REFORMASI JANGAN KONFRONTATIF

REFORMASI JANGAN KONFRONTATIF[1]

 

 

Jakarta, Suara Pembaruan

Berbagai organisasi masyarakat (Ormas) mengeluarkan pernyataan tentang pengunduran diri Soeharto dan pengangkatan BJ Habibie sebagai Presiden. Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia (FKPI) Pusat dalam pernyataan politik, Jumat (22/5) menyatakan menolak pengangkatan Prof. Dr. BJ Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia untuk meneruskan masa jabatan Presiden Soeharto yang tersisa, karena tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur ketatanegaraan yang berlaku serta tidak sesuai dengan aspirasi perjuangan rakyat Indonesia yang menuntut reformasi total.

Demikian pernyataan politik FKPI yang ditandatangani Syaiful Bahri Ansori (Ketua Umum PMII), Achmad Baskara (Sekjen GMNI), Yana Dewata (Ketua Umum DPP Pemuda Demokrat), Agus Tjandra (Ketua PP HIK MAHBUDHI), N Dharma (Wakil Sekjen PP KAMDI), Edward Tanari (Ketua Umum PP GMKI), Altiah (Ketua PP IPNU), Saut Sirait (DPP GAMKI) dan Lius Sungkharisma (Ketua umum DPP Generasi Muda Buddhis Indonesia).

Dalam pernyataan itu, FKPI meminta MPR agar segera mengangkat dan menetapkan suatu pemerintahan transisional dalam bentuk Dewan Presidium Nasional, yang terdiri dari unsur-unsur kebhinekaan bangsa yang memenuhi syarat credible, capable dan acceptable di mata rakyat Indonesia.

FKPI mengungkapkan tugas-tugas Dewan Presidium Nasional antara lain menyelenggarakan Pemilihan Umum dengan terlebih dahulu mempersiapkan perangkat perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang (UU) Partai Politik, UU Pemilu, UU Susunan dan kedudukan (Susduk) DPR/MPR/D PRD dalam tempo paling lama tiga bulan setelah disahkannya lembaga tersebut. Selain itu dicabut Paket Lima UU Politik, UU Subversi dan segera membebaskan para tahanan politik di seluruh Indonesia yang ditahan pemerintahan Soeharto.

Di samping mengembangkan posisi politik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai Tentara Rakyat yang tetap berada di atas semua golongan, menghindarkan diri digunakan sebagai alat kekuasaan politik, memperkuat komitmen kepada rakyat dan ikut serta sebagai kekuatan pembaruan dan demokrasi.

Wajar

Mantan anggota DPR RI Periode 1992-1997, Mayjen TNI (Purn) RK Sembiring Meliala mengatakan keputusan Soeharto untuk berhenti dari jabatan sebagai Presiden adalah wajar. Namun keputusan tersebut masih bersifat inkonstitusional. Alasannya Mandataris MPR yang diberikan rakyat hendaknya dikembalikan kepada rakyat melalui Sidang Majelis di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Hendaknya diselenggarakan Sidang Istimewa secepatnya sesuai amanat UUD 1945. Sementara itu, pakar politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia (Fisipol UKI) Jakarta, Dra. Antie Sulaiman. MA mengatakan, pengangkatan Habibie sebagai Presiden tidak konstitusional. Habibie harus melaksanakan tugas Presiden antar waktu sampai selesai masa jabatan Presiden. Bukan diangkat langsung menjadi Presiden oleh Presiden yang berhenti.

Menurut Antie, pengangkatan Wapres sangat bertentangan dengan Pasal 8 dan Pasal 9 UUD 1945. Sebab kalau tidak akan menimbulkan krisis kepercayaan yang berkepanjangan dan menyengsarakan rakyat. Satu-satunya adalah Sidang Istimewa MPR yang bertugas memilih Presiden dan Wapres. Kemudian mereka yang membentuk kabinet dan menentukan agenda pembangunan nasional berdasarkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Presiden dan Wapres adalah aspirasi rakyat bawah.

“Pemilu nanti perlu ditambahkan partai baru. Minimum ada lima partai, Golkar, PDI, PPP ditambah dua partai baru sesuai dasar negara Pancasila.” tandasnya.

Jangan Konfrontatif

Sementara itu, TH Sumartana mengatakan gerakan reformasi harus terus dilakukan, tetapi jangan sampai konfrontatif. Gerakan ini sangat dibutuhkan untuk kelangsungan negara agar benar-benar berada di tangan orang-orang yang bersih, jujur dan adil.

Demikian pendapat yang dikemukakan TH Sumartana, Direktur Interfidei Yogyakarta yang ditemui Pembaruan di rumahnya, Jumat (22/5) malam.

Menurut Sumartana yang termasuk salah seorang Anggota Majelis Amanah Rakyat (MAR), mahasiswa sebagai salah satu unsur penggerak reformasi total sekarang ini disadari menghadapi dilema yang cukup besar. Mereka dihadapkan pada kelompok yang selama ini pro reformasi kemudian menyetujui sistem politik yang ada sekarang ini dan kelompok masyarakat yang memang tidak mendukung reformasi.

