Saleh Afiff: Pak Harto Mengambil Keputusan Besar Dan Mendasar (Bagian 2, Habis)

Mengambil Keputusan Besar Dan Mendasar (Bagian 2, Habis)[1]

Saleh Afiff [2]

Pada hemat saya, setiap keputusan yang diambil dalam masa-masa krisis menunjukkan konsistensi dan komitmen beliau (Presiden Soeharto) kepada cita-cita perjuangan dan kepada kesinambungan penyelenggaraan pembangunan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional guna mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Dari sekian banyak keputusan kebijaksanaan ada beberapa yang ingin saya uraikan lebih lanjut dengan harapan agar pembaca dapat memperoleh gambaran mengenai kepemimpinan Bapak Presiden.

Pertama, khusus mengenai devaluasi pada tahun 1986, saya tidak menduga sama sekali bahwa beliau akan mengambil keputusan tersebut. Dalam hal ini saya tidak sendiri, banyak yang berpendapat sama dengan saya. Alasannya adalah bahwa devaluasi bukan langkah yang populer, sedangkan Pemilu 1987 sudah di ambang pintu. Tetapi Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakkan devaluasi karena kebijaksanaan tersebut merupakan jalan keluar yang terbaik untuk dapat menyelamatkan perekonomian bangsa dan mengamankan kelangsungan pembangunan. Pada waktu keputusan tersebut diambil saya ikut hadir. Beliau memutuskan dengan wajah yang sangat tenang dan penuh rasa tanggungjawab. Saya yakin tidak banyak pimpinan negara di dunia ini yang berani mengambil keputusan yang berat seperti itu.

Kedua, langkah kebijaksanaan lain yang pada waktu itu dilakukan secara tegas dan cepat adalah pengalihan beberapa tugas pabean dari aparat Direktorat Jenderal Bea Cukai kepada SGS, suatu perusahaan asing. Bagi kelompok masyarakat, terutama para pengusaha yang sering sinis terhadap langkah untuk menekan ekonomi biaya tinggi yang dilakukan pemerintah, tindakan Bapak Presiden yang dituangkan dalam Inpres 4 Tahun 1985 tersebut, merupakan keputusan yang berani dan diluar dugaan. Sebelum langkah ini dijalankan, seorang pengusaha pernah menyampaikan kepada saya bahwa apapun yang akan dilakukan pemerintah untuk menertibkan aparatur Bea Cukai, tidak akan berhasil, karena kuatnya para oknum pejabat Bea Cukai untuk mempertahankan kepentingan mereka. Setelah Inpres 4 Tahun 1985 dikeluarkan, sinisme semacam itu sirna.

Ketiga, langkah kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi lainnya yang pada hemat saya sangat berani adalah keputusan deregulasi di bidang industri dan perdagangan yang dilaksanakan dalam tahun 1986 dan seterusnya. Keputusan tersebut diambil dalam keadaan perekonomian nasional masih menghadapi berbagai kesulitan dan hambatan internal. Hambatan tersebut terutama berasal dari adanya anggapan bahwa sektor industri dalam negeri masih lemah, sedangkan perkembangan perdagangan dan ekonomi internasional pada umumnya berada dalam keadaan yang tidak menentu, oleh sebab itu sektor industri masih memerlukan macam-macam perlindungan atau proteksi. Selanjutnya anggapan tersebut meramalkan bahwa dengan deregulasi, keadaan dan perkembangan ekonomi justru akan berkebalikan dari harapan. Industri akan lumpuh dan ekspor non­migas, khususnya komoditi ekspor hasil industri, akan macet dan menurun. Sekalipun demikian, karena yakin akan kebenaran arah kebijaksanaan tersebut, beliau memutuskan untuk melaksanakannya. Dan basilnya ternyata sungguh menggembirakan.

