RUPIAH SANGAT PEKA TERHADAP PERKEMBANGAN POLITIK

RUPIAH SANGAT PEKA TERHADAP PERKEMBANGAN POLITIK[1]

 

Yogyakarta, Antara

Penurunan nilai rupiah yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan mata uang kita sangat peka terhadap perkembangan politik, kata pengamat ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Drs. Heijrahman R.

“Medical check-up yang dilakukan Presiden Soeharto dan perkembangan situasi Politik seperti kasus PDI ternyata sangat terkait langsung dengan dimensi perekonomian Indonesia.” katanya kepada ANTARA di Yogya, Rabu.

Berbeda dengan perkembangan di negara-negara maju pada umumnya, tingkat keterkaitan suhu politik dan ekonomi di Indonesia sangat tinggi bahkan melampaui sesama Negara ASEAN pada umumnya, ujarnya.

Itu membuktikan kebanyakan investor belum mempercayai sepenuhnya sistem politik Indonesia yang mereka anggap belum semapan negara maju. Bahkan dinilai masih di bawah Malaysia sebab di negara tetangga kita itu terjadinya pergantian pemimpin sekalipun tak begitu mempengaruhi perkembangan moneternya.

“Kita tak bisa menyalahkan sikap para investor sebab mereka cenderung memperkecil risiko yang mungkin menimpa dana yang diinvestasikan.” ujarnya.

“Bagi kita fakta tersebut cukup menjadi bahan untuk lebih mawas diri dan mengantisipasi terhadap munculnya kekacauan, sekali pun tidak perlu jadi ‘over acting’.” kata Heijrahman yang juga Kepala Pusat Penelitian Ekonomi FE-UGM itu.

Hapus Kolusi

Menyinggung tentang perekonomian Indonesia, dia mengatakan, sebagai negara sedang berkembang Indonesia sesungguhnya memiliki banyak peluang untuk mengoptimalkan potensi guna memperbesar perolehan devisa hasil ekspor.

Namun, lanjutnya, semua peluang tersebut akan mubazir bila nepotisme, kolusi, dan korupsi masih merajalela seperti sekarang, sebab akan membuat kinerja ekonomi makro tidak efisien serta penuh lubang kebocoran.

“Bila itu yang terjadi terus-menerus, akibatnya mudah ditebak sumber daya alam akan cepat habis tanpa memberi efek pemenuhan lapangan kerja baru.” tegasnya.

“Makin menumpuknya pengangguran itulah yang mudah sekali menimbulkan berbagai kerawanan sosial dan kekacauan, karena merasa hak mereka untuk memperoleh lapangan kerja telah dimonopoli sekelompok orang yang mampu berkolusi.” demikian Heijrahman.

Sumber : ANTARA (17/07/1996)

______________________________________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 357-358.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.