PRESIDEN: UNTUK SUKSES HARUS ADA PERJUANGAN HABIS-HABISAN DALAM PJPT II

PRESIDEN: UNTUK SUKSES HARUS ADA PERJUANGAN HABIS-HABISAN DALAM PJPT II[1]

Bandar Lampung, Suara Karya

Presiden Soeharto menyerukan memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap II tahun depan, harus ada perjuangan habis-habisan untuk menyukseskan pembangunan. Sebab, tahap tinggal landas dalam PJPT merupakan tahap pembangunan yang kritis. Seman Kepala Negara tersebut diungkapkan pada Peringatan Hari Krida Pertanian, Hari Koperasi dan Hari Gerakan Keluarga Berencana (Pertasi Kencana) ke-6 dan Pencanangan Hari Keluarga Nasional di Bandar Lampung, Selasa kemarin.

“Kalau kita berhasil melampauinya dengan selamat, maka kita akan dapat lebih cepat mewuj udkan cita-cita bangsa kita. Sebaik-baiknya, jika sampai gagal, pembangunan kita akan terus merosot tidak mustahil kita akan gejolak yang berkepanjangan,” kata Presiden.

Menurut Presiden, patut disyukuri bahwa pembangunan yang selama ini dilaksanakan telah berhasil meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga telah dapat meletakkan dasar atau landasan yang kuat untuk memasuki tahap tinggal landas.

Meskipun demikian, Presiden mengingatkan, tetap harus disadari bahwa masih ada berbagai kekurangan yang harus diperbaiki dan ada pula kesalahan-kesalahan yang harus diluruskan.

“Karena itu dalam tahap tinggal landas nanti, disamping mempercepat, memperdalam dan memperluas pembangunan, kita juga harus memperbaiki kekurangan kekurangan yang pemah kita lakukan dalam PJPTI, ”kata Presiden.

Diingatkan, dalam tahap tinggal landas nanti, pembangunan pertanian harus ditingkatkan lagi. Demikian pula perencanaan dan pelaksanaan di bidang pertanian harus lebih terpadu lagi. Kemampuan pengelolaan usaha pertanian harus makin ditingkatkan, terutama yang menyangkut agroindustri dan agribisnis di pedesaan.

Dalam kaitan itu, Kepala Negara mengharapkan agar kemampuan petani lebih ditingkatkan, agar dapat bekerjasama dengan berbagai pihak, terutama  dalam penggunaan teknologi. Diingatkan lebih lanjut, kerjasama antara sektor swasta dengan petani dalam kegiatan agribisnis harus merupakan kerjasama yang sehat dan saling menguntungkan.

Menyinggung tentang perkoperasian, Kepala Negara menyatakan, apabila kegiatan petani yang jumlahnya jutaan itu dapat bersatu dalam gerakan koperasi, maka akan bangkit kekuatan yang besar. Karena itu di masa mendatang koperasi harus disiapkan sebaik baiknya sehingga menjadi kekuatan nyata dalam perekonomian nasional.

Bangkit

Menurut Presiden, dalam PJPT nanti, perhatian yang khusus juga perlu dicurahkan kepada para pengusaha kecil, agar mereka memilih kemampuan dan peluang berusaha yang seluas luasnya, sehingga pemerataan pembangunan akan bertambah luas.

“Apabila ditata dan diorganisasi secara baik, maka pengusaha-pengusaha kecil yang sangat banyak jumlahnya itu pasti akan menjadi kekuatan pembangunan dan kekuatan ekonomi nasional kita, “ucap Kepala Negara.

Dalam bidang KB, Presiden menyatakan rasa bangganya, karena bangsa Indonesia telah berhasil meletakkan landasan yang kokoh bagi kelanjutan pelaksanaan gerakan keluarga berencana nasional. Hal ini terlihat dari makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengelola dan melaksanakan gerakan keluarga nasional secara mandiri.

Dalam kaitan itu prosentase angka pertumbuhan penduduk terus menurun, usia harapan hidup meningkat dan keluarga kecil makin membudaya.

“Meningkatnya peran serta masyarakat dan membaiknya keadaan keluarga­ keluarga bangsa kita merupakan tanda bangkitnya semangat untuk memperbaiki keluarga-keluarga menjadi keluarga kecil yang sejahtera dan bahagia, “kata Kepala Negara.

