RI TOLAK PERJANJIAN INVESTASI MULTILATERAL

RI TOLAK PERJANJIAN INVESTASI MULTILATERAL[1]

 

 

Jakarta, Antara

Indonesia tetap menolak penyusunan perjanjian investasi multilateral yang diusulkan negara-negara maju, karena pengaturan investasi haruslah berdasarkan aturan masing-masing negara.

“Perjanjian investasi sama sekali tidak bisa disamaratakan” kata Menperindag Tunky Ariwibowo kepada pers setelah melapor kepada Presiden Soeharto di Bina Graha, Senin tentang persiapan Indonesia mengikuti sidang tingkat menteri negara anggota WTO di Singapura, Desember mendatang.

Tunky mengatakan jika anggota-anggota Badan Perdagangan Dunia (WTO) menyetujui perjanjian investasi yang bersifat menyeluruh atau multilateral, maka kepentingan Indonesia bisa terganggu.

“Pengaturan masalah investasi itu tergantung pada peraturan-peraturan masing­ masing negara anggota” kata Tunky ketika menegaskan sikap atau posisi Indonesia.

Indonesia, kata Menperindag, telah mempunyai berbagai peraturan yangmenetapkan masalah investasi.

Ia mengatakan usul negara-negara maju bagi pengaturan investasi secara multilateral harus diwaspadai, selain usul lainnya seperti penetapan standar buruh, persaingan serta berbagai masalah bari lainnya.

Karena itulah, Indonesia menginginkan agar sidang pertama para menteri WTO pertengahan Desember di Singapura itu hanya membahas masalah-masalah yang memang sudah disetujui selama ini.

Dicontohkannya, pertemuan Singapura perlu membahas pelaksanaan berbagai perjanjian perdagangan yang sudah ada selama ini seperti yang disepakati dalam sidang-sidang di Marakkesh, Maroko tahun 1994.

Tunky menemui Kepala Negara untuk merninta petunjuk bagi penyusunan sikap­sikap dasar Indonesia yang akan disarnpaikannya pada sidang menteri perdagangan anggota WTO di Singapura itu.

Setelah mendapat petunjuk dari Kepala Negara, maka Tunky akan mengadakan pertemuan dengan para pejabat terkait guna menjabarkan posisi Indonesia itu.

Kepada Kepala Negara, juga dilaporkan hasil kunjungannya ke Argentina, Brazil serta Meksiko guna meningkatkan hubungan perdagangan dan ekonomi. Peluang Indonesia dengan negara-negara Amerika Latin itu cukup besar.

Namun, katanya, peningkatan perdagangan itu mengalami hambatan karena jauhnya jarak geografis serta belum dikenalnya produk Indonesia disana.

Pada tahun 1995, ekspor Indonesia ke-12 negara di Amerika Latin mencapai 525 juta dolar AS, namun impornya sekitar satu miliar dolar AS, sehingga Indonesia menderita defisit yang cukup besar.

Ia mengatakan jika Indonesia bisa memanfaatkan Meksiko maka pasar AS bisa ditembus karena kedua negara adalah anggota NAFTA (North America Free Trade Area).

Bila  Indonesia mengekspor bahan mentah dan kemudian diolah di Meksiko, maka barang itu akan dianggap sebagai hasil produksi Meksiko sehingga akan terkena pembebasan bea masuk jika dijual ke AS, sebuah pasar yang amat potensial. (T.Eu02/EU05/30/09/96  13:34/ru3)

Sumber: ANTARA (30/09/1996)

____________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 433-434.

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.