R.I TETAP AKAN KELUARKAN PENGUNGSI

R.I TETAP AKAN KELUARKAN PENGUNGSI

Pemerintah Indonesia tetap bersikap mendorong keluar pengungsi Indocina yang datang ke sini setelah tanggal 12 Juni tahun ini, Menteri Sekretaris Negara Soedharmono mengatakan hari ini di lapangan udara Halim Perdanakusumah sesaat dia bersama rombongan Presiden tiba dari Manila.

"Kita tidak terima lagi para pengungsi itu masuk ke darat," kata Soedharmono.

Presiden Indonesia Soeharto hari Rabu meninggalkan Filipina sesudah mengadakan pembicaraan tidak resrni dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos mengenai hubungan bilateral dan masalah-masalah Asia Tenggara.

Presiden dan sembilan orang rombongannya dilepas di pelabuhan udara internasional Manila pada jam 12.30 siang oleh Presiden Marcos dan Nyonya Imelda, sesudah kunjungan selama 21 jam.

Dua pemimpin ASEAN itu membicarakan konflik Indocina dan masalahnya mengenai pengungsi, perdagangan bilateral, terutama mengenai permintaan Filipina yang lebih banyak akan minyak Indonesia, dan masalah-masalah keamanan regional lainnya, di daerah pantai yang indah Puerto Azul di mana mereka mendarat dengan helikopter hari Selasa sore.

Soedharmono mengatakan, prinsip Indonesia dalam menghadapi pengungsi Indocina tidak mau menerima mereka untuk tetap tinggal di sini.

Indonesia tetap menolak dijadikan tempat "penampungan pertama" (first asylum) seperti yang dianjurkan oleh Australia dan negara maju lainnya.

Penampungan sementara yang dibuat di Indonesia adalah semata mata karena faktor kemanusiaan dan minta segera dapat dikeluarkan untuk dapat ditampung oleh negara-negara maju. Untuk itu disediakan tempat untuk memprosesnya, tetapi sejak itu Indonesia tidak menerima lagi para pengungsi lagi sejak tanggal 12 Juni walaupun untuk diproses, katanya lagi.

Soedharmono mengatakan, masalah pengungsi hanya bisa diselesaikan dengan baik, apabila dihentikan pada sumbernya di Vietnam untuk mengambil langkah untuk tidak mendorong orang-orang mereka ke luar, yang bisa mereka selesaikan secara langsung dengan PBB.

Menteri Soedharmono mengatakan, perlu atau tidaknya utusan Indonesia dikirim ke Hanoi, tergantung dari pertemuan Jenewa yang dimulai tanggal 20 Juli ini.

Soedharmono mengatakan, dalam pembicaraan antara Presiden Soeharto dan Presiden Marcos, tidak disinggung masalah keanggotaan Pilipina dalam SEATO.

"Saya kira SEATO tidak pemah dibubarkan, tetapi ya tidak bekerja," kata Soedharmono.

"Tetapi saya kira sudah tidak jalan," tambahnya. Diakui oleh Menteri Soedharmono pangkalan militer AS masih ada di Pilipina.

"Marcos tidak menyinggung soal SEATO dalam pertemuan itu," kata Soedharmono.

Komunike

Indonesia dan Pilipina hari ini menyerukan kepada Vietnam ”untuk memberikan sumbangsih terhadap suatu penyelesaian tuntas," dalam masalah "ribuan pengungsi yang membanjiri Asia Tenggara," AFP melaporkan dari Manila.

Di dalam sebuah komunike bersama yang panjangnya empat halaman, Presiden Soeharto dan Presiden Marcos mengatakan, masalah pengungsi secara ”serius bukan saja mengancam kedamaian, ekonomi yang sudah membaik dan stabilitas negara pertama yang menjadi tempat pelarian, akan tetapi seluruh wilayah Asia Tenggara."

"Komunike itu yang dikeluarkan setelah kunjungan satu hari Presiden Soeharto, juga mengulangi kembali posisi kedua negara yang mengajukan penawaran beberapa pulau untuk menampung sementara para pengungsi tersebut, yang bertujuan untuk memberikan fasilitas prosessing mereka untuk ditempatkan kembali ke mana saja."

Presiden Soeharto dan Marcos, menurut komunike tersebut, juga menyampaikan pandangan mereka tentang suatu kemungkinan diadakannya pendekatan umum oleh kedua negara dalam konperensi PBB dalam masalah pengungsi di Jenewa.

SEATO

Pada hari yang sama Presiden Marcos mengatakan, Pilipina dan Indonesia tidak akan menanyakan Amerika Serikat dalam masalah pemyataannya bahwa Pakta Manila, yang merupakan dasar pembentukan SEATO, masih ada.

Bagaimanapun Presiden Marcos dan Presiden Soeharto tidak yakin merasa perlu untuk menghidupkan Pakta Manila 1954 (persekutuan militer dikalangan AS, Perancis, Inggeris, Pakistan, Australia, Thailand, SelandiaBaru dan Pilipina) ”karena kita yakin Thailand tidak akan diserang."

Presiden Marcos berbicara dihadapan para wartawan setelah bertemu dengan Presiden Soeharto, pada saat mana keduanya mengadakan pembahasan.