Untuk memperkuat tekad mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera dan bahagia tersebut, Presiden Soeharto pada peringatan Hari Pertasi Kencana ke-6 sekaligus mencanangkan tanggal 29 Juni sebagai Hari Keluarga Nasional Dengan memiliki Hari Keluarga Nasional tersebut, kata Kepala Negara, maka tiap tahun akan tergugah kembali kesadaran untuk membangun keluarga sejahtera. Ditekankan bahwa tujuan utama pelaksanaan KB bukanlah semata mata untuk membatasi keluarga, tetapi justru untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga itu.

Dipilihnya 29 Juni sebagai Hari Keluarga, menurut Presiden, karena pada hari itu 44 tahun lalu prajurit-prajurit TNI dan para pejuang kemerdekaan yang bergerilya di sekitar Yogyakarta (Ibu kota Perjuangan ), bergabung kembali dengan keluarganya. Pencanangan Hari Keluarga ditandai dengan penekanan tombol sirene dan penandatanganan prasasti, kemudian dilanjutkan dengan temu wicara dan peninjauan pameran.

Peran Koperasi

Usai memberikan sambutan dan menyaksikan pagelaran kesenian daerah, Presiden Soeharto menyempatkan diri melakukan temu wicara dengan wakil-wakil peserta KB Lestari, kelompok tani nelayan, serta pemenang Iomba koperasi dan pengelolaan KB yang diselenggarakan dalam rangka Hari Pertasi Kencana 1993 ini. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengatakan bahwa koperasi sangat diharapkan mampu berperan mengentaskan kemiskinan, khususnya di kalangan keluarga petani, perambah hutan, nelayan dan penganggur.

“Peran koperasi sangat menentukan dan akan memudahkan usaha mengangkat kehidupan mereka itu,” paparnya. Untuk itu, menurut Kepala Negara, keberadaan lembaga-lembaga koperasi ini harus makin dimantapkan. Dalam konteks ini, KUD­ KUD harus makin banyak yang mampu berfungsi mandiri.

Dewasa ini, dari 8.596 KUD di seluruh Indonesia, baru 4.130 KUD yang sudah mampu mandiri. Dalam satu tahun mendatang, jumlah KUD mandiri itu kemungkinan bisa ditingkatkan menjadi 5.000 buah. “Dengan demikian, sekitar 3.500 KUD lagi masih harus ditingkatkan jadi mandiri,” ujar Presiden.

Menurut Presiden Soeharto, berdasarkan tingkat pendapatan, batas kemiskinan di Indonesia adalah Rp 10.000 perorang per bulan untuk wilayah pedesaan, dan Rp 20.600 perorang perbulan untuk wilayah perkotaan. Kalau saja ada orang yang berpendapatan di bawah angka itu, berarti dia tergolong kelompok miskin. Angka-angka yang menjadi garis kemiskinan itu sendiri, kata Kepala Negara, setiap periode tertentu akan disesuaikan dengan tingkat inflasi. Dengan mengacu pada tingkat pendapatan minimal itu, Presiden Soeharto berpendapat bahwa kalangan pemulung sebenarnya tidak termasuk kelompok miskin. Sebab, kendati berpenampilan kumal serta bekerja mengais-mengais sampah, mereka itu ternyata mampu memperoleh pendapatan antara Rp 5.000 hingga Rp 10.000 perorang perhari.

Lain dengan petani gurem dan buruh tani, juga perambah hutan dan nelayan, pendapatan yang mereka peroleh rata-rata di bawah minimal tadi. Karena itu, kata Presiden Soeharto, mereka merupakan miskin. “Termasuk dalam kelompok ini adalah penganggur-penganggur, sebab mereka memang tidak memiliki pekerjaan hingga tidak memiliki pendapatan, ” tandasnya.

Kepala Negara menggaris bawahi bahwa mereka itu harus bisa segera dilepaskan dari belenggu kemiskinan. Dalam hubungan inilah, katanya, koperasi-koperasi sangat diharapkan mampu berperan dan berfungsi.

