PROSES LENGSER KEPRABON : JENDERAL BESAR HM SOEHARTO, JATUH DARI KURSI PRESIDEN

PROSES LENGSER KEPRABON : JENDERAL BESAR HM SOEHARTO, JATUH DARI KURSI PRESIDEN[1]

 

Jakarta, Business News

Tanggal 12 Mei 1998 itu adalah, ‘Selasa Berdarah’. Merupakan dentang-dentang lonceng kematian 4 mahasiswa Universitas Trisakti, yang sekaligus pertanda pergeseran era kekuasaan kepemimpinan nasional Indonesia. Empat mahasiswa itu gugur menjadi tumbal sekaligus ‘Pahlawan Reformasi’. Maka perjuangan reformasi terus membesar tak terbendung menjadi ‘Gerakan Reformasi’ yang menasional memberdayakan orsospol terutama Golkar yang mendominasi DPR. Hapus hak veto Dewan Pembina Golkar agar kinerja Golkar optimal. Juga hapuskan hak recall yang mengancam anggota Parlemen, yang menciptakan ketakutan bicara dan kebenaran.

Gerakan Reformasi mengantarkan rakyat Indonesia dalam bersiap-siap memasuki ‘Melanium Ketiga’. Tercetus tuntutan-tuntutan sangat mendasar, bahwa Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto harus turun dan kursi jabatan Presiden Republik Indonesia karena tidak mampu mengatasi krisis moneter dan kursi kepercayaan. Krisis-krisis tersebut seolah tak kenai kompromi. Berbagai kebijakan yang diambil pemerintah Soeharto, tak mampu membuat surut. Bahkan krisis moneter dan krisis kepercayaan itu seakan kian menentang.

Nilai Rupiah terus terbanting tiada ampun dari tingkat semula sebelum Juli 1997 senilai Rp.2.400,- per US$. 1, terus terpuruk pada level di atas Rp.16.000.-, dan hingga 23 Mei 1998 masih di atas Rp.10.000.- per US$. 1,-. Bahkan, pada saat lengser Keprabon nilai Rupiah cuma mampu naik dengan 200 poin, kemudian loyo lagi pada level di atas Rp.13.000,- per US$. 1.-. Income per capita anjlok, terpuruk pada US$. 250,-, malahan nyaris berada (bertahan) di bawah US$. 200.-. Para pekerja pun menjadi korban besar krisis, sementara penghasilan penduduk Indonesia pun menurun nilainya. Dr. Didik J. Rachbini pun memperhitungkan, libasan krisis menyebabkan jumlah penduduk miskin di Indonesia membeludak naik menjadi 120 juta lebih. Sedang sebelum terlibas krisis moneter Juli 1997, jumlah penduduk miskin konon sekitar 22 juta.

Banyak faktor penting lain yang mencerminkan bahwa krisis moneter dan krisis kepercayaan tak bakalan bisa terobati di tangan pimpinan nasional Haji Muhammad Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Tuntutan agar Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto mundur dari kursi Presiden Republik Indonesia pun semakin keras dan tajam, ditandai peristiwa-peristiwa tragis :

Tanggal 4 Mei 1998 :

Meledak gelombang kerusuhan dan penjarahan di Sumatera Utara, khususnya Medan. Gelombang kerusuhan dan penjarahan tersebut sulit ditanggulangi dan bahkan merambah ke beberapa Daerah Tingkat II.

Tanggal 8 Mei 1998 :

Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto meminta kalangan masyarakat maupun mahasiswa menghentikan tindakan anarkis yang terjadi di Sumatera Utara. Sementara Kasospol ABRI Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono mengajak semua pihak mempertimbangkan secara matang tuntutan diadakannya Sidang Istimewa MPR. Pangdam VII Wirabuana Letjen TNI Agum Gumelar kepada pers di Ujungpandang meminta agar seluruh aparat ABRI untuk terus minum pil sabar dalam mengatasi gejolak masyarakat, khususnya para mahasiswa. Dimintanya pula, seluruh lapisan masyarakat hendaknya bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi kondisi bangsa yang sedang sangat prihatin.

