RAPBN 1997/1998 PERTAMA KALI DIATAS RP 100 TRILIUN

RAPBN 1997/1998 PERTAMA KALI DIATAS RP100 TRILIUN[1]

 

Jakarta, Antara

RAPBN 1997/1998 mencapai Rp 101.086,7 miliar merupakan RAPBN pertama kali diatas Rp 100 triliun sejak Pemerintah Orde Bam melaksanakan Repelita.

RAPBN 1997/1998 yang tercatat Rp 101.086,7 miliar itu naik 11,6 persen dibanding APBN 1996/1997 yang tercatat Rp 90.616,4 miliar, demikian menurut lampiran Pidato Presiden Soeharto ketika menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN tahun anggaran 1997/98 padaSidangParipumaDPR-RI di Jakarta, Senin.

Sisi yang ban yak disoroti dalam RAPBN 1997/1998 dan APBN 1996/1997 adalah meningkatnya defisit transaksi berjalan.

PadaAPBN 1996/1997, sasaran realisasi defisit transaksi berjalan sekitar 8,7 miliar dolar AS, sedangkan pada RAPBN 1997/1998 diperkirakan akan naik menjadi 9,8 miliar dolar AS.

Penerimaan dalam negeri dalam RAPBN 1997/1998 mencapai Rp 88.060,7 miliar atau 85,1 persen dari seluruh penerimaan negara, sedangkan sisanya bersumber dari penerimaan pembangunan senilai Rp 13.026 miliar atau 4,9 persen dari seluruh penenmaan negara.

Penerimaan Migas pada RAPBN 1997/1998 mencapai Rp 14.871,1 miliar yang terdiri atas minyak bumi Rp 10.688,2 miliar dan gas alam Rp 4.182,9 miliar.

Penerimaan Migas pada RAPBN 1997/1998 yang tercatat Rp 14.871,1 miliaritu naik sekitar 5,3 persen dibanding dengan APBN 1996/1997 yang tercatat Rp 14.120,1 miliar.

Penerimaan di luar Migas pada RAPBN 1997/1998 mencapai Rp 73.189,6 miliar atau 14,2 persen di atas APBN 1996/1997 yang tercatat Rp 64.082,7 miliar.

Kenaikan penerimaan dalam negeri di luar Migas yang jauh lebih tinggi itu menunjukkan struktur penerimaan dalam negeri yang semakin kukuh.

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dengan sumbangan Rp 56.956,6 miliar, suatu kenaikan dibanding APBN 1996/1997 yang mencapai Rp 48.503,6 miliar.

Disamping penerimaan dalam negeri pada RAPBN yang mengalami kenaikan juga penerimaan pembangunan berupa bantuan proyek dari Rp 12.413,6 miliar pada APBN 1996/1997 menjadi Rp 13.026,0 miliar pada RAPBN 1997/1998 atau mengalami kenaikan sekitar 4,9 persen.

Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, pengeluaran rutin pada RAPBN 1997/1998 mencapai Rp 62.158,8 miliar, naik sekitar 10,8 persen dibanding APBN 1996/1997 yang tercatat Rp 56.113,7 miliar, sedangkan pengeluaran pembangunan naik 12,8 persen dari Rp34.502,7 miliar pada APBN 1996/1997 menjadi Rp 38.927,9 miliar pada RAPBN 1997/1998.

Pembayaran bunga dan cicilan utang keseluruhan pada RAPBN 1997/1998 mencapai Rp 19.570,9 miliar, turun 3,2 persen disbanding APBN 1996/1997 yang tercatat Rp 20.226,8 miliar.

Pembayaran utang luar negeri pada RAPBN 1997/1998 mencapai Rp 19.236,7 miliar, turun 3,5 persen dibanding APBN 1996/1997 yang mencapai Rp 19.936,2 miliar, sedangkan utang dalam negeri naik 15 persen dari Rp 290,6 miliar pada APBN 1996/1997 menjadi Rp 334,2 miliar pada RAPBN 1997/1998.

Belanja pegawai pada RAPBN 1997/1998 naik 15,9 persen dari Rp 18.280,6 miliar pada APBN 1996/1997 menjadi Rp 21.192,0 miliar.

Pengeluaran untuk belanja barang dalam negeri pada RAPBN 1997/1998 mencapai Rp 8.895,2 miliar atau naik 35 persen dibanding APBN 1996/1997. Meningkatnya pengeluaran untuk belanja barang dalam negeri diharapkan dapat dimanfaatkan kalangan dunia usaha untuk meningkatkan kegiatan ekonominya.

Alokasi pengeluaran dana pembangunan paling besarpada RAPBN 1997/1998 adalah sektor pembangunan daerah dan transmigrasi tercatat Rp 7.164,1 miliar, menyusul sektor transportasi, meteorologi dan geofisika tercatat Rp 6.849,9 miliar, sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Eas, pemuda dan olahraga Rp 4.676,9 miliar.

Sekror lainnya adalah pertambangan dan energi Rp 4.423 miliar, sektor pengairan Rp 2.616,1miliar, sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak dan remaja Rp 2.097,2 miliar, sektor perumahan dan pemukiman Rp 1.533,8 miliar, dan sektor pertanian dan kehutanan Rp 1.513 miliar, sedangkan sektor lainnya dibawah Rp 1 triliun.

Sektor yang paling tinggi kenaikan alokasi pengeluaran dana pembangunan adalah kependudukan dan keluarga sejahtera yaitu 110,6 persen.

Kenaikan itu dilakukan pemerintah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan keluarga sejahtera yang akan diterapkan di desa-desa diluar IDT.

Kenaikan terbesar kedua adalah sektor politik, hubungan luar negeri, penerangan, komunikasi dan media masa yaitu 56,2 persen. Kenaikan tersebut terutama untuk mendukung kegiatan dalam mensukseskan Pemilu dan Sidang Umum MPR yang akan berlangsung pacta 1997.            ,

Sumber : ANTARA (06/01/1997)

_______________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 206-208.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.