PROSES PENGGANTIAN PRESIDEN MERUPAKAN PENYIMPANGAN

PROSES PENGGANTIAN PRESIDEN MERUPAKAN PENYIMPANGAN[1]

 

Jakarta, Suara Pembaruan

Proses penggantian dan pengambilan sumpah jabatan Presiden yang baru, Prof. Dr. Ing BJ Habibie, adalah merupakan penyimpangan, pelecehan yang sangat mendasar terhadap amanat dan prinsip UUD 1945. Sebab proses penggantian, pelantikan dan pengambilan sumpah itu tidak dilakukan secara resmi di hadapan sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sesuai dengan ketentuan pasal 8 dan 9 UUD 1945. Tugas, fungsi, kedudukan dan wewenang MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan penjelmaan kedaulatan rakyat dikesampingkan atau ditiadakan begitu saja. Selain itu sesuai ketentuan penjelasan pasal 8 UUD 1945, mantan Presiden Soeharto seharusnya terlebih dahulu mengembalikan mandatnya kepada MPR, baru kemudian MPR yang berhak memutuskan proses selanjutnya dari mandat tersebut. Sementara yang terjadi, Soeharto justru langsung memutuskan menyerahkan mandat tersebut kepada Habibie, tanpa ada proses pertanggungjawaban dalam sidang MPR.

Demikian pokok kesimpulan dari tanggapan Doktor Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI) Prof. Dr. Loebby Lukman, Dr. Muchtar Pakpahan, Prof. Dr. M Dimyati Hartono, Direktur Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Hendardi, Ketua Serikat Pengacara Muda Indonesia (SPMI) Tri Media Panjaitan SH, dan mantan anggota DPR/MPR Royani Haminullah, yang dihubungi Pembaruan secara terpisah di Jakarta, Jumat (22/5) pagi.

Preseden Buruk

Menurut mereka proses tata cara pengunduran diri, penggantian dan pelantikan Presiden Habibie adalah tidak dapat dibenarkan dan bisa menjadi preseden yang buruk dalam proses pendidikan politik rakyat.

Berhentinya Soeharto harus diikuti dengan pertanggungjawaban yang dilakukan pada sidang MPR. Sesuai penjelasan pasal 8 dan 9 UUD 1945, proses penggantian dan pengambilan sumpah Presiden baru bisa dilakukan setelah ada laporan pertanggungjawaban Presiden.

Sementara yang terjadi, tidak ada proses pertanggungjawaban dan pengangkatan sumpah Presiden tidak dilakukan di hadapan MPR. Sehingga pada saat itu mantan Presiden Soeharto telah melakukan kooptasi dan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang lembaga tertinggi negara MPR, lanjut Dr. Muchtar Pakpahan.

Alasan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra yang menyebut bahwa penggantian dan pengambilan Sumpah Presiden tidak dapat dilakukan di depan sidang MPR, karena gedung DPR/MPR diduduki demonstran, adalah merupakan tindakan pelecehan yang menyudutkan eksistensi mahasiswa- yang dengan gigih menyuarakan reformasi dengan vonis demonstran yang berkonotasi negatif.

“Hal itu berarti Yusril bersikap inkonsisten dan mengingkari diri sebab selama ini dia menganggap dirinya adalah pro reformasi.” ujar Hendardi.

Selain secara konstitusional tidak sah, maka sesuai konsep reformasi total, pengangkatan Habibie adalah anti reformasi. Sebab sebagai Wapres, Habibie adalah bagian tak terpisahkan (satu paket) dari pemerintahan Soeharto. Karena itu naiknya Habibie adalah juga konspirasi oligarkis untuk melanjutkan kekuasaan status quo dari produk Orde Baru, tambah Royani Haminullah.

Hal senada juga diungkap Guru Besar FHUI, Prof. Dr. Dimyati Hartono yang mengatakan proses tersebut jelas merupakan pelanggaran konstitusional. Pelanggaran terhadap UUD dan melecehkan reformasi menyeluruh di berbagai lembaga tertinggi negara MPR.

KNIPP

Komite Nasional Indonesia untuk Perubahan dan Penyaluran Aspirasi Rakyat Indonesia (KNIPP) menolak pengangkatan Habibie sebagai Presiden, karena dinilai tidak sesuai dengan tuntutan reformasi menyeluruh yang diperjuangkan mahasiswa dan kelompok-kelompok reformasi selama ini.