Menjawab pertanyaan seorang penanya, Presiden menyebutkan bahwa kemajuan koperasi akan makin memperlicin jalan ke arah perkembangannya lebih jauh. Kalangan perbankan, misalnya, akan lebih percaya menyalurkan kredit bagi koperasi itu. Dengan demikian, peran dan fungsi koperasi bersangkutan tak akan lagi semata-mata dilandaskan pada modal kerja yang terkumpul dari uang pangkal dan iuran anggota. “Jadi, kepercayaan bank-bank ini sangat tergantung pada maju tidaknya koperasi itu sendiri, ” ujar Presiden.

Penghargaan

Bagi Menteri Pertanian, Dr. Ir. Sjarifudin Baharsjah, Pertasi Kencana 1993 merupakan momentum penting bagi masyarakat pertanian untuk melihat kembali berbagai prestasi dan kekurangan dalam bidang ini. “Mudah-mudahan peringatan Pertasi Kencana 1993 ini akan lebih mendorong dan membulatkan tekad masyarakat pertanian, gerakan koperasi dan KB, dalam membangun keluarga sejahtera yang berwawasan agri bisnis, “ujar Sjarifudin.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum tim  Penggerak PKK  Pusat, Ny. E Yogie SM yang mewakili masyarakat peserta gerakan pertanian, koperasi, dan KB, dalam laporannya mengemukakan, gerakan koperasi terus berkembang. Sampai Maret 1993 tercatat jumlah koperasi KUD mencapai 40.632 buah, terdiri atas 8.596. KUD dan 32.036 non KUD dengan jumlah anggota yang semakin meningkat Begitu pula, gerakan upaya perencanaan sehat bagi keluarga agar dapat hidup selaras, serasi dan seimbang, telah berhasil meletakkan landasan dalam proses pelembagaan pembudayaan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Menurut Ny Yogie SM, pembinaan kesejahter aan keluarga (PKK) sebagian pesertanya adalah masyarakat petani, koperasi dan peserta keluarga berencana. “PKK tidak pernah absen dalam berperan serta, baik memantapkan 10 program PKK maupun upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan, “kata Ny. Yogie SM.

10.000 Utusan

Menteri Negara Kependudukan Kepala BKKBN, Dr. Haryono Suyono, mewakili Menteri Pertanian, Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, dalam laporannya mengemukakan, Peringatan Pertasi Kencana VI yang mengambil tema “Membangun Keluarga Sejahtera-Mengentaskan Kemiskinan “ini dihadiri sekitar 10.000 utusan dari seluruh Indonesia yang terdiri atas anggota kelompok tani dan nelayan andalan, pelaksana dan para anggota gerakan koperasi, pengusaha kecil serta para pelaksana dan peserta KB lestari.

Menurut Haryono Suyono, dengan pembinaan yang intensif melalui berbagai tema keterpaduan untuk menggalang kerja sama dalam bidang pertanian, koperasi, dan kependudukan KB, ternyata keluarga petani dan nelayan yang telah bekerja keras mempertahankan swasembada pangan selama ini, makin bersatu dalam wadah koperasi KUD dan membangun keluarganya dengan kesertaan yang tinggi dalam KB. “Kemampuan menaikkan produksi mereka makin dapat diarahkan untuk menghasilkan keluarga sejahtera yang mandiri,” kata Haryono Suyono.

Haryono dalam kesempatan itu juga melaporkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh BKKBN, Koperasi maupun Departemen Pertanian dalam memperingati HUT Pertasi Kencana VI ini.

Dalam acara peringatan Pertasi Kencana 1993 ini, Presiden Soeharto menganugerahkan 29 penghargaan Satyalencana Pembangunan dan 12 penghargaan Satyalencana Wira karya bagi tokoh-tokoh yang berjasa dalam bidang  pemerintahan, akademik dan perkoperasian. Empat penerima Satyalencana Pembangunan adalah Gubernur kepala daerah tingkat satu, yaitu Abdurachman (Gubernur Jambi), HM Ardan (Gubernur Kaltim), Hendrikus Fernandes (Gubernur NTT), serta Abdul Aziz Lamadjido (Gubernur Sulteng). Selebihnya, penerima Satyalencana Pembangunan dan Satyalencana Wirakarya yang bergelut dalam dunia pemerintahan ini adalah para Bupati dan walikota (30 orang).

Kecuali itu, Presiden juga menyerahkan penghargaan kepada 10 peserta KB Lestari dan 15 pemenang Iomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 1993/1994.

Sumber: SUARA KARYA(20/6/1993)

___________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XV (1993), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 138-142.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.