REI MINTA TUNDA UU NO 21/97

REI MINTA TUNDA UU NO 21/97[1]

 

Jakarta, Antara

Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Edwin Kawilarang menyatakan pihaknya dalam waktu dekat akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Soeharto untuk memohon agar pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21/1997 tentang Biaya Perolehan Hak Atas Tanah yang seharusnya mulai berlaku per 1 Januari 1998, ditunda.

“Kepada Bapak Presiden, kami akan memohon agar pemberlakuannya ditunda setahun lagi. Kalau tidak, ini tentu akan sangat memberatkan pengembang dan konsumen pacta saat krisis moneter seperti ini.” ujar Edwin Kawilarang kepada wartawan di Jakarta, Jumat malam.

Hal tersebut dikemukakan Edwin, seusai acara pembukaan pameran perumahan “Expo REI’97” yang digabung dengan acara “Pameran Perumahan Menyongsong Abad 21” dalam rangka memperingati Hari Habitat Sedunia 1997. Acara itu dibuka resmi oleh Menpera Akbar Tanjung.

UU No 21/1997 yang disahkan DPR beberapa waktu lalu menetapkan, baik pembeli rumah maupun pengembang dikenakan pajak sebesar 5 %. Konsumen harus membayar pajak lima persen bagi pembuatan sertifikat bea balik nama, sementara pengembang dikenakan pajak 5 % dari nilai pembebasan tanah pada waktu mengajukan Hak Guna Bangunan (HGB) induk.

Menurut Edwin, pemberlakuan UU tersebut per 1Januari 1998 merupakan hal yang tidak bijaksana karena sektor properti baru saja mendapat “angin segar” dengan adanya kebijakan pelonggaran likuiditas oleh pemerintah.

“Janganlah para pengembang yang baru mendapat angin segar ini terpukul lagi. Mereka memerlukan waktu minimal satu tahun untuk memulihkan dirinya.” kata Edwin.

Ia menuturkan, pihaknya sebenarnya pernah membicarakan penundaan tersebut dengan Dirjen Pajak namun ditolak.

“Kata Dirjen Pajak penundaan pemberlakuan suatu UU harus melalui Keppres. Sebab itu minggu depan kami akan menulis surat resmi pada Bapak Presiden.” ucapnya.

Menanggapi hal itu, Menpera Akbar Tanjung pada kesempatan yang sama, menyatakan memahami kesulitan yang saat initengah dihadapi para pengembang serta konsumen perumahan.

Menurut dia, pengenaan pajak sebesar lima persen kepada pengembang dan konsumen memang kurang tepat pada saat krisis moneter.

“Tetapi penundaan UU itu memang tidak mudah. Biarlah REI sendiri yang membicarakannya dengan instansi terkait yaitu Ditjen Pajak.” Kata Akbar.

Sementara itu, dalam laporannya selaku penyelenggara pameran, Dirut PT Debindomulti Adhiswati, Dwi Karsono, mengatakan pada pameran kali ini 130 persen calon peserta membatalkan partisipasinya.

Agustus lalu, sebanyak 134 pengembang dengan 215 proyek yang mendaftarkan diri sebagai peserta pameran, namun karena kondisi moneter, hanya 108 peserta terdiri atas 93 pengembang dan sisanya peserta perusahaan komponen bahan bangunan, BTN, peru sahaan penunjang perumahan dan interior serta satu perusahaan mobil yang berpartisipa si.

Sumber : ANTARA (24/10/1997)

_______________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 448-449.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.