SAMBUTAN YANG SEDERHANA DAN FORMAL

SAMBUTAN YANG SEDERHANA DAN FORMAL

Dari Kunjungan Presiden ke Pakistan dan India (2)

Oleh :Threes Nio

DI INDIA Presiden Soeharto dan rombongan disambut dengan sederhana dan formal. Dibandingkan dengan di Pakistan, sambutan di India ini berbeda bagaikan langit dan bumi.

Presiden memang disambut secarakebesaran seperti lazimnya seorang Kepala Negara dentuman meriam21 kali, lagu kebangsaan "Indonesia Raya" dan "Jana Gana Mana”, pemeriksaan barisan kehormatan. Namun di luar itu, tidak nampak adanya sambutan yang hangat dari rakyat India. Di lapangan udara Palam tidak nampak slogan dan spanduk-spanduk selamat datang. Tidak ada barisan korps musik militer, pramuka ataupun murid-murid sekolah dasar kecil mungil yang melambai­lambaikan bendera.

Jika kota Lahore menyambut kedatangan Presiden Soeharto dengan bendera warna-warni, spanduk-spanduk selamat datang danjalan-jalan raya yang dikapur putih, maka di kota New Delhi hampir-hampir tidak ada tanda bahwa Presiden Republik Indonesia sedang berkunjung. Bahkan pers India-pun tidak menyambut dengan tajuk-tajuk rencana dan tulisan lain.

Sebaliknya sekelompok kecil pemuda-pemudi yang menamakan dirinya "Students Federation of India" dan "Demacratic Youth Federation of India" mengadakan demonstrasi di muka gedung KBRI di Jalan Chanakyapun. Mereka memprotes undangan Pemerintah India kepada Presiden Soeharto, karena Presiden telah berdosa

"menggantung kamerad Aidit, salah seorang teoritis maxis terkemuka dari Asia Tenggara, dalam bulan November tahun ini, setelah bertahun-tahun menyekapnya di dalam penjara".

Namun sambutan India kepada Presiden Soeharto itu tidak menyimpang dari kebiasaan. Memang demikianlah Pemerintah India menyambut Tamu Negara. Demikianlah Pangeran Charles, Putera Mahkota Kerajaan Inggeris, disambut, Dan dengan cara yang sama pula Presiden Ne Win dari Burma, disambut. Bahkan menurut keterangan yang diperoleh, pada waktu kunjungan Presiden Ne Win, jumlah kendaraan yang digunakan hanya 19 buah. Jauh, jauh lebih sedikit daripada jumlah kendaraan yang disediakan bagi rombongan Indonesia.

India memang menyambut tamu mereka dengan sederhana, sesuai dengan gaya mereka sendiri, (PM Indira Gandhi sendiri datang ke lapangan udara hanya dengan kendaraan sederhana, sebuah mobil Morris kecil putih buatan dalam negeri ‘‘Ambassador”, dengan nomor polisi 1477).

Jika di Pakistan, jamuan makan malam kenegaraan diselenggarakan secara besar-besaran seperti orang mengadakan peralatan, di India yang diundang menghadiri state banquet maupun jamuan makan siang dengan Perdana Menteri hanya rombongan resmi saja. Kepala dan lbu Negara, Bapak:-bapak dan lbu-ibu Menteri, Bapak-bapak Dirjen, Sekretaris Militer, Kepala Protokol Negara. Demikian pula yang diterima menginap di Istana Kepresidenan Rashrapati Bhavan, hanya Kepala dan lbu Negara serta staf kecil yang diperlukan untukmelayani mereka.

Namun sekalipun sambutan di India sederhana, Presiden Soeharto menganggap kunjungannya ke negara itu sangat penting. Terutama antara pembicaraan empat-mata dengan PM Indira Gandhi mendapat prioritas utama. Hal ini nyata dari permintaan

Presiden untuk menunda acara kunjungan kehormatan Wakil Presiden India dan Nyonya Hidayatullah sampai hari kedua. Karena pada sore hari pertama itu Presiden ingin langsung mengadakan pembicaraan dengan PM Indira Gandhi.

PM Indira Gandhi dan Presiden Soeharto sudah saling mengenal dan sudah beberapa kali bertemu muka. Oleh karena itu tidak perlu diadakan waktu khusus untuk "warming up" dan saling mengenal. Presiden rupanya merasa bahwa kedua Kepala Pemerintahan itu dapat langsung terjun ke dalam pembicaraan mengenai masalah­masalah serius.

