PRESIDEN TINDAK TEGAS PELANGGAR HUKUM

PRESIDEN TINDAK TEGAS PELANGGAR HUKUM[1]

 

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto menginstruksikan kepada aparat keamanan dan penegak hukum agar bertindak tegas tanpa keraguan terhadap perbuatan apa saja dan oleh siapa saja yang melanggar hukum.

Instruksi itu dikemukakan Kepala Negara dalam pengarahan kepada para peserta Rapat Pimpinan (Rapim) ABRI di Bina Graha, Jakarta, Kamis (12/2). Dalam kesempatan itu Presiden didampingi Panglima ABRI Jenderal TNI Feisal Tanjung dan Menhankam Edi Sudradjat. Rapim ABRI tahun 1998 diadakan di Markas Besar ABRI Cilangkap, Jakarta 10-11 Februari 1998 dan diikuti 293 orang.

Menurut Kepala Negara, dewasa ini Indonesia sedang mengalami gejolak ekonomi dan moneter. Bahkan, ada yang mengharapkan agar gejolak ekonomi dan moneter itu meluas menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah.

Presiden mengatakan, suhu politik dalam negeri juga meningkat menjelang Sidang Umum (SU) MPR yang akan datang. Peningkatan suhu politik itu antara lain tampak dengan munculnya kasus-kasus dan desas-desus yang mengarah pada gangguan terhadap stabilitas nasional.

Kepala Negara menunjukkan, gejolak ekonomi dan moneter yang bermula pada pertengahan kedua tahun yang lalu itu sampai saat ini belum berhasil dikendalikan.

“Akibat yang ditimbulkan makin terasa sangat luas dan memasuki hampir semua segi kehidupan masyarakat serta men ambah beratnya kehidupan keluarga. Harga barang-barang kebutuhan hidup bertambah mahal, tidak sedikit perusahaan yang mengurangi kegiatannya dan bahkan menutup usahanya, pemutusan hubungan kerja menjadi di berbagai sektor, jumlah pengangguran bertambah, penghasilan masyarakat berkurang dan akibat-akibat yang tidak menguntungkan lainnya.” ujar Presiden.

Dalam suasana yang demikian itu, kata Kepala Negara, telah ada tanda-tanda bahwa golongan-golongan tertentu menggunakan kesempatan untuk mencapai tujuan­tujuan politik mereka yang selama ini gagal mereka capai dengan jalan demokratis dan konstitusional.

“Menghadapi semuanya tadi saya minta agar digiatkan lagi Posko­posko Kewaspadaan. Aparat keamanan dan penegak hukum agar bertindak tegas tanpa keraguan terhadap perbuatan apa saja dan oleh siapa saja yang melanggar hukum.” lanjut Kepala Negara.

Kepala Negara mengatakan pula, bangsa Indonesia boleh berbeda pendapat yang merupakan kekuatan dinamis dari demokrasi yang segar.

“Kita bebas mengemukakan pikiran. Tetapi jangan dibiarkan mereka berlindung di balik baju demokrasi dan kebebasan mengeluarkan pendapat untuk menghalalkan cara-cara yang destruktif dan melanggar hukum.” tutur Kepala Negara.

Dalam ikut mengamankan dan mensukseskan Sidang Umum MPR serta hasil­hasilnya, Presiden minta agar ajaran ABRI memperhatikan beberapa hal. Pertama, kata Kepala Negara, meningkatkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan yang tinggi, peka dan cepat tanggap terhadap setiap kemungkinan perkembangan negatif yang timbul di masyarakat. Kedua, seru Presiden, tindak tegas siapa pun yang melanggar dan melaksanakan tindakan inkonstitusional, khususnya aksi-aksi yang mengarah kepada disintegrasi nasional. Ketiga, Kepala Negara minta dilaksanakan peranan ABRI yang setepat-tepatnya di bidang sosial-politik dengan penuh kearifan. Keempat, Presiden minta ABRI mendukung sepenuhnya program-program pemulihan ekonomi yang sedang diusahakan dengan sekuat tenaga oleh pemerintah.

