‘SAATNYA MENDEKATKAN TELINGA KE BIBIR RAKYAT’

‘SAATNYA MENDEKATKAN TELINGA KE BIBIR RAKYAT'[1]

 

Jakarta, Republika

Berbagai kelompok organisasi dan perseorangan menghendaki agar Presiden Soeharto meletakkan jabatannya. Organisasi yang secara resmi mengharapkan agar Pak Harto mundur adalah Pengurus Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro, Angkatan Muda Islam Indonesia (AMII), DPP GM-Kiara, Ikatan Warga Djakarta (Iwarda). Civitas Akademika Unas. Mereka kemarin menyatakan sikap itu ke DPR. Selain itu desakan mundur datang dari Barisan Perwira Tinggi ABRI Angkatan 45, anggota DPR, para pengamat politik PB Nahdlatul Ulama.

Menurut Ketua PPK Kosgoro Bambang W Suharto, pihaknya sudah melayangkan surat resmi kepada Presiden yang isinya minta Pak Harto mengembalikan mandatnya kepada MPR.

“Permohonan tersebut kiranya sejalan dengan pernyataan Bapak Presiden di Kairo bahwa Bapak menyatakan siap untuk mundur apabila rakyat memang menghendaki itu sebagai sikap yang arif, bijaksana dan menunjukkan sikap ksatria Bapak Presiden.” demikian surat pernyataan yang ditandatangani Bambang dan Sekjen Kosgoro Effendi Jusuf.

Desakan mundur juga datang dari 14 Perwira Tinggi (PATI) ABRI Angkatan 1945. Mereka, yang mengaku sebagai sahabat Pak Harto itu, dalam pernyataan sikap bersamanya mendesak agar Pak Harto Segera melaksanakan pernyataannya sendiri yang akan mengundurkan diri dari jabatannya selaku Presiden RI.

“Realisasi peletakan jabatan tersebut dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR secepat mungkin.” demikian salah satu butir pernyataan sikap yang diterima Republika, kemarin.

Dalam SIMPR itulah akan dipilih pimpinan negara RI yang baru yang menjamin perwujudan UUD 1945 dan Pancasila.

Pernyataan sikap para purnawirawan ini, kata Letjen TNI (Purn) Kemal Idris. dilatarbelakangi oleh berbagai hal. Pertama, perkembangan negara dan bangsa Indonesia yang sudah jauh keluar dari cita-cita dan keinginan rakyat Indonesia pada umumnya. Kedua, tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945 secara umum dan konsekuen ternyata tidak terlaksana sesuai dengan harapan mayoritas bangsa Indonesia. Ketiga, bersamaan dengan tidak terlaksananya penegakan Pancasila dan UUD 1945 telah terjadi penurunan moralitas dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia. Keempat, memperhatikan dan mendukung aksi mahasiswa seluruh Indonesia untuk melakukan reformasi di bidang politik, ekonomi,dan hukum.

Ke-14 purnawirawan PATI yang menandatangani pernyataan adalah Jenderal TNI (Pur) Rudini (mantan KSAD), Ali Sadikin (mantan Gubernur DKI Jakarta), Letjen TNI (Pur) Kemal Idris, Letjen (Pur) M Kharis Suhud (mantan Ketua DPR/MPR), Letjen TNI (Pur) Himawan Soetanto, Letjen TNI (Pur) Sayidiman Suryohadiprojo (mantan Gubernur Lemhannas), Letjen TNI (Pur) Bambang Triantoro, Letjen (Pur) Prof. Harun Zein (TRIP Jatim), Jenderal (Pur) Hoegeng Iman Santoso (mantan Kapolri), Letjen TNI (Pur) Solichin GP (mantan Sesdalopbang), Marsekal (Pur) Ashadi Tjahjadi (mantan KASAU), Letjen TNI (Pur) Wiyogo Atmodarminto (mantan Gubernur DKI Jakarta), Marsekal TNI (Pur) Sukardi, dan Laksda (Pur) D. Paidjiman. Dalam daftar juga tercantum nama anggota Komnas HAM Mayjen Pol (Pur) Koesparmono Irsan, namun belum membubuhkan tanda tangannya.

Pak Harto saat menghadiri pertemuan G-15 di Kairo menyatakan

“Kalau rakyat tidak mempercayainya lagi. Silahkan..”

Pak Harto ingin madeg pandhito namun kemarin melalui Menpen Alwi Dahlan, pernyataan itu diluruskan bahwa Pak Harto tak pernah menyatakan keinginannya untuk mundur.

Menurut sosiolog Dr. Mochtar Naim, ralat Pak Harto itu sangat membahayakan. Dengan menaruh rasa hormat yang tinggi pada Pak Harto, Mochtar berasumsi, pernyataan presiden itu bisa menambah ketidakpercayaan kaum intelektual dan para mahasiswa kepada pemerintah.

“Saya berdoa semoga ini tidak menjadi prahara besar.” katanya pula.

Rakyat, katanya, sangat paham posisi Pak Harto, dan sebagian besar dari bangsa Indonesia tidak menginginkan terjadinya perusakan apalagi tindakan anarki.

“Saya kira, kinilah saatnya beliau mendekatkan telinga ke bibir rakyat. Dengar suara hati rakyat itu.”

Sementara anggota DPR Zamharir AR dengan tegas menyesalkan ralat mundur Pak Harto.

“Kalau tak jadi mundur, situasi akan makin kacau saja.” kata Zamharir yang adalah Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BK SAP) DPR RI kemarin.

Ia khawatir kalau tidak mundur Pak Harto akan dicemooh rakyat, dengan aksi brutal masyarakat.

“Masyarakat akan hormat kepada Pak Harto jika dia melaksanakan niatnya itu.”

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam sebuah seruan resminya menyatakan kesediaan Presiden Soeharto untuk lengser keprabon itu patut dihargai sebagai wujud kearifan memahami aspirasi masyarakat yang disuarakan mahasiswa.

Hal itu dikatakan Sekjen PBNU Achmad Bagja kemarin di Jakarta. Ketika di sampaikan kepada Bagja bahwa presiden meralat pernyataan mundurnya seperti yang dikatakan di Kairo, ia menjawab,

“Buat NU, apa itu diralat atau tidak, tidak menjadi persoalan.”

Menurutnya, pernyataan lengser keprabon sebenarnya sudah pernah diungkapkan oleh Presiden. Hanya saja, ia menduga waktu itu belum menjadi permasalahan yang dibicarakan.

Sumber : REPUBLIKA (16/05/1998)

______________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 295-297.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.