Dalam pembicaraan empat mata (istilah empat-mata di sini sebenarnya kurang tepat, oleh karena kecuali kedua Kepala Pemerintahan hadir pula penterjemah Presiden, Drs. Widodo Sutyo) terutama dibahas masalah-masalah global dan regional. Selama satu setengah jam lebih kedua Kepala Pemerintahan itu membahas masalah­masalah Gerakan Non Blok, persaingan yang makin meningkat di antara kekuatan­kekuatan besar, konflik senjata Irak-Iran, masalah Afghanistan dan masalah Kampuchea.

Antara kedua Kepala Pemerintahan itu, terdapat perbedaan pandangan mengenai dua masalah pokok, yaitu: masalah Kampuchea dan masalah Afghanistan. Akan tetapi, sudah barang tentu di dalam suatu kunjungan muhibah seperti ini tidak dapat ditonjolkan perbedaan-perbedaan yang ada.

Paling tidak, tidak dalam pembicaraan empat-mata antara kedua Kepala Pemerintahan. Yang dicari justru persamaan pandangan dan kesepakatan pendapat yang ada. Oleh karena itu, di dalam Komunike Bersama yang dikeluarkan pada akhir kunjungan, tentang masalah Kampuchea hanya disebutkan bahwa

”Presiden Indonesia memberikan penilaiannya kepada PM India mengenai situasi serta usaha-usaha yang sedang dirintis oleh negara-negara ASEAN untuk mencapai penyelesaian, damai dalam masalah Kampuchea”.

Sedangkan mengenai masalah Afghanistan, Komunike itu hanya menyebutkan bahwa "mereka menyatakan dukungan mereka sepenuhnya untuk kemerdekaan, kedaulatan, integritas tentorial dan status Non Blok dan Afghanistan dan negara-negara lain di wilayah itu.

Mereka mendesak pihak-pihak yang bersangkutan agar bekerja untuk mencapai penyelesaian yang akan menjamin rakyat Afghanistan agar dapat menentukan nasib sendiri bebas dari campur tangan asing dan intervensi”.

Satu hal sangat ditekankan di dalam pembicaraan empat-mata (dan juga dalam sambutan-sambutan Presiden Soeharto) adalah masalah Gerakan Non Blok Terutama dalamkaitan dengan akan diselenggarakannya Konferensi tingkat Menteri Luar negeri dari gerakan itu di New Delhi, bulan Februari tahun depan. Dalam hal ini kedua Kepala

Pemerintahan itu nampaknya satu dalam pandangan mengenai perlunya dijaga agar Gerakan Non Blok berpegang teguh pada prinsip-prinsip Non Blok, serta semangat semula. Sebagai dua negara pendiri Gerakan Non Blok mereka merasa yakin bahwa gerakan itu masih dapat memegang peranan besar di dunia. Bahkan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip semula dan dengan persatuan di antara negara-negara anggota, gerakan ini akan mampu memperkuat perdamaian dan keamanan dunia.

JIKA pada pertemuan empat mata antara Presiden Soeharto dan PM Indira Gandhi perbedaan dalam pandangan politik antara Indonesia dan India itu mungkin tidak ditekankan, di dalam pembicaraan terpisah antara Menteri Luar negeri India

P.V. Narasimha Rao dengan Menlu Mochtar Kusumaatmadja perbedaan itu nampak lebih menonjol.

Menlu Mochtar Kusumaatmadja dengan tegas mengulangi sikap ASEAN (termasuk lndonesia) mengenai masalah Kampuchea. ASEAN tidak mengakui rezim Heng Samrin. Dan negara-negara ASEAN minta agar supaya lndia -yang mengakui rezim Heng Samrin- tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai tuanrumah dan ketua Konperensi Gerakan Non Blok tingkat Menlu, yang akan diselenggarakan di New Delhi, bulan Februari tahun depan. Secara konkrit ASEAN tidak menghendaki bahwa yang mewakili Kampuchea di dalam konperensi itu rezim Heng Samrin.

Menlu Mochtar dan para pejabat lain yang hadir dalam pertemuan itu mendapat kesan bahwa India berusaha untuk menjadi ketua yang baik. Pihak India dalam pertemuan itu beijanji untuk mengadakan konsultasi dan kontak yang intensif dengan Indonesia sebelum konperensi dimulai.