Tanggal 9 Mei 1998 :

Presiden Soeharto ke Mesir mengikuti Sidang KTT G-15. Di Bandara Halim Perdanakusuma, Presiden Soeharto, menjelang keberangkatan ke Kairo kepada pers menyatakan, ia mengetahui keadaan dan keprihatinan rakyat, namun juga percaya bahwa rakyat lebih mementingkan kepentingan negara dan bangsa daripada kepentingan sendri. Karenanya diminta agar menjaga stabilitas nasional. Guru Besar Ilmu Ekonomi UI Prof. Dr. Emil Salim dalam dialog reformasi bertema ‘Agama dan Agenda Aksi untuk Reformasi Bidang Politik, Ekonomi dan Hukum’ di Aula Gerakan Pemuda Ansor 9 Mei 1998 menegaskan, kunci penting pelaksanaan reformasi politik nasional saat ini memberdayakan orsospol terutama Golkar yang mendominasi DPR. Hapus hak veto Dewan Pembina Golkar agar kinerja Golkar optimal. Juga hapuskan hak recall yang jadi momok anggota Parlemen, yang menciptakan ketakutan bicara dengan kebenaran.

Tanggal 11 Mei 1998 :

Presiden Soeharto berpidato 15 menit di forum Sidang KT G-15 di Kairo, menyatakan bahwa dalam upaya menanggulangi krisis ekonomi dan krisis moneter agar berhasil maka dibutuhkan pengorbanan, kesabaran dan disiplin. Dalam keterangan persuasi ceramah memperingati Muharam 1419 H di Masjid Jami Bintaro Raya 9 Mei 1998, Ketua Pengurus Muhammadiyah Dr. Amien Rais menyatakan bahwa dalam waktu dekat sejumlah tokoh masyarakat akan membentuk Majelis Kepemimpinan Rakyat. Majelis ini terdiri dari 30-40 tokoh nasional yang mewakili seluruh komponen bangsa. Targetnya, memberi kepentingan rakyat di hadapan kekuasaan Presiden Soeharto.

Tanggal 12 Mei 1998 :

Pecah insiden di Universitas Trisakti di Grogol, ‘Selasa Berdarah’/Gugur 4 mahasiswa, tertembak sewaktu berada dalam kampus yang diduga oleh aparat keamanan yang berada di Jalan Layang. Puluhan mahasiswa luka berat dan ringan. Empat mahasisawa yang gugur itu Elang M. Lesmana, Heri Hartanto, Hafidhin Royan, dan Hendriawan Sie.

“Kita sudah sepakat tidak ada lagi yang ingin status quo.” demikian penegasan Wakil Ketua Fraksi ABRI DPR Achmad Roestandi di hadapan sekitar 50 guru besar dan staf pengajar UI di Gedung MPR/DPR.

Kepada pimpin Fraksi ABRI, para guru besar dan staf pengajar UI menyampaikan pernyataan keprihatinan atas kian buruknya situasi politik, ekonomi, dan hukum di Indonesia. Mereka mendukung aksi reformasi di berbagai perguruan tinggi.

Petisi 50 pun mendukung aksi reformasi para mahasiswa di berbagai kampus. Ketua Kelompok Kerja Petisi 50, Ali Sadikin, menambahkan bahwa perjuangan mahasiswa itu untuk rakyat, karena menyadari jutaan rakyat kita hidup dalam kesusahan.

Di Kampus UI Depok, pengamat politik mantan Mendagri Rudini menegaskan, masalah yang dihadapi bangsa Indonesia terletak pada manusia pelaksana aturan perundangan yang tidak jujur, di samping adanya kelemahan dalam aturan itu sendiri. Itu masih ditambah dengan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), yang menjadi sumber rapuhnya kestabilan politik dan ekonomi.

Tanggal 13 Mei 1998 :

Berbagai media massa menampilkan berita, Presiden Soeharto siap mundur, jika rakyat tak lagi menghendakinya. Berita-berita tersebut tampil dari temu muka dengan masyarakat Indonesia di Mesir.

Jakarta dilanda kerusuhan massa secara besar-besar dalam aksi pembakaran dan penjarahan kawasan pertokoan, mal-mal, perkantoran, dan bangunan-bangunan lain. Kerusuhan berawal dari sekitar Kampus Universitas Trisakti seperti Jalan Daan Mogot, Jalan Kyai Tapa, Jalan S Parman, berkembang ke Bendungan Hilir, Kedoya, Jembatan Besi, Bandengan Selatan, Tubagus Angke, Semanggi.

Insiden Trisakti guncang pasar Asia. Sejumlah mata uang negara-negara Asia jadi melemah terhadap dolar. Demikian pula dengan perdagangan saham di sejumlah pasar modal Asia, mengalami kelemahan. Hal tersebut dipicu melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS.