“KNIPP beranggapan bahwa kesalahan-kesalahan selama 32 tahun ini, tidak mungkin bisa diselesaikan oleh orang selama ini menjadi bagian dari kesalahan itu.” ujar tokoh KNIPP, Ny. Supeni ketika dihubungi Pembaruan di Jakarta, Jumat (22/5).

Menurut Ny. Supeni, sistem politik yang ada saat ini, perlu diperbarui dengan suatu tatanan politik yang baru sama sekali. Karena terlalu banyak penyakit kronis yang harus diberantas sekaligus lewat reformasi menyeluruh di berbagai bidang.

“Perjuangan reformasi masih jauh dari selesai. Pintu status quo baru terkuak sedikit, dan orsospol-orsospol yang ada perlu menyadari hal itu, agar bisa menentukan langkah-langkah reformasi selanjutnya.” katanya.

Ia berpendapat, perlu segera dilakukan Sidang Umum Istimewa untuk menentukan pola pelaksanaan reformasi menyeluruh. Termasuk di dalamnya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang baru.

“Presiden dan Wakil Presiden harus diangkat lewat proses pemilihan yang demokratis, dan penentuan Wakil Presiden tidak boleh ditentukan oleh Presiden. Keduanya harus mandiri agar bisa saling mengoreksi.” katanya.

Ny. Supeni menilai bahwa Habibie merupakan figur yang hebat di bidangnya, yaitu teknologi. Tapi itu tidak berarti bahwa dia harus menjadi Presiden.

Panggung Mahasiswa

Ahli ekonomi Dr. Sjahrir yang berbicara di panggung mahasiswa di halaman Gedung DPR-RI hari Kamis (21/5) berkali-kali meneriakkan penolakannya terhadap Habibie sebagai Presiden. Pernyataannya itu disambut gegap gempita oleh ratusan ribu mahasiswa yang memenuhi halaman parkir gedung perwakilan rakyat itu.

Para mahasiswa ini selepas petang dihibur sebuah band yang dikomandoi Jelly Tobing, dengan mengambil panggung di pelataran tangga masuk gedung kubah. Dari panggung yang dinamai ‘Suara Reformasi’ itu, Jelly membuka atraksinya dengan membawakan lagu Ebiet Gade. Syairnya diplesetkan menjadi ‘Penembakan ini terasa sangat menyedihkan…’.

Massa jadi histeris menyambut lagu yang terasa seperti mengiris-iris luka mahasiswa saat ditembaki aparat keamanan di kampus Universitas Trisakti. Alasan penolakan Sjahrir, serupa dengan alasan mahasiswa yaitu karena Habibie adalah produk mantan Presiden Soeharto yakni sama-sama sebagai perusak kehidupan perekonomian bangsa dan pelaku kompsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sjahrir yang juga punya andil mendirikan Orde Baru, pernah masuk bui karena menentang kebijakan Soeharto.

“Adek-adek mahasiswa harus tahu karena gerakan reformasi yang luar biasa hebatnya ini, rezim Orde Baru telah mati. Orde Baru tidak ada artinya lagi. Maka dengan tegas saya ingatkan gerakan reformasi mahasiswa angkatan 98 jangan menerima orang hasil produk Soeharto untuk memimpin bangsa kita.” katanya.

Mahasiswa

Sebelumnya, juru bicara aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Forum Kota (kumpulan 62 universitas dan sekolah tinggi seluruh Indonesia), membacakan ‘Pernyataan Sikap Mahasiswa’ yang terdiri tiga butir sebagai agenda tuntutan pasca Soeharto. Pertama, turunkan harga-harga sekarang juga. Kedua, tolak Habibie sebagai Presiden RI karena sebagai produk Soeharto. Dan ketiga, harus dilakukan Pemilu ulang.

YKPK

Sementara itu, Yayasan Kerukunan Persaudaraan Kebangsaan (YKPK) mengeluarkan pernyataan sehubungan penyerahan jabatan dari Presiden kepada Wakil Presiden. Pernyataan tanggal 21 Mei yang terdiri dari 3 poin itu ditandatangani Ketua Umum Bambang Triantoro dan Sekretaris Umum Matori Abdul Djalil.

Pertama YKPK menolak penyerahan jabatan Presiden kepada Wakil Presiden Prof. BJ Habibie karena tidak sesuai dengan ketentuan Konstitusi/UUD 1945 dan melecehkan DPR/MPR. Kedua, YKPK menyetujui pengunduran diri Presiden Soeharto dan meminta pengunduran diri tersebut diterima dan disahkan melalui Sidang Istimewa (SI) MPR-RI.