Namun bagaimana pelaksanaannya nanti, masih harus dilihat. Masalahnya: siapakah yang akan diundang untuk mewakili Kampuchea di dalam konperensi Non Blok itu?

Pendapat seorang pejabat Rl: "Sebagai negara yang mengakui rezim Heng Samrin, India akan merasa mempunyai kewajiban moral untuk mengundang rezim Heng Samrin."Akan tetapi Dirjen Politik Ch. Anwar Sani mempunyai pendapat lain: ”Sebagai ketua konperensi Non Blok, India harus tunduk kepada keputusan KIT Non Blok VI di Havana yang memutuskan bahwa kursi perwakilan Kampuchea dikosongkan."

Memang di kalangan negara-negara ASEAN (termasuk Indonesia) nampak adanya kekhawatiran bahwa apa yang terjadi dalam KTT Non Blok ke-VI di Havana akan terulang lagi. Yaitu: bahwa tuan rumah selaku ketua akan menyalahgunakan kedudukannya. Hal ini terutama disebabkan karena adanya tanda-tanda bahwa India mungkin akan cenderung untuk memiha kkepada Heng Samrin.

Seperti diketahui, India dalam KTT Non Blok Havana menghendaki agar kursi perwakilan Kampuchea di dalam gerakan Non Blok dikosongkan. Dengan kata lain baik Pemerintah Pol Pot Khieu Samphan maupun rezim Heng Samrin tidak diwakili di dalam gerakan itu. Demikian pula untuk perwakilan di dalam PBB. Kemudian dalam konperensi PBB untuk Dasawarsa Wanita yang diselenggarakan di New Delhi bulan Nopember yang lalu, sikap India nampak lebih condong lagi kepada rezim Heng Samrin.

Sekalipun pada waktu itu negara tersebut tidak berhasil menghalangi duduknya wakil Pemerintah Pol Pot di dalam konperensi itu, namun India pada waktu itu telah memberikan perlakuan yang lebih baik kepada wakil rezim Heng Samrin.

Perbedaan pandangan yang kedua terdapat dalam masalah Afghanistan. Jika Indonesia menghendaki penarikan mundur pasukan Uni Soviet dari Afghanistan (seperti juga penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kampuchea), maka India karena persahabatannya dengan Uni Soviet mempunyai pandangan lain. Namun masalah ini tidak dibahas terlalu mendalam seperti halnya masalah Kampuchea.

SEMENTARA itu, pada saat yang sama di ruangan lain, Menteri Widjojo Nitisastro mengadakan pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Pranab Mukerjee serta Menteri Negara untuk urusan Energi Vikram Mahajan. Berbeda dengan bidang politik, dalam bidang ekonomi tidak terdapat perbedaan pendapat antara kedua negara.

Prof. Widjojo bahkan mengatakan bahwa antara Indonesia dan India dapat diadakan kerjasama di banyak bidang. Misalnya saja RI dan India mempunyai pandangan yang sama mengenai hubungan ekonomi internasional, seperti perlunya diciptakan Tata Ekonomi Internasional Baru, negosiasi global, dan sebagainya. Dalam hubungan ini maka kedua negara dapat bekerjasama dalam mengadakan pemikiran­pemikiran untuk memperkuat perjuangan Kelompok-77.

Antara kedua negara juga dapat ditingkatkan kerjasama di bidang ekonomi maupun kerjasama tehnik. Yang sudah dipikirkan adalah kerjasama tehnik di bidang nuklir untuk maksud-maksud damai, serta penanaman gandum di daerah tropis. Di samping itu, di bidang industri akan diadakan kerjasama untuk pembangunan kawasan industri mini serta pusat baja.

Menteri Widjojo menilai kunjungan Presiden ini sebagai suatu kemajuan dalam rangka memberi isi serta meningkatkan kerjasama antara negara-negara berkembang.

Dalam rangka kerjasama ini pula, Indonesia dalam pembicaraan itu telah menyatakan kesediannya untuk membantu memperjuangkan agar India memperoleh kesempatan untuk menerima bantuan OPEC dengan syarat-syarat ringan. (DTS)

Jakarta, Kompas

Sumber: KOMPAS (09/12/1980)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku V (1979-1980), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 688-692.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.