Tanggal 17 Mei 1998 :

Kerusuhan di Jakarta tanggal 13-14 Mei 1998 menimbulkan kerugian fisik sekitar Rp.2,5 triliun. Peristiwa itu pun menjadi beban sangat berat bagi perekonomian nasional. Hal itu disampaikan para menteri ekonomi, Gubernur DKI, dan Menhankam/Pangab usai diterima Presiden Soeharto di Cendana. Kerusuhan dua hari itu merusak 13 pasar, 2.479 ruko, 40 mal/plaza, 1.604 toko, 45 bengkel, 383 kantor swasta, 9 pom bensin, 12 hotel, 1.119 mobil, 821 motor, 1.026 rumah penduduk dan sebagainya.

Drs. Abdul Latief diminta mundur sebagai Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Kabinet Pembangunan VII. Kemundurannya itu di sela-sela Presiden Soeharto tengah memikirkan perombakan Kabinet Pembangunan VII. Dan makin banyak investor asing tarik modal akibat kerusuhan. Sebagian investor berdalih tidak terjaminnya keamanan pribadi dan kelayakan usaha. Dalih investor lainnya, tak sudi terus-menerus menjadi sasaran amuk massa.

Komnas HAM mengecam tindak kerusuhan dan penjarahan oleh sebagian anggota masyarakat di berbagai tempat. Karenanya setuju tindakan tegas secara terukur. Sementara Wakil Ketua Komisi IIDPR dan Direktur Lembaga dan Advokasi Masyarakat pada intinya menyatakan, bahwa aksi kerusuhan itu akibat pemerintah mengabaikan rasa keadilan masyarakat.

Tim Forensik Fakultas Kedokteran UI dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo memeriksa 258 jenazah korban kerusuhan massa di Jakarta. Dilakukan pemakaman massal terhadap jenazah korban kerusuhan di Jakarta tersebut.

Gelombang pengungsian warga asing berlanjut lewat Bandara Soekarno Hatta dan Halim Perdanakusuma. Warga AS di Indonesia diperkirakan 11.000 orang. AS siap mengirimkan sebagian dari 10.000 tentaranya yang berlatih di Thailand untuk dikirim ke Indonesia guna melaksanakan evakuasi warganya.

Tanggal 18 Mei 1998 :

Pimpinan DPR mendesak,

“Sebaiknya Pak Harto mundur! Itu demi persatuan dan kesatuan bangsa.”

Demikian penegasan Ketua MPR/DPR Harmoko usai rapat pimpinan DPR-RI. Pimpinan Dewan dalam rapat mempelajari dengan cermat dan sungguh-sungguh perkembangan dan situasi nasional yang sangat cepat yang menyangkut aspirasi masyarakat mengenai reformasi termasuk Sidang Istimewa MPR.

Namun Menhankam/Pangab Jenderal TNI Wiranto menangkis, bahwa pernyataan pimpinan DPR tentang permintaan pengunduran Soeharto sebagai Presiden itu sikap dan pendapat individual, walau disampaikan secara kolektif. Menurut Mendagri R. Hartono, Presiden Soeharto menanggapi permintaan pengunduran dirinya sebagai Presiden dengan tegar dan tenang. Hal itu disampaikan Mendagri kepada pers usai diterima Presiden Soeharto di Cendana bersama Kepala Bakin dan Menko Polkam.

Ribuan mahasiswa ke DPR, mendesak Sidang Istimewa MPR. Ketua Gerakan Reformasi Nasional (GM) Prof. Dr. Subroto menyampaikan pernyataan bersama dalam pertemuan dengan Fraksi ABRI. GM mendesak agar MPR menyelenggarakan Sidang Istimewa guna secara konstitusional membatalkan Ketetapan MPR yang mengangkat HM Soeharto menjadi Presiden dan Prof. BJ Habibie sebagai Wakil Presiden RI periode tahun 1998-2003.

Rupiah di pasar uang spot antar bank Jakarta pun merosot 1.300 poin dari Rp.10.900.-111.300,- per US$. 1.- menjadi Rp.12.200.-/13.200,-. Sementara harga saham di Bursa Efek Jakarta kian rontok sehingga indek harga gabungan terpuruk ke posisi 388,918 poin. IMF, Bank Dunia, Bank Exim Jepang menunda pemberian pinjaman kepada Indonesia sementara menunggu arah perkembangan keadaan di Indonesia yang dinilai kian membuat was-was.

Sultan Hamengku Buwono X merencanakan memimpin long march yang melibatkan setengah juta massa sebagai bagian upaya mendesak Sidang Istimewa MPR. Hal itu diungkap Ketua Pusat Muhammadiyah Dr. Amien Rais dalam dengar pendapat dengan Komisi II DPR.