“Dalam hubungan ini, saya sambut baik keputusan pimpinan ABRI untuk menunda pengadaan peralatan ABRI dari luar negeri agar dicapai penghematan nasional, sehingga anggaran yang ada dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.” kata Presiden.

Kelima, ciptakanlah perasaan dan suasana aman bagi masyarakat dan bagi para wakil rakyat yang akan bermusyawarah dalam Sidang Umum MPR yang akan datang. Laksanakanlah tugas pengamanan Sidang Umum MPR secara wajar, tidak berlebihan dan tidak mengelak. Tetaplah berada dalam tingkat kesiagaan yang tinggi setiap saat. Keenam, perkukuh keutuhan ABRI dan janganlah mudah terpancing oleh desas­desus, demikian tunjuk Presiden.

Dalam kesempatan ini, Kepala Negara menunjukkan pula, kebijakan dasar pengamanan pembangunan secara strategis harus memperhatikan dua hal. Pertama, adalah pencegahan tumbuhnya setiap bibit yang dapat merusak pembangunan nasional. Yang kedua, ialah tetap membuka kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan kreativitas masyarakat.

Empat Butir

Dalam laporannya Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung antara lain menyampaikan empat butir kesimpulan hasil Rapim ABRI 1998. Antara lain dikatakan, perkembangan dan kondisi menjelang Sidang Umum MPR 1998 telah menggugah kesiapan ABRI untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan sebagai akibat dari terjadi krisis moneter, gejolak ekonomi dan meningkatnya suhu politik.

Dikatakan pula, tanggung jawab ABRI terhadap Sidang Umum MPR 1998 terletak pada aman, lancar dan suksesnya Sidang Umum MPR 1998. Untuk itu, ABRI telah melakukan berbagai persiapan, baik personel dan material pengamanan maupun menyangkut kesiapan materi dan mekanisme persidangan.

Disampaikan pula dukungan ABRI terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah mengatasi permasalahan ekonomi dan keuangan. Dukungan itu, katanya, antara lain ditunjukkan dengan pengumpulan sumbangan berupa rupiah dan berbagai mata uang asing serta emas yang seluruhnya telah ditransformasikan dalam bentuk rupiah dengan nilai Rp.3.028.754.695. Katanya, gerakan ini masih terus dilanjutkan seluruh jajaran ABRI.

Hasil Rapim

Dalam keterangan pers Panglima ABRI mengenai hasil-hasil Rapim ABRI 1998 di Mabes ABRI Jl. Merdeka Barat Jakarta, Feisal Tanjung mengutarakan, rapim yang diikuti 293 peserta telah menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya yakni menyangkut penegasan akan sikap politik ABRI.

“Rapim ABRI sepakat untuk memegang teguh sikap politik ABRI yakni mempertahankan tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berlangsungnya pembangunan nasional yang sehat dan dinamis dengan apapun resiko dan pengorbanan yang harus diberikan.” kata Tanjung.

Rapim ABRI menurut Pangab mencermati perkembangan lingkungan strategis saat ini di mana terjadi krisis moneter, gejolak ekonomi dan naiknya suhu politik menjelang Sidang Umum MPR.

“Keadaan ini menuntut ABRI untuk tetap dapat menjaga stabilitas politik dan keamanan.” tuturnya.

Pangab mengatakan, perkembangan situasi dan kondisi menjelang Sidang Umum MPR 1998 telah menggugah kesiapan ABRI untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan sebagai akibat dari terjadinya krisis moneter, gejolak ekonomi dan meningkatnya suhu politik.

Ditambahkan, tanggungjawab ABRI terhadap SU MPR nanti terletak pada aman, lancar dan suksesnya sidang tersebut.

Sumber : KOMPAS (13/02/1998)

________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 756-759.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.