RINTANGAN HARUS DIATASI DENGAN SEMANGAT TINGGI

PRESIDEN :

RINTANGAN HARUS DIATASI DENGAN SEMANGAT TINGGI

Tahun ini, pimpinan proyek pembangunan bisa melakukan persiapan lebih awal. Selasa lalu, 27 Menteri Kabinet Pembangunan IV di sebarkan ke tiap propinsi untuk menyerahkan Daftar Isian Proyek (DIP).

Dalam amanat tertulisnya yang disampaikan para Menteri, Presiden Soeharto berpesan, kita harus pandai-pandai menggunakan dana, peralatan, waktu, tenaga dan organisasi yang tersedia, guna mendapatkan hasil sebesar­-besarnya.

Presiden juga mengingatkan, jumlah dana dan proyek memang berkurang. Tapi, ini tak terlepas dari perkembangan ekonomi dunia, dan merosotnya harga minyak secara tajam belakang ini. Begitu pun, sebagai bangsa pejuang, tantangan dan rintangan ini akan dapat kita hadapi dengan semangat tinggi.

Lebih lanjut Presiden menekankan kembali penggambaran kehendak rakyat yang terulang dalam GBHN 1983. Di situ jelas disebutkan, pembangunan yang kita laksanakan adalah pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Karena itu, pembangunan bukanlah semata-mata urusan pemerintah dan memang ini tak mungkin bisa dilakukan pemerintah. “Ini salah”, tegas Presiden.

Potensi Daerah

Dalam amanat itu, Presiden juga menyinggung tentang potensi daerah.

Dikatakan, dengan kemampuan mengembangkan sikap kreatif dan semangat mandiri, daerah akan mampu mengembangkan sebesar-besarnya potensi yang dimiliki, untuk menampilkan karya-karya pembangunan.

“Semua itu bukanlah hal yang mustahil. Kita memiliki pengalaman bahwa dana-dana Inpres yang digunakan sesuai semangat dan tujuannya, ternyata mampu membangkitkan potensi-potensi masyarakat yang berlipat ganda dalam membangun daerahnya”, kata Presiden.

Anggaran pembangunan 1986/1987 tersebar dalam 4.232 DIP. Nilai seluruhnya berjumlah Rp. 1.7 trilyun. Di antara DIP – DIP ini terdapat 4.223

DIP berstatus daerah dengan nilai Rp.1,3 trilyun. Inilah yang diserahkan para Menteri itu kepada Gubernur/Kepala Daerah di tiap propinsi. Sisanya yang Rp. 0,4 trilyun merupakan bagian DIP Pusat yang belum diserahkan kepada instansi bersangkutan.

Untuk Daerah

Sementara itu, Menteri Perindustrian Ir. Hartarto menyerahkan DIP untuk Propinsi DKI Jaya.

Dalam amanat Presiden Soeharto yang disampaikan Ir. Hartarto dikatakan, efisiensi sekarang ini, juga mendatang, merupakan suatu keharusan. Hanya bangsa yang dapat melaksanakannyalah dapat tampil ke depan dalam pacuan kemajuan bangsa-bangsa di dunia.

Diterima Gubernur/Kepala Daerah Suprapto, DKI Jaya memperoleh DIP sebesar Rp. 101.171.973.000,- untuk 91 proyek. Propinsi-propinsi lain pun langsung menerjunkan Gubernur/Kepala Daerahnya untuk menerima DIP-­DIP yang diserahkan para Menteri itu.

Aceh

Daerah Istimewa Aceh, lewat Gubernur Hadi Thayeb menerimanya melalui Menteri Koperasi Bustanil Arifin. Untuk 156 proyek, DIP itu sebesar Rp. 40.781.032.250. Untuk Lampung, diserahkan Menteri Perdagangan Rachmat Saleh. Nilainya Rp. 44 milyar untuk 144 proyek.

Untuk Sulawesi Selatan, diserahkan Menteri Penerangan Harmoko. Nilainya Rp. 99,43 milyar untuk 201 proyek. Propinsi Bengkulu, melalui Menteri Transmigrasi Martono. Nilainya Rp. 20.20,8 milyar untuk 125 proyek. Propinsi Jawa Tengah melalui Menteri Pekerjaan Umum. Nilainya Rp. 263,29 milyar untuk 191 proyek.

Sulawesi Tenggara Rp 21,11 milyar

Daftar Isian Proyek (DIP) untuk Propinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 1986/87 turun 53,71 persen dibanding tahun anggaran sebelumnya, yakni dari Rp 45,606 miliar untuk 169 proyek tahun 1985/86 menjadi hanya Rp 21, 110 miliar untuk 128 proyek.

DIP untuk Propinsi Sultra ini diserahkan Menmud UP3DN, Ir. Drs. Ginandjar Kartasasmita atas nama Kepala Negara kepada Gubernur Ir. H. Alala di Kendari, Selasa, yang kemudian menyerahkannya kepada para Kakanwil.

DIP Maluku diserahkan Menpora

Di Ambon Menpora dr. Abdul Gafur menyerahkan DIP sebesar Rp 73,02 milyar untuk 141 proyek sektoral sebesar Rp 39,066 milyar dan sisanya untuk program Inpres.

Kanwil Depdikbud Maluku menerima DIP terbesar yaitu sebesar Rp 9.931 milyar untuk 24 proyek. Menyusul penambangan dan energi yang bersumber dari pinjaman luar negeri untuk satu proyek sebesar Rp 7.822 milyar menyusul Kanwil Perhubungan sebesar Rp 4.509 milyar untuk enam proyek, di urutan ke tiga.

Kanwil Perdagangan memperoleh DIP terkecil yaitu Rp. 82 juta untuk satu proyek. Secara keseluruhan jumlah dana DIP di sektoral 86/87 meningkat Rp 21,22 milyar dibanding dengan tahun anggaran 85/86 yang berjumlah Rp 51,8 milyar.

Untuk Propinsi Jambi diserahkan Menteri Kesehatan Dr. Suwardjono Suryaningrat. Nilainya Rp. 22,8 milyar lebih untuk 126 proyek. Untuk Propinsi Sumatera Barat, diserahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Fuad Hasan. Nilainya Rp. 38,4 milyar untuk 166 proyek.

Untuk Propinsi Sumatera Selatan, diserahkan Menteri Perhubungan Roesmin Nuryadin. Nilainya Rp. 119,5. Untuk Propinsi Sumatera Utara, diserahkan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Achmad Tahir. Nilainya Rp. 66,4 milyar untuk 32 proyek.

Untuk Propinsi Kalimantan Selatan, diserahkan Menteri Agama H. Munawir Sadzali MA. Nilainya Rp. 30,9 milyar untuk 150 proyek. Propinsi Jawa Barat, menerima lewat Menteri Pertanian Ir. Achmad Affandi. Nilainya Rp. 187,208 milyar untuk 311 proyek.

Propinsi Nusa Tenggara Timur menerimanya lewat Menteri Negara/Ketua Bappenas J.B. Sumarlin. Nilainya Rp. 32,2 milyar untuk 140 proyek. Untuk Kalimantan Tengah, diserahkan Menteri Negara Urusan Peranan Wanita Ny. Lasijah Sutanto, SH. Nilainya Rp. 25,766 milyar.

Untuk Propinsi Irian Jaya, diserahkan Menteri Pertahanan dan Keamanan Poniman. Nilainya Rp. 39.778.568,185 untuk 141 proyek. (RA)

 

 

Jakarta, Pelita

Sumber : PELITA (13/03/1986)

 

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku VIII (1985-1986), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 383-386.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.