Keempat, keputusan lainnya lagi yang pada bemat saya sangat berani adalab penjadwalan kembali proyek besar pada tabun 1983. Keputusan ini menunjukkan luasnya wawasan beliau mengenai pembangunan, dan dalamnya pertimbangan atas keputusan yang diambil untuk mengamankan pelaksanaan pembangunan. Dalam tabun 1983 harga minyak bumi masih berada di atas US$25 per barel. Tetapi ketidakstabilan barga minyak telah mengakibatkan bahwa untuk jangka waktu selanjutnya perkembangannya sulit diperkirakan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam kemampuan kita untuk melaksanakan proyek tersebut, serta akan mengakibatkan tekanan yang cukup besar terhadap kemampuan kita untuk membayar kembali pinjaman yang diperlukan untuk membiayai proyek-proyek itu. Keputusan ini ternyata tepat, karena dalam tahun-tahun berikutnya barga minyak menurun dengan cepat dan mencapai dibawab US$10 per barel dalam bulan Agustus 1986.

Kelima, hal lain yang sangat mengesankan saya adalab komitmen beliau dalam melaksanakan secara konsisten kebijaksanaan anggaran belanja negara yang berimbang. Tidak pernan beliau memutuskan untuk membiayai kegiatan pembangunan melalui pencetakan uang baru yang tidak terkendalikan dan yang akan merusak stabilitas ekonomi dan mengganggu pelaksanaan pembangunan. Rusaknya stabilitas ekonomi dan terganggunya proses dan laju pembangunan, pada akhirnya akan mempengaruhi kemakmuran rakyat yang telah meningkat dengan sangat berarti sejak dimulainya pembangunan oleh Orde Baru. Beliau sadar benar akan akibat-akibat pencetakan uang baru, karenanya lebih memilih langkah mengurangi pengeluaran anggaran dalam rangka mempertahankan anggaran belanja negara yang berimbang.

Masa Repelita IV adalah masa yang penuh tantangan bagi pembangunan nasional. Selama kurun waktu itu anggaran pembangunan menurun dengan tajam sebagai akibat dari turunnya secara drastis harga minyak bumi di pasar dunia. Dalam keadaan terbatasnya anggaran pembangunan tersebut, Bapak Presiden memutuskan kebijaksanaan bahwa alokasi anggaran harus diprioritaskan kepada sektor yang mempunyai dampak yang luas terhadap pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, dan kegiatan-kegiatan semacam ini sejauh mungkin tidak boleh dikurangi. Keputusan ini sekali lagi menggambarkan komitmen Bapak Presiden terhadap pemerataan, penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kemakmuran rakyat. Keberhasilan langkah-langkah kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang serta kebijaksanaan fiskal dan moneter telah menghasilkan kemajuan dalam struktur ekonomi, meningkatkan ekspor non-migas dan memacu kembali pertumbuhan ekonomi di tengah tidak menentunya keadaan dan perkembangan ekonomi dunia.

Dengan langkah-langkah tepat yang telah beliau ambil dan hasil-hasil yang dicapai dari langkah-langkah tersebut, maka tahap demi tahap keseimbangan perekononian pulih kembali dan pertumbuhan ekonomi mulai meningkat lagi. Pengelolaan kebijaksanaan makro ekonomi yang berhati-hati telah berhasil memperbaiki posisi neraca pembayaran dan posisi keuangan negara serta menurunkan tingkat inflasi. Sementara itu berbagai kebijaksanaan, deregulasi telah berhasil mendorong ekspor non-migas dan penanaman modal swasta. Struktur perekonomian telah berubah secara mendasar, jauh lebih sehat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Peranan sektor non-migas dalam penerimaan negara; neraca pembayaran dan perekonomian secara keseluruhan meningkat dengan pesat. Pangsa penerimaan non-migas dalam penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri telah meningkatdari 29,4% pada tahun 1981/1982 menjadi sekitar 60,8% dalam tahun 1989/1990. Dalam periode yang sama, pangsa ekspor non-migas dalam penerimaan ekspor total telah meningkat dari sekitar 18,1% menjadi 60,4%. Sementara itu industri pengolahan sektor non migas dalam dasawarsa 1980-an berkembang dengan cepat; sehingga­struktur perekonomian menjadi lebih seimbang. Ketepatan langkah yang diambil dicerminkan pula oleh adanya tanggapan yang sangat positif dari sektor swasta. Tanggapan sektor swasta terhadap ke seluruhan investasi nasional telah meningkat dengan sangat berarti

