PRESIDEN : USAHA MEMPERTAHANKAN SAWAH BERPENGAIRAN TEKNIS, TIDAK BISA DITAWAR-TAWAR

PRESIDEN : USAHA MEMPERTAHANKAN SAWAH BERPENGAIRAN TEKNIS, TIDAK BISA DITAWAR-TAWAR[1]

 

Jakarta, Antara

Presiden Soeharto menegaskan usaha mempertahankan  sawah berpengairan teknis dari berbagai kebutuhan lainnya mempakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar.

“Sawah boleh saja dibeli tapi tidak boleh bembah peruntukannya.” kata Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Soni Harsono kepada pers di Bina Graha, Senin ketika mengutip penegasan Kepala Negara.

Masalah boleh tidaknya konversil pembahan peruntukan sawah itu dilaporkan Soni kepada Kepala Negara sehubungan dengan munculnya rekomendasi Gubernur Jatim Basofi Sudirman bagi  peruntukan ratusan ha sawah dan tambak untuk pembangunan kilang BBM di Situbondo.

Pemda Jatim menyetujui konversi 700 ha sawah dan 300 ha tambak bagi pembangunan kilang BBM oleh perusahaan swasta.

“Untuk pemerintah daerah, hal tersebut (konversi, red) mungkin bukan merupakan masalah. Tapi kepentingan nasional harus pula diperhatikan. Kalau hal semacam ini dibiarkan maka bisa saja menjadi preseden (contoh buruk, red).” kata Soni menegaskan.

Ia berpendapat kasus Situbondo ini dan berbagai kasus lainnya mungkin terjadi karena pemda melihat bahwa pendirian sebuah pabrik apalagi yang besar bisa menciptakan lapangan kerja serta sumber pendapatan baru.

“Mereka (pengusaha, red) pasti mau enaknya saja. Karena itu apa gunanya kita membangun kalau kemudian menjadi hilang..” kata Soni setelah melaporkan kasus ini kepada Kepala Negara.

Ia mengingatkan bahwa upaya mempertahankan sawah berpengairan teknis ini sangat penting dilakukan karena selama 10 tahun terakhir ini, sekitar satu juta ha sawah telah berubah fungsi.

Karena itulah, kata Soni, oleh Kepala Negara, BPN telah diperintahkan untuk mengamankan penggunaan sawah berpengairan teknis dari berbagai kebutuhan lainnya dalam rangka mempertahankan swasembada.

Sementara itu, ketika ditanya tentang kemungkinan pendaftaran tanah oleh swasta, ia menegaskan pemerintah sama sekali belum pernah memikirkan kemungkinan itu.

Yang bisa dilakukan dan yang sudah berlangsung sekarang ini adalah pengukuran oleh swasta akibat keterbatasan tenaga juru ukur BPN. Namun ditegaskannya, pengukuran itu tetap diawasi BPN.

Sumber : ANTARA (15/04/1996)

____________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 300-301.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.