PRESIDEN : WAWASAN KEBANGSAAN TAK HILANGKAN PERBEDAAN IDENTITAS

PRESIDEN : WAWASAN KEBANGSAAN TAK HILANGKAN PERBEDAAN IDENTITAS[1]

 

Jakarta, Antara

Presiden Soeharto menegaskan, wawasan kebangsaan yang dianut bangsa Indonesia bukanlah wawasan kebangsaan yang bersifat meniadakan perbedaan identitas dan budaya dari berbagai suku bangsa yang sangat banyak itu.

“Wawasan kebangsaan yang kita anut juga bukan yang picik, yang menolak apa saja yang datang dari luar.” tegas Kepala Negara di Istana Negara, Selasa, ketika menghadiri acara Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas).

Acara peringatan tahunan ini biasanya berlangsung di Balai Sidang Jakarta, namun acara ini dialihkan ke Istana Negara karena masih berlangsung kampanye.

Kepala Negara, yang didampingi Wakil Presiden Try Sutrisno dan Menpen Harmoko selaku Ketua Panitia Peringatan Harkitnas, menyebutkan wawasan kebangsaan Indonesia secara ringkas dan gamblang tergambar dalam lambang negara “Bhineka Tunggal Ika”.

“Kita berbeda-beda dalam bidang sosial, budaya dan agama, kita berbeda-beda dalam warna kulit dan asal usul, tetapi dalam bidang hukum, politik, ketatanegaraan, dan pertahanan dan keamanan, kita adalah satu.” kata Presiden.

Pada acara yang dihadiri pula puluhan pelajar SMU di Jakarta serta anggota Gerakan Pramuka, Kepala Negara menegaskan, justru dengan menyadari adanya perbedaan itu maka dapat dibangun secara bersama-sama bidang-bidang kehidupan yang dapat dinikmati bersama sebagai sebuah bangsa.

Ketika mengemukakan pengalaman rakyat selama ini, Kepala Negara mengatakan bahwa tingkat kematangan seperti sekarang ini tidaklah terwujud dengan begitu saja.

“Semangat kebangsaan yang sekarang hampir berusia satu abad ini, kita bangun dengan susah payah. Jika tidak waspada maka persatuan dan kesatuan yang sudah kita capai dengan mantap itu dapat terganggu oleh konflik-konflik yang tidak jarang berlatar belakang perbedaan sosial budaya dan kedudukan sosial ekonomi, sentimen perbedaan agama atau ras.” tegas Presiden.

Dikatakan pula,

“Ada bangsa yang mencabik-cabik dirinya sendiri karena rasa kebangsaan nya belum mantap.”

Acara ini dihadiri pula oleh Ketua MPR/DPR Wahono, Ketua DPA Sudomo, Ketua BPK, JB Sumarlin serta Ketua MA Sarwata. Juga nampak Pangab Jenderal TNI Feisal Tanjung, Kasad Jenderal TNI Hartono serta Kassospol ABRI Letjen TNI Syarwan Hamid.

Pemilu

Sementara itu, ketika berbicara tentang pesta demokrasi 29 Mei, Presiden mengatakan pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.

“Menggunakan hak pilih merupakan wujud nyata dari kesadaran terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Menggunakan hak pilih adalah wujud dari tanggungjawab kita untuk memelihara, menyegarkan dan menegakkan kedaulatan rakyat.” katanya pula.

Kepada seluruh warga masyarakat kembali diingatkan bahwa kedaulatan rakyat itu sepenuhnya dilaksanakan oleh MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat, MPR lah yang menetapkan GBHN dan memilih Presiden dan wakil Presiden.

Kepala Negara membenarkan bahwa sekalipun bangsa Indonesia telah mencapai banyak kemajuan, tetapi masih menghadapi berbagai kekurangan dan kelemahan.

“Kita tidak perlu menutup-nutupi kekurangan yang masih terdapat dalam kehidupan kebangsaan kita. Kekurangan yang kita alami sekarang ini juga pernah menghinggapi bangsa lainnya. Tidak ada bangsa yang dengan seketika memiliki seluruh keunggulan. Keunggulan apa pun juga adalah suatu prestasi.” kata Presiden.

Di tempat sama, Presiden selaku Ketua Yayasan Dana Sejah tera Mandiri (YDSM), memanggil sekretaris yayasan Subiakto Tjakrawerdaja serta wakil sekretaris yayasan Fuad Bawazier.

Subiakto mengatakan dalam pertemuan itu, ketua yayasan memerintahkan dirinya dan Fuad untuk menyiapkan materi rapat yayasan di Jakarta tanggal 26 Mei.

Yayasan ini dibentuk Pak Harto untuk membantu menanggulangi kemiskinan yang masih diderita sekitar 11 juta orang yang tinggal di daerah yang tidak menerima dana IDT.

Yayasan ini memanfaatkan sumbangan wajib pajak, baik perorangan maupun badan usaha yang telah menyisihkan dua persen dari laba mereka yang setelah dipotong pajak jumlahnya di atas Rp 100 juta/tahun.

Sumber : ANTARA (20/05/1997)

_______________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 51-52.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.