Perubahan struktural perekonomian tersebut di atas merupakan perkembangan yang sangat mendasar yang memberikan landasan yang mantap bagi kita dalam menghadapi tantangan dasawarsa sembilan-puluban. Yang lebih mengesankan lagi adalah bahwa perubaban struktural tersebut terjadi tanpa menghambat upaya penanggulangan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin telah turun dari 28,6% pada tahun 1980 menjadi 17,4% pada tahun 1987. Secara absolut jumlah penduduk miskin turun dari 42,3 juta menjadi 30 juta untuk periode tersebut. Tingkat dan pola pertumbuhan ekonomi seperti yang telah diuraikan di atas, merupakan faktor penting yang mendorong terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya penerimaan kelompok penduduk berpenghasilan rendah. Disamping itu kebijaksanaan pengeluaran pembangunan yang tetap mempertahankan pengeluaran untuk kegiatan pembangunan yang mendukung pemerataan, meskipun keadaan keuangan negara sangat sulit pada waktu itu, juga sangat membantu kenaikan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah.

Menurunnya jumlah penduduk yang hidup dibawab garis kemiskinan justru pada saat kita menghadapi krisis ekonomi, merupakan suatu keberhasilan yang unik di dunia ini. Ini tidak lepas dari pandangan Bapak Presiden bahwa pembangunan adalah untuk rakyat. Perhatian beliau kepada rakyat kecil tercermin pada berbagai langkah dan kebijaksanaan yang diambil setelah beliau menduduki pimpinan negara. Semenjak Repelita I kebijaksanaan pembangunan diarahkan kepada pemberian prioritas untuk pembangunan sektor pertanian pada umumnya dan pangan pada khususnya. Arahan ini sangat mengesankan saya sebagai seorang serjana ekonomi pertanian. Dilihat dari sudut teori ekonomi pembangunan, arahan ini tepat sekali. Dengan beberapa pengecualian, negara yang sekarang sudah maju memulai pembangunannya dengan pembangunan sektor pertanian. Baru setelah sektor pertanian menghasilkan suatu surplus, terutama surplus pangan, proses industrialisasi dapat melaju dengan cepat. Disamping itu ada alasan yang Iebih mendasar lagi, yaitu bahwa·pada waktu kita mulai membangun, sebagian besar penduduk yang miskin hidup di sektor pertanian, terutama sebagai petani pangan. Mengutamakan sektor pertanian berarti meningkatkan pendapatan petani.

Upaya untuk membangun pertanian mencakup upaya untuk memperbaiki prasarana seperti sistem pengairan, penyediaan sarana yang diperlukan petani serta pengembangan aspek pemasaran hasil­hasil produksinya. Sebagai seorang yang pernah mendalami bidang ekonomi pertanian, yang sangat mengesankan saya adalah ketepatan keputusan beliau bahwa upaya itu akan berhasil hanya apabila ditunjang dengan suatu kebijaksanaan harga beras dan harga sarana produksi padi yang tepat.

Kebijaksanaan harga beras dan harga sarana produksi padi yang semenjak Pelita I digariskan Bapak Presiden Soeharto merupakan salah satu faktor terpenting yang telah mengubah Indonesia dari negara importir terbesar menjadi negara swasembada bahkan memiliki surplus yang besar. Kebijaksanaan harga beras tersebut ditujukan pertama-tama untuk mempertahankan keseimbangan antara penawaran dan permintaan pada taraf harga yang layak bagi konsumen maupun produsen, tanpa mengurangi perangsang bagi lembaga-lembaga pemasaran untuk turut serta dalam pemasaran beras. Berdasarkan kebijaksanaan ini ditetapkan harga tertinggi untuk beras dan harga dasar (floorprice) untuk padi. Harga tertinggi untuk beras ditetapkan sedemikian rupa sehingga masih berada dalam jangkauan daya beli masyarakat banyak, sedangkan harga dasar untuk padi dimaksudkan untuk menjamin keuntungan yang layak bagi petani produsen.