Ketiga, YKPK tetap meminta dilaksanakannya SI MPR-RI secepat-cepatnya untuk menetapkan pengunduran diri Presiden dan Wakil Presiden dan memilih Presiden dan Wakil Presiden baru. Sementara itu, Prof. Dr. Sri Edi Swasono, juga menyatakan penolakannya terhadap Habibie sebagai Presiden. Karena menurutnya, penyerahan kekuasaan model di Istana Merdeka itu tidak konstitusional. Penyerahan kekuasaan itu harus di hadapan MPR. Guru Besar di FE UI ini mengatakan hal itu di Jakarta Kamis.

Dikatakan, dia menuntut adanya Sidang Istimewa (SI) MPR untuk memilih Presiden, sesuai dengan kehendak mahasiswa dan itu yang sah menurut konstitusi.

“Jadi tidak bisa penyelesaian kekuasaan dengan cara seperti di istana itu.” kata Sri Edy.

Pendapat yang sama, di tempat yang berbeda juga dilontarkan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tini Hadad, yang mengatakan harus dilakukan SI MPR untuk memilih Presiden RI.

Sedangkan Solidaritas Masyarakat Pers Indonesia (SMPI) dalam pernyataan sikapnya yang dibacakan di gedung DPR/MPR, menyerukan agar rakyat dan mahasiswa berhati-hati dan bersikap tegas terhadap ‘petualang politik dari produk orde baru’ yang telah berkampanye membersihkan diri dan dengan secara tiba-tiba mengklaim diri sebagai pendukung reformasi.

Tidak Konstitusional

Pernyataan pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden dan pengalihan kekuasaan Presiden kepada BJ Habibie tidak memiliki landasan yuridis konstitusional, politik dan moral. Pandangan tersebut dikemukakan Bambang Widjojanto (YLBHI), MM Billah (CPSM), Apong Herlina (LBH Jakarta) dan Munir (Kontras) dalam konferensi pers bersama di gedung DPR/MPR, Kamis sore.

Bambang mengingatkan, pasal 8 UUD 45 menyebutkan jika Presiden tidak dapat melakukan kewajibannya maka ia diganti oleh Wakil Presiden. Dengan demikian, tidak ada peralihan jabatan Presiden karena Wakil Presiden hanya menjalankan tugas-tugas kePresidenan. Sementara itu, memilih Presiden baru, harus melalui mekanisme sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 2 UUD 45 yang berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden terpilih dengan suara terbanyak. Kesalahan yuridis lainnya yang terjadi pada saat peralihan kekuasaan Soeharto kepada BJ Habibie di Istana Presiden itu akan semakin tampak jika pasal 9 UUD 45 ditelaah dengan cermat.

Pasal 9 UUD 45 menyebutkan, sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden disumpah menurut agama atau berjanji sungguh-sungguh di hadapan MPR/DPR.

“Proses peralihan kekuasaan Presiden sebagaimana dipraktekan Soeharto yang telah mengundurkan diri secara sepihak nyata-nyata melanggar konstitusi dan melangkahi kewenangan MPR sebagai kedaulatan rakyat.” tegas Bambang.

Pengunduran diri Soeharto secara sepihak tanpa diikuti dengan pertanggungjawaban kepada MPR sebagai pemberi mandat adalah bertentangan dengan Tap MPR No.1/1988 pasal 4 (d).

Bambang mengingatkan, pengunduran diri Soeharto berlangsung dalam kondisi tidak normal. Negara sedang berada dalam situasi krisis di mana Soeharto menjadi faktor terpenting munculnya krisis itu. Fakta itu menunjukkan bahwa Soeharto selama menjadi Presiden telah sungguh-sungguh melanggar haluan negara. Dengan demikian proses pengunduran diri tersebut wajib dilaksanakan melalui Sidang Istimewa MPR sebagaimana disebutkan dalam Tap MPR No.III/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau Antara Lembaga Tinggi Negara.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, keempat pimpinan Organisasi non pemerintah (Ornop) itu mendesak MPR untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR dalam waktu sesingkat-singkatnya. MPR harus juga segera memanggil Soeharto untuk dihadirkan dan dimintai pertanggungjawaban di dalam Sidang Istimewa MPR.

Sumber : SUARA PEMBARUAN (22/05/1998)

____________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 571-576.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.