REALISASI KEMITRAAN NASIONAL CAPAI RP 3,2 TRILIUN

REALISASI KEMITRAAN NASIONAL CAPAI RP 3,2 TRILIUN[1]

 

Jakarta, ANTARA

Realisasi kemitraan nasional baik yang berasal dari Kelompok Jimbaran, Kelompok Kemitraan Usaha Nasinal (KKUNAS), dana BUMN, perusahaan besar daerah, dan pengalihan saham serta modal ventura baru mencapai 54,4 persen atau senilai Rp 3,285 triliun dari komitmen Rp 6 triliun lebih.

Ketua Badan Pengurus Kelompok Kemitraan Deklarasi Jimbaran Sudwikatmono dalam konferensi pers di Jakarta Rabu mengatakan, nilai kemitraan sebesar itu berasal dari 633 pengusaha besar, BUMN, dan pengusaha daerah yang bermitra dengan 264.850 pengusaha kecil dan koperasi.

Konferensi pers itu diadakan untuk menjelaskan pelaksanaan Temu dan Konvensi Nasional Kemitraan Usaha 1997 di Istana Bogor Kamis (15/5) yang diselenggarakan dalam rangka peringatan satu tahun Gerakan Kemitraan Usaha Nasional (GKUN).

Kemitraan usaha itu, menurut dia, akan membawa manfaat yang besar tidak saja bagi pengusaha kecil namun juga bagi negara, karena kemitraan itu akan memberikan dampak pada peningkatan daya beli masyarakat dan pengusaha kecil, yang selanjutnya akan meningkatkan pajak dan pendapatan negara.

Namun, lanjutnya, Kelompok Jimbaran yang anggotanya 46 grup perusahaan besar tentunya tidak mampu melakukan kemitraan dengan seluruh pengusaha kecil yang jumlahnya mencapai 34 juta.

Oleh karena itu, katanya, apa yang sudah dilakukan kelompok Jimbaran itu perlu diikuti dengan kelompok lain, dan hal itu pun sudah terlihat dari munculnya berbagai kelompok kemitraan baik yang terdiri dari perusahaan besar, maupun pengusaha daerah.

“Saya yakin dalam waktu 10 tahun semua pengusaha kecil yang berjumlah sekitar 34 juta akan tercover jika semua pihak melakukan kemitraan usaha itu.” katanya.

Komitmen Kelompok Jimbaran untuk melakukan kemitraan, katanya, senilai Rp 2,951 triliun, dan yang sudah terealisir Rp 1,180 triliun, sementara pada tahun 1997/1998, Jimbaran merencanakan komitmen kemitraan sebesar Rp 4 triliun.

Sementara itu, Menkop/PPK Subiakto Tjakrawerdaya mengatakan, dalam satu

tahun pelaksanaan GKUN itu, telah diadakan gelar kemitraan di tujuh provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jabar, Riau, Jambi, Sumbar, Jatim, dan Sumatera Utara, sedangkan empat provinsi lain, yaitu DIY, Sulsel, Lampung, dan Jateng, akan segera menyusul.

Bentuk KKB

Menkop/PPK juga mengatakan, rencana pemerintah untuk membentuk Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) yang nantinya akan memberikan pelayanan informasi, konsultasi praktis dan advokasi bisnis secara profesional.

Pada tahap awal, katanya, pembentukan KKB itu akan didanai dari APBN, namun pada masa datang pengembangannya akan dilakukan oleh dunia usaha sendiri melalui koordinasi Kadin.

Sampai saat ini sudah terbentuk 34 KKB yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri dan swasta, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi profesi.

Secara resmi ke-34 KKB yang tersebar di 20 provinsi itu, lanjut Menkop, akan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Dari ke-34 KKB itu, 26 unit merupakan kerja sama Depkop/PPK dengan PTN/PTS, enam KKB diselenggarakan dunia usaha (PT ASTRA), dan masing-masing satu KKB oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan Yayasan Prasetiya Mulya.

Menurut Menkop, KKB itu akan dikembangkan di tiap ibukota provinsi, kota madya, dan kabupaten yang potensial untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil agar menjadi pengusaha menengah dan mempercepat proses kemitraan antara pengusaha kecil dan besar.

Presiden menurut rencana pada kesempatan temu usaha itu juga akan meresmikan 15 inkubator bisnis dan teknologi yang dikembangkan oleh perguruan tinggi.

Sumber : ANTARA (14/05/1997)

______________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 361-362.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.