REI DAN MENPERA KECAM SIKAP PEMDA KENDARI TOLAK RSS

REI DAN MENPERA KECAM SIKAP PEMDA KENDARI TOLAK RSS[1]

 

Solo, Antara

Persatuan pengusaha Real Estat Indonesia (REI) dan Menpera Akbar Tanjung mengecam keras sikap Pemda Tingkat II Kendari, Sulawesi Tenggara, yang menolak pembangunan perumahan jenis Rumah Sangat Sederhana (RSS) di wilayahnya dengan alasan akan membuat kumuh.

“DPP REI sangat tidak setuju dengan sikap itu. Sikap Pemda Tingkat II Kendari itu dapat diartikan bahwa kota Kendari tertutup bagi masyarakat berpenghasilan rendah seperti halnya pegawai negeri sipil golongan 1.” dengan pernyataan keras kata Ketua Umum DPP REI Edwin Kawilarang dalamjumpa pers HUT REI ke-25 di Solo, Sabtu.

Pernyataan itu disampaikan seusai acara Rapat Paripurna DPP REI yang merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan HUT REI ke-25. Hadir apada kesempatan itu Menpera Akbar Tanjung, Direktur Kredit Bank BTN Pandamsih serta seluruh jajaran DPP REI dan DPD dari 27 prpinsi.

Pernyataan tersebut juga mendapat dukungan Menpera. MenurutAkbar Tanjung, bahkan Presiden Soeharto sendiri telah menegaskan pentingnya membangun sebanyak-banyaknya rumah murah jenis RSS yang harganya terjangkau oleh masyarakat.

“Jadi jika ada Pemda yang tidak ijinkan pembangunan RSS di wilayahnya, itu berarti mereka tidak mengijinkan ada PNS golongan I dan II tinggal di daerahnya.” Kata Akbar Tanjung, mengulang pernyataan Edwin Kawilarang.

Menpera pada kesempatan itu mengecam sikap Pemda yang masih saja kurang mendukung program pembangunan rumah murah. Antara lain dari berbelit-belitnya proses perijinan, sulitnya proses pembebasan tanah, serta masih dikenakannya biaya retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), kendati telah ada Surat Ketetapan Mendagri yang membebaskan pungutan 1MB bagi RSS.

Pada bagian lain, Menpera mengatakan pemerintah saat ini sedang menyusun skema kredit bagi Rumah Susun Murah (RSM) di kota-kota besar seperti halnya di DKI Jakarta.

Sementara itu, Edwin Kawilarang menyatakan menurut perhitungan terakhir saat ini telah dibangun 358.285 Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana dari seluruh anggota REI di 27 propinsi.

Menurut Edwin, beberapa kendala yang kerap menghambat para pengembang dalam membangun RS/RSS yakni masalah pertanahan, perizinan, pendanaan, bahan bangunan serta manajemen dan lingkungan.

Selain itu, Ia mengeluhkan pula adanya kebijakan Pemda yang menetapkan luas kavling RS/RSS yanag tidak sesuai dengan ketentuan nasional, seperti halnya di Tangerang, Jabar, yang menetapkan luas lahan RS/RSS minimal 90 meter persegi, bukan 54 meter persegi.

Sumber : ANTARA (01/03/1997)

________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 264-265.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.