Sumartana mengingatkan karena kabinet yang bam tidak memberikan indikasi apa pun maka kecil kemungkinan untuk dapat bertahan hingga tahun 2003. Sebaiknya pemerintahan yang baru sekarang ini berbesar hati untuk menempuh langkah mempersiapkan pemilu sesegera mungkin. Antara lain dengan menunjukkan orang yang independen untuk merencanakannya.

Sementara itu, mantan anggota DPR RI periode 1992-1997 dr. Sukowaluyo Mintorahardjo kepada Pembaharuan Jumat (22/5) pagi di Jakarta, mengatakan seharusnya Presiden Soeharto mengajukan permintaan berhenti kepada pimpinan MPR.

Dengan demikian pimpinan MPR mengundang anggota dan Presiden ke Sidang Istimewa MPR untuk mengambil keputusan memberhentikan Presiden. Dalam persidangan Istimewa MPR itulah, Presiden Soeharto diberhentikan dan memilih Presiden baru, apakah Wakil Presiden menjadi Presiden atau orang lain tergantung kehendak MPR.

Mantan Menneg LH Sarwono Kusumaatmadja mengatakan, perdebatan soal legalitas pengangkatan Habibie sebagai Presiden sebaiknya tidak berlarut-larut, karena akan membuat agenda reformasi yang terbesar terabaikan.

“Pengunduran Presiden Soeharto dan pengangkatan Habibie sebagai pengganti konstitusional atau tidak, saya tidak mau terlibat dalam perdebatan itu. Karena ada satu kelompok yang mengatakan itu tidak sah, maka ada kelompok lain yang mengatakan sah.” ujar Sarwono kepada wartawan seusai berbicara dalam diskusi yang diselenggarakan BKS Ikaptisi di Kampus UI Salemba Jakarta, Jumat (22/5).

Hadir pada kesempatan tersebut sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Reformasi Nasional (GM) antara lain, Prof. Dr. Soebroto, Prof. Dr. Dimyati Hartono, Prof. Dr. Sri Edi Swasono, Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, Letjen TNI (Purn) Ali Sadikin, dan Letjen (Purn) Ali Sadikin dan Mayjen TNI (Purn) Hariadi Darmawan.

“Akibatnya banyak waktu terbuang percuma untuk suatu perdebatan yang melelahkan, dan agenda terbesar reformasi jadi terlupakan.” lanjutnya menegaskan.

Untuk itu Sarwono menyarankan kontroversi yang menyangkut keabsahan dan legalitas dari pemerintahan Habibie beserta kabinet bentukannya, sebaiknya diselesaikan dalam Sidang Umum Istimewa MPR.

Menurut Sarwono, langkah pertama menyelesaikan perdebatan tersebut adalah lewat Sidang Umum Istimewa MPR. Tapi sebelumnya, lembaga perwakilan rakyat tersebut perlu dimurnikan terlebih dulu supaya bisa dekat dengan deskriptif sebagai wadahnya wakil rakyat.

“Jadi kalau kita ingin melakukan Sidang Umum Istimewa MPR, Mendagri Syarwan Hamid punya kerjaan, yaitu meluruskan pengertian utusan daerah dalam tubuh MPR. Karena sekarang ini, utusan daerah isinya penuh dengan pejabat-pejabat daerah. Itu tidak benar. Begitu pula dengan utusan golongan yang sebaiknya diisi oleh tokoh-tokoh gerakan reformasi supaya lebih representatif.” katanya.

Proses Pembebasan

Ia mengatakan apa yang terjadi belakangan ini bagi banyak anggota DPR/MPR juga merupakan suatu periode proses pembebasan.

“Jadi mereka juga ada keinginan melakukan perubahan-perubahan itu. Cuma selama ini ada ganjalannya, terutama karena birokratisasi dari keanggotaan MPR yang sudah kelewatan, yang melibatkan anak, mantu, dan keponakan.” katanya.

Sarwono berpendapat, perjuangan reformasi harus melibatkan lembaga politik yang ada, untuk melanjutkan agar reformasi itu tepat ke sasarannya. Yaitu, menciptakan perubahan-perubahan yang mendasar di bidang politik, hukum, dan ekonomi.

Dalam kaitan itu, ia meminta agar gerakan reformasi kembali ke basis yang luas, supaya bisa beranjak dari sifatnya sebagai gerakan moral. Untuk itu, diperlukan konsepsi reformasi yang jelas, jangan hanya sekadar teriak-teriak di atas mimbar.

Menanggapi soal bentrokan antara sesama kelompok mahasiswa pejuang reformasi di Gedung DPR, Jumat (22/5) kemarin, Sarwono mengatakan semua itu terjadi karena ada kevakuman konsepsi dalam gerakan reformasi.