Tanggal  19 Mei  1998 :

Presiden Soeharto mengundang 9 orang tokoh masyarakat antara lain Abdurachman Wahid, Dr. Nurcholish Madjid, Prof. Ali Yafi, Prof. Yusril Ihza Mahendra, Emha Ainun Nadjib, dan menyelenggarakan pembicaraan di Istana Merdeka. Presiden Soeharto usai pertemuan mengumumkan akan membentuk Komite Reformasi, dan merombak Kabinet Pembangunan VII serta memberi nama Kabinet Reformasi, menyelenggarakan pemilihan umum secepatnya, serta tidak akan mencalonkan lagi menjadi Presiden.

Dunia menanggapi pernyataan Presiden Soeharto, terutama menyangkut untuk tidak mencalonkan diri lagi sebagai Presiden RI dan penyelenggaraan Pemilu. Tanggapan itu antara lain dari Perdana Menteri Australia, Presiden AS, dan Perdana Menteri Jepang.

Di Padang, para mahasiswa menduduki RRI, dan melakukan ‘Siaran Mahasiswa’. Sedikitnya 2.000 mahasiswa Sumatera Barat berunjuk rasa tanpa kekerasan. Di Surabaya, sekitar 30.000 mahasiswa berbagai perguruan tinggi menyuarakan ‘Soeharto mundur’. Sekitar 5.000 buruh pabrik di kota-kota sekitar Surabaya pun unjuk rasa menyuarakan reformasi total. Sekitar 3.000 mahasiswa di Jambi melakukan long march dengan tertib menyuarakan reformasi total. Banda Aceh, Kupang, dan Ambon, juga dimeriahkan gerakan mahasiswa yang menuntut reformasi total, Soeharto mundur

Tanggal 20 Mei 1998 :

Selamat datang pemerintahan baru!!” Itu merupakan ajakan Sultan Hamengku Buwono X kepada rakyat untuk mendukung Gerakan Reformasi. Sejuta massa membludak di Alun-alun Keraton Yogya. Sultan dan KGPAA Paku Alam VIII mengeluarkan maklumat mengajak rakyat mendukung Gerakan Reformasi, mengajak seluruh jajaran ABRI dalam persatuan yang kuat guna melindungi rakyat dan Gerakan Reformasi sebagai wujud kemanunggalan ABRI dengan rakyat, mengajak seluruh lapisan dan golongan masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan mencegah setiap tindakan anarkis yang melanggar moral Pancasila.

Fraksi Karya Pembangunan dan Fraksi PDI dalam rapat pleno Fraksi, meminta Sidang Istimewa MPR. Sidang Istimewa itu diselenggarakan secepatnya paling lambat 1-2 bulan berikutnya. Sekitar 50.000 mahasiswa lebih memadati peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1998 yang berlangsung meriah dan istimewa di Gedung DPR/MPR. Para mahasiswa tetap pada pendiriannya, agar Presiden Soeharto mundur/Juga mendesak Sidang Istimewa MPR secepat mungkin, Dan Dr. Nurcholish Madjid menyatakan,

“Yang terbaik, Pak Harto mundur !”

Sebelas Menteri Ekuin Kabinet Pembangunan VII mundur. Mereka minta mundur kepada Presiden Soeharto. Sementara Dr. Amien Rais dan Dr. Nurcholish Madjid tanggal 21 Mei 1998, Kamis tengah malam menyatakan,

“Selamat tinggal pemerintahan lama. Selamat datang pemerintahan baru !!”

Tanggal 21 Mei 1998 :

Jam 09.00 WIB tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Soeharto mengumumkan “Lengser Keprabon” dari kursi Presiden Republik Indonesia. Langsung pula, Wakil Presiden Prof. Dr. BJ Habibie dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia III menggantikan Haji Muhammad Soeharto yang jatuh. Prof. Dr. BJ Habibie diambil sumpah oleh Ketua Mahkamah Agung Safwata SR sebagai Presiden Republik Indonesia.

Baik lengser keprabon H. Muhammad Soeharto dan pengambilan sumpah Prof. Dr. BJ Habibie menjadi Presiden RI tadi mengundang reaksi pro dan kontra tentang konstitusional atau tidaknya. Berbagai pakar (khususnya pakar hukum tata negara) seperti Prof. Dr. Dimyati Hartono, menilai upacara itu ‘inkonstitusional’. Sedang Prof. Dr. Yusril Thza Mahendra menilai, itu syah-syah saja dan tidak melanggar konstitusi.

Yang jelas sisi pandang yang baku para pakar adalah Presiden itu Mandataris MPR, sehingga harus mengembalikan mandatnya kepada MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara.

Sumber : BUSINESS NEWS (25/05/1998)

_______________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 544-550.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.