terus terang, dan apa adanya,” kata Hasan Basri Durin.

Menurut mantan Gubernur Sumbar ini, Presiden Soeharto telah menjelaskan tugas-tugasnya sebagai Mandataris MPR dalam memimpin pembangunan selama lima tahun terakhir ini.

“Selain kemajuan, Presiden juga menyampaikan berbagai kekurangan dan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia, misalnya krisis moneter yang merupakan musibah bangsa kita,” katanya.

Ditanya apakah Pak Harto tidak perlu minta maaf kepada MPR atas berbagai kekurangan dan belum terpecahnya masalah yang dihadapi itu, Durin mengatakan pelaksanaan pembangunan merupakan tanggungjawab seluruh rakyat.

“Tidak adil kalau kita meminta tanggungjawab dari Pak Harto. Yang melaksanakan pembangunan bukan hanya Pak Harto, tetapi seluruh rakyat. Kalau ada kekurangan itu juga kekurangan kita semua. Semua harus mengatasi persoalan dan tidak bisa hanya dibebankan pada Pak Harto seorang,” katanya.

Ia mencontohkan pemecahan masalah korupsi yang masih menjadi persoalan bangsa, tidak bisa diberantas oleh Pak Harto sendiri, tetapi juga harus diselesaikan oleh seluruh rakyat.

“Memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam pidato Pak Harto, kan tidak semua masalah seperti korupsi dan kolusi harus masuk dalam pidato. Yang penting ada niat pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” katanya.

Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan MPR RI Yusuf Syakir mengatakan pidato pertanggungjawaban Presiden sudah menyatakan ada sesuatu kurang dan ada yang sudah berhasil. Tidak ada yang dilebih-lebihkan dan dikurangi. Ini bukti kejujuran dan Kepala Negara atas pelaksanaan pembangunan selama lima tahun, katanya.

Karena itu pula, katanya bagi FPP tidak ada keraguan lagi dan akan menerima pertanggungjawaban presiden tersebut meski fraksinya akan membahas dan meminta penilaian anggotanya dalam rapat intern fraksi.

Wakil Ketua MPR Ismail Hasan Metareum mengatakan, masalah politik memang diulas sedikit dalam pidato pertanggungjawaban Presiden.

“Barangkali masalah politik ini dirasakan sudah dilakukan, tapi belum sempurna, masih jauh sekali. Apa yang kita harapkan selama ini tentang perlunya reformasi politik belum begitu banyak. Karena itu apa yang musti dilaporkan kalau tidak banyak yang diadakan perubahan,” katanya.

Ketua Fraksi PDI MPR Buttu Hutapea mengemukakan, pidato Presiden Soeharto menjadi bahan berharga bagi dalam membahas pertanggungjawaban itu secara utuh dan menyeluruh. Buttu menambahkan isyarat adanya perbaikan dan catatan terhadap pertanggungjawaban itu juga disampaikan presiden dalam rapat paripurna itu.

“Hal lain yang juga saya catat adalah beliau menyampaikan secara terbuka, yang kurang dikatakan kurang, dan ini merupakan pernyataan yang tulus dari seorang presiden,” ujarnya. (Tim SK).

Sumber: SUARA KARYA (02/03/1998)

______________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 139-143.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.