Untuk memelihara agar tingkat harga beras tetap bergerak dalam batas-batas harga dasar dan harga tertinggi itu, Pemerintah mengadakan pembelian di pasaran apabila harga padi masih berada di bawah tingkat harga dasar dan menjual beras di pasaran apabila harga beras mendekati harga tertinggi. Antara harga tertinggi dan harga dasar diberikan perbedaan yang layak untuk memberikan kesempatan dan insentif kepada lembaga-lembaga pemasaran beras untuk ikut serta dalam penyaluran beras kepada masyarakat. Dengan demikian kebijaksanaan ini dapat mengendalikan fluktuasi harga di pasar tanpa menghapuskan peranan pasar. Disamping itu, dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, setiap tahun harga dasar disesuaikan dengan perkembangan faktor makro ekonomi lainnya.

Latar belakang kebijaksanaan harga ini adalah sebagai berikut. Sebagaimana dimaklumi produksi beras mempunyai sifat musiman, sehingga mengakibatkan adanya gelombang harga beras, dalam arti harga beras sangat rendah pada musim panen dan tinggi pada musim-musim paceklik. Hal ini disebabkan karena rendahnya pendapatan petani, sehingga mereka terpaksa menjual segera hasil padinya pada musim panen yang mengakibatkan sangat menurunnya harga padi. Perkembangan harga semacam ini tentu merugikan petani. Dalam keadaan demikian petani menjadi kurang terdorong untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Sebagaimana diketahui peningkatan produktivitas dapat tercapai jika petani bersedia menggunakan teknologi baru. Hal ini berarti bahwa petani harus didorong untuk mengubah alokasi sumber daya sehingga teknologi baru berperanan dalam proses produksinya. Untuk itu diperlukan isyarat harga yang baru yang lebih menguntungkan petani. Isyarat ini diberikan dalam bentuk harga dasar.

Keberhasilan pembangunan pertanian tercermin antara lain pada pesatnya kenaikan produksi beras. Antara tahun 1978 dan 1985 produksi beras meningkat sekitar 50%, yang berarti tiap tahunnya meningkat rata-rata 6%. Hasil rata-rata per hektar meningkat sekitar 4 8% per tahunnya. Laju pertumbuhan produksi yang tinggi tersebut disebabkan oleh tersedianya teknologi baru, sarana produksi, penyuluhan, sistem irigasi yang lebih sempurna dan luas, kebijaksanaan makro ekonomi yang tepat dan lain sebagainya. Diantara faktor­faktor tersebut, kebijaksanaan harga memiliki peranan yang sangat menentukan.

Saya singgung tadi bahwa prioritas yang ditetapkan Bapak Presiden Soeharto pada sektor pertanian dan keberhasilan pembangunan pertanian pada umumnya merupakan salah satu penyebab penting mengapa jumlah penduduk miskin di Indonesia terus menurun. Disamping prioritas pada sektor pertanian tersebut, ada faktor-lain lagi mengapa Indonesia berhasil menanggulangi kemiskinan. Sejak awal, pembangunan nasional mengutamakan pemerataan·pemberian pelayanan dasar seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan. Berpuluh ribu SD, beribu SMP dan ratusan SMA telah dibangun, sedangkan beribu Puskesmas dan Puskesmas Pembantu juga telah selesai dibangun dan sudah berfungsi. Pada waktu kita melaksanakan proses deregulasi dan debirokratisasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan tersebut telah ada dan tersebar di seluruh pelosok tanah air.

Kebijaksanaan lain yang cukup berpengaruh terhadap menurunnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan adalah di bidang kependudukan. Kebijaksanaan pemerintah dalam bidang ini telah berhasil menurunkan laju pertumbuhan penduduk dari 2,5% pada dasawarsa 1970-an menjadi 2,1% pada dasawarsa 1980-an. Pada pertengahan dasawarsa 1990-an laju pertumbuhan tersebut diperkirakan akan menurun menjadi 1,8%.