Menurut Presiden Marcos selanjutnya, pembahasan itu meliputi berbagai masalah termasuk keinginan pemerintah AS untuk menghidupkan kembali Pakta Manila jika Thailand diserang, yang diperhitungkan akan dilakukan oleh 10 divisi pasukan Vietnam yang sekarang sudah berada di perbatasan mereka.

Marcos menjelaskan posisi AS merupakan "-pandangan yang paling legal" yang yakin bahwa SEATO sudah bubar akan tetapi piagam pendiriannya masih tetap ada.

Presiden Pilipina itu mengatakan, "bukanlah urusan Pilipina dan Indonesia untuk membantah pernyataan AS itu. Kita akan membiarkannya begitu saja. Kita tidak mempermasalahkan AS dalam hal itu.

Kita tidak ingin melakukan hal yang demikian atas keyakinan kita. Namun demikian, Soeharto dan saya berpendapat tidak akan ada perlunya untuk menghidupkan kembali Pakta Manila karena kita yakin Thailand tidak akan diserang."

Hubungan Ekonomi

Mengenai masalah ekonomi, Presiden Marcos menunjukkan kepada Presiden Soeharto keinginan Pilipina untuk meningkatkan impornya akan minyak dari Indonesia, mungkin dengan pertukaran dengan beras, menurut sumber itu.

Mereka mengatakan Pilipina sekarang mengimpor 20.000 barrel minyak sehari dari Indonesia dan ingin meningkatkan impor ini sampai 33.000 barrel.

Menteri Soedharmono mengatakan, Indonesia menyetujui tambahan minyak Pilipina 5000 barrel tiap hari dari 13.000 yang mereka minta. Sekarang Indonesia mengekspornya tiap hari 20.000 barrel dengan harga OPEC.

Pilipina turut menanamkan modalnya sebesar US$ 26 juta untuk membangun pabrik NGL (Natural Gas Liquid) sedangkan Indonesia sebesar US $ 7.5 juta. Pabrik yang akan menghasilkan bahan baku LPG (Elpiji) itu dibangun diPangkalan Brandau dan Rantau, Sumatera Utara.

Pilipina setiap harinya membutuhkan 200 ton LPG; kata Soedharmono.

Indonesia sedang berusaha meningkatkan produksi pupuk ureanya sehingga diharapkan dapat memenuhi permintaan Pilipina sebanyak 300.000 ton setahun.

Sekarang Indonesia mengekspor pupuk ureanya ke Bangladesh, dan beberapa negara Asia lainnya. Tetapi, kata Soedharmono, dari kebutuhan Pilipina sebanyak 300.000 ton, Indonesia akan memenuhi sebanyak 50%-nya.

Perjanjian bidang energi antara RI dan Pilipina telah ditandatangani oleh Dirut Pertamina, Piet Haryono, dengan Menteri Energi Pilipina, Geronimo Z. Pelasco disaksikan oleh kedua Kepala Negara.

Sebaliknya untuk itu, Pilipina menawarkan kelebihan produksi berasnya kepada Indonesia sebanyak 100.000 ton, yang secara teknis akan dibicarakan bulan September yang akan datang.

Pilipina Selatan

Presiden Marcos dalam pertemuan dua kali dengan Presiden Soeharto menjelaskan pula usaha yang ditempuhnya dalam menyelesaikan masalah Pilipina Selatan, kata Soedharmono.

Marcos menyampaikan penghargaan kepada Presiden Soeharto atas usaha membantu mencari jalan menyelesaikan masalah itu.

Presiden Soeharto berjanji, apabila masih terdapat hal-hal yang menyulitkan untuk menyelesaikan masalah Pilipina Selatan, dia tetap bersedia memberikan bantuannya.

"Presiden Soeharto dengan senang hati turut menyelesaikannya," kata Soedharmono.

Mengenai adanya orang-orang Indonesia di Pilipina Selatan juga dibicarakan dalam pertemuan itu, kata Menteri. Dia mengatakan, setelah dipelajari secara mendalam, sebenarnya tidak ada masalah yang ruwet. Presiden Marcos pun tidak mengerti kalau ada masalah itu, ujar Soedharmono.

Dijelaskannya, di daerah Pilipina Selatan terdapat 8000 orang-orang Indonesia yang tinggal di sana tetapi yang masuk secara legal hanya 11%, sehingga yang lainnya tidak punya status imigran.

Namun, kehidupan mereka di sana biasa saja, tidak ada yang mengganggu gugat. Menteri mengatakan pada umumnya Pemerintahan di sana membiarkan orang

Indonesia tinggal di situ. Kedatangan mereka kesana untuk mencari lapangan kerja.

Menurut Sudharmono memang sebanyak 425 orang Indonesia yang tidak punya status imigrasi mau pulang kembali ke Indonesia.

"Walaupun hal itu tidak menjadi masalah sekarang, tetapi untuk mencegah persoalan dikemudian hari, perlu diadakan penyelesaian, kata Menteri. Mereka yang tidak punya status imigrasi diberikan status," kata Menteri Soedharmono.

Dengan hasil pertemuan itu, Gubernur Sulawesi Utara, Willy Lasut, tidak perlu panik, kata Menteri. Kalau mereka mau pulang atau tidak dikehendaki, Indonesia sanggup menampungnya kembali, tetapi sampai sekarang tidak ada maksud pemerintah Pilipina untuk mengusir mereka. (DTS)

Jakarta, Merdeka

Sumber: MERDEKA (19/07/1979)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku V (1979-1980), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 127-131.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.