PRESIDEN : YANG BERSALAH HARUS BERTANGGUNGJAWAB SECARA  HUKUM

PRESIDEN : YANG BERSALAH HARUS BERTANGGUNGJAWAB SECARA  HUKUM[1]

 

Jakarta, Antara

Presiden Soeharto menegaskan, mereka yang bersalah seperti dalam kasus 27 Juli dan perbuatan subversive lain harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Mereka juga harus tetap diperiksa sesuai dengan undang-undang yang berlaku, kata Kepala Negara dikutip Jaksa Agung Singgih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

Jaksa Agung, kepada Presiden, antara lain melaporkan mengenai kasus PRD, 27 Juli dan pemeriksaan terhadap Mochtar Pakpahan.

Menurut catatan, penjelasan Komnas HAM pekan lalu, jumlah korban akibat kerusuhan pada 27 Juli 1996 adalah lima meninggal, 149 luka-luka dan 74 hilang.

Setelah itu, Jumat, Mensesneg Moerdiono kepada para wartawan setelah menemui Presiden Soeharto, mengatakan

“Temuan Komnas HAM tentang korban yang hilang pada peristiwa 27 Juli itu sangat besar, lebih dari 70 orang, mengejutkan Pemerintah”.

Presiden Soeharto meminta Komnas HAM memberi bukti jelas dan terperinci tentang korban akibat kerusuhan 27 Juli 1996 di Jakarta, baik yang meninggal maupun yang hilang, demikian Mensesneg di Istana Merdeka setelah menemui Kepala Negara.

Singgih juga menjelaskan bahwa dalam kasus 27 Juli sejumlah 123 orang diperiksa dengan tuduhan perusakan dan bukan tuduhan subversif. Enam diantaranya sudah dibebaskan.

Sedangkan dalam kasus suberversif PRD, sejumlah delapan orang kelompok Budiman Sudjatmoko sudah diperiksa dan satu orang yang menampung Budiman Cs sudah diserahkan kepada pihak kepolisian.

Jaksa Agung menjelaskan, Ali Sadikin diperiksa sebagai saksi demikian pula Megawati. Tokoh lainnya yang diperiksa sebagai saksi adalah mereka yang pernah menerima PRD Award seperti Goenawan Mohammad dan Princen.

Pemeriksaan terhadap mereka bisa satu kali, bisa lima kali dan bahkan bisa 10 kali.

“Bahkan mereka bisa sajajadi tersangka. Kesemuanya itu diputuskan lewat hasil pemeriksaan.” tegas Jaksa Agung.

Menjawab pertanyaan kemungkinan pemeriksanaan Ketua Umum PB NU Abduralunan Wahid (Gus Dur) sebagai saksi, Jaksa Agung mengatakan, pada saat ini belum ada rencana itu, tetapi kemungkinan tetap terbuka tergantung kepada hasil pemeriksaan.

Dengan demikian semuanya menunggu perkembangan hasil pemeriksaan, demikian Jaksa Agung Singgih.

Jaksa Agung menghadap Presiden antara lain untuk menyerahkan buku mengenai sejarah hidup mantan Menkeh dan mantan Jaksa Agung Ismail Saleh, 70 Tahun. Buku itu berisikan riwayat hidup Ismail Saleh serta pendapat termasuk Presiden Soeharto dan sejumlah tokoh lain mengenai Ismail Saleh.

Sumber : ANTARA (09/09/1996)

___________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 605-606.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.