Disamping itu pada waktu Anggaran Pembangunan mengalami penurunan yang tajam, Bapak Presiden memberi pengarahan agar program pemerataan tetap dipertahankan pada tingkat yang tinggi. Sementara itu kebijaksanaan deregulasi mulai memberikan hasil. Langkah-langkah tersebut berhasil mempercepat proses industrialisasi, sehingga dalam lima tahun terakhir pertumbuhan industri setiap tahunnya tidak pernah lebih rendah dari 10%. Sumber pertumbuhan ini adalah industri yang menghasilkan barang-barang ekspor yang pada umumnya bersifat padat karya. Dengan demikian kesempatan kerja makin meluas dan ini selanjutnya telah mengurangi jumlah penduduk yang-hidup dibawah garis kemiskinan

Puluhan lembar kertas masih diperlukan apabila satu per satu keputusan beliau yang berani, bijaksana dan tepat diuraikan seluruhnya lebih jauh. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa keputusan-keputusan tersebut merupakan keputusan-keputusan besar dan sangat mendasar sifatnya. Langkah-langkah tersebut telah dapat memantapkan pelaksanaan pembangunan sehingga berhasil mengubah perkembangan Indonesia dari keadaan sulit menjadi lebih cerah. Pada awal Orde Baru, Indonesia berada di tepi jurang kehancuran ekonomi. Sekarang Indonesia adalah suatu kekuatan ekonomi yang diperhitungkan oleh negara-negara lain. Sekalipun demikian tak lengkap kiranya apabila saya tidak mengungkapkan kesan-kesan saya mengenai pandangan dan kebijaksanaan beliau yang mendalam serta berwawasan jauh ke depan yang menyentuh dimensi-dimensi lainnya dalam pembangunan nasional.

Yang saya maksud di sini adalah mengenai persepsi dan wawasan strategis beliau tentang kehidupan bangsa dan pembangunan nasional. Wawasan tersebut bersifat jangka panjang, holistik sekaligus juga pragmatik. Dimensi-dimensinya menyangkut hal-hal yang sangat mendasar dan penting dalam rangka memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, dalam menggalang kesatuan persepsi dan keserasian gerak langkah-langkah kebijaksanaan serta dalam mengamankan kesinambungan pembangunan nasional.

Ada empat wawasan strategis yang ingin saya kemukakan di sini. Pertama, upaya beliau untuk memadukan pandangan hidup bangsa yang meliputi keseluruhan kekuatan sosial politik ekonomi dalam masyarakat dengan mengajak semua pihak untuk menghayati dan mengamalkan falsafah hidup Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini saya yakin akan menjadi landasan kehidupan berbangsa dan landasan pembangunan yang nilainya lestari. Kedua, perumusan pengertian pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Konsepsi ini penting karena ia memberikan referensi kepada pemikiran dan upaya perumusan alternatif kebijaksanaan pembangunan untuk tetap senantiasa berpedoman kepada dasar dan arah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Ketiga, pandangan beliau mengenai pembangunan sebagai peristiwa sejarah yang panjang, yang harus dilaksanakan secara bertahap dan terencana, sehingga upaya pembangunan nasional mengenal apa yang kemudian disebut Pembangunan Nasional Jangka. Panjang 25 Tahun Pertama, Kedua, dan seterusnya. Disamping itu beliau pun mengingatkan adanya peristiwa yang penting antara kurun waktu pembangunan jangka panjang yang pertama dan yang kedua, yaitu awal dari tinggal landas. Keempat, acuan beliau mengenai strategi kebijaksanaan pembangunan nasional berupa Trilogi Pembangunan, Ketahanan Nasional, dan Wawasan Nusantara. Dengan ini maka seluruh upaya dan langkah-langkah kebijaksanaan pembangunan, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, teracu secara serasi kepada Trilogi Pembangunan, terarah secara terpadu kepada pemantapan Wawasan Nusantara, dan tertuju secara optimal pada peningkatan Ketahanan Nasional. (Habis)

***


[1] Saleh Afiff, “Kemajuan Dengan Kesinambungan”, dikutip dari buku “Di Antara Para Sahabat: Pak Harto 70 Tahun”, (Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda, 2009), hal 354-369.

[2]  Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Kabinet Pembangunan V.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.