Di lapisan atas orang berdebat tentang legalitas, sementara di bawah orang berkelahi, ini patut disayangkan. Untuk menghindari hal tersebut gerakan reformasi harus bisa memikat orang dengan konsep-konsep reformasi yang riil. Orang harus dibawa lari terus oleh gerakan reformasi ini, jangan sampai berhenti.

Namun yang menjadi persoalan, siapa yang membawa lari gerakan ini sekarang?

Mungkin sebagian dari pendukung gerakan reformasi merasa sudah tertampung di bawah payung Habibie, namun sebagian lainnya merasa Habibie harus diburu sebagai sasaran reformasi.

“Sebetulnya itu tidak menjadi masalah, Habibie mungkin bagian dari problem, tapi bukan di situ masalahnya. Soalnya adalah bahwa kita harus melibatkan lembaga politik kita untuk melanjutkan agar reformasi ini ke sasarannya, yaitu menciptakan perubahan-perubahan yang mendasar di bidang politik, hukum, dan ekonomi.” tandas Sarwono.

Sulawesi Utara

Dengan berhentinya Presiden Soeharto dari jabatan Presiden RI tanggal 21 Mei 1998, Kesatuan Aksi Mahasiswa dan LSM/organisasi non pemerintah Sulawesi Utara mengeluarkan tanggapan dan usulan.

Antara lain, perjuangan reformasi sebagai suatu gerakan dari bawah yang dimotori mahasiswa yang diikuti kemudian oleh pemerintah dan ABRI.

“Kami menyambut dengan hati terbuka keikutsertaan berbagai pihak ke dalam perjuangan tersebut. Disebutkan pihaknya tidak menyetujui prosedur pengangkatan Wakil Presiden menjadi Presiden yang merupakan pemindahan kekuasaan dari satu pribadi ke pribadi lain dan bukan pelimpahan tugas dan wewenang dari MPR sebagaimana amanat konstitusi.”

“Kami mendesak MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa dalam tempo tiga bulan untuk memberikan mandatnya hanya kepada tokoh-tokoh reformasi yang dipercaya rakyat dan bisa mengatasi krisis yang terjadi kini. Mendesak ABRI untuk tidak tergesa-gesa mendukung reformasi dari atas tetapi secara bijaksana dapat membaca ke mana sebenarnya arah reformasi yang dimintakan rakyat. Sekali lagi diserukan ABRI tidak usah mendukung kekuasaan tetapi berusaha memenuhi tuntutan dan aspirasi reformasi rakyat.”

Organisasi yang mengeluarkan pernyataan tersebut antara lain Kesatuan Aksi Mahasiswa Sulawesi Utara, Forum Solidaritas Mahasiswa Independen, Yayasan Suara Nurani, WALHI Sulawesi Utara, Yayasan Serat, LBH Manado, TPDI Sulut, Yayasan Dian Sulawesi, Peradilan Jaringan Aliansi Pro Demokrasi Sulut, DPD PDI Mega Sulut.

Bandar Lampung

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengeluarkan 8 pernyataan sikap yang ditandatangani Ade Utama Ibnu (Koordinator) dan M. Taufik selaku sekretaris yang dibagikan para mahasiswa kepada wartawan dengan membawa setangkai bunga mawar, Jumat (22/5) siang.

Dalam pernyataannya KAMMI menyambut baik pengunduran diri Presiden Soeharto sebagai karunia Allah SWT.

Pertama pemerintah Habibie harus dapat membentuk kabinet yang punya komitmen untuk melaksanakan reformasi secara total dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Kedua, mendesak pemerintah Habibie untuk secepat mungkin menyelesaikan persoalan ekonomi (penyediaan sembako, penurunan harga, penyediaan lapangan kerja, penstabilan nilai rupiah, penyehatan perbankan dan pencegahan pelarian modal keluar negeri).

Ketiga, mereka juga mendesak pemerintah Habibie agar membekukan rekening uang hasil KKN yang telah berlangsung sejak 32 tahun lalu baik di dalam maupun di luar negeri atas nama pribadi maupun kelompok. Keempat membentuk dewan anti KKN.

Kelima, bila pemerintah Habibie gagal mengatasi masalah mendasar (ekonomi dan politik) KAMMI menuntut dilaksanakannya pemilu dengan format politik baru.

Keenam, mendesak MPR dan DPR untuk segera merumuskan reformasi yang menyangkut perundang-undangan terutama lima paket UU politik yang selaras dengan aspirasi rakyat dan mencerminkan prinsip keadilan, demokrasi serta moralitas yang tinggi (bersih).

Ketujuh, mereka juga meminta kepada ABRI untuk senantiasa berperan sebagai aspirasi rakyat dalam proses reformasi nasional. Kedelapan, mereka juga mengingatkan masyarakat untuk senantiasa menjaga persaudaraan dan persatuan demi kepentingan nasional.

Sumber : SUARA PEMBARUAN (23/05/1998)

_____________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 527-532.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.