PRESIDEN: TERUSKAN PERSIAPAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI 1991

PRESIDEN: TERUSKAN PERSIAPAN PELAKSANAAN IBADAH HAJI 1991

 

 

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto menginstruksikan Menteri Agama H Munawir Sjadzali agar meneruskan pelaksanaan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1991 sebagimana biasanya, termasuk menentukan besamya Ongkos Naik Haji (ONH) yang baru.

Tetapi, “Jika terjadi perang akibat krisis Teluk sekarang ini, pemerintah akan menunda penyelenggaraan ibadah haji itu seperti pernah dilakukan pada waktu lampau,” kata Menag setelah melapor kenada Kepala Negara di Bina Graha, hari Rabu. Tapi ia tetap mengharapkan mudah-mudahan itu tidak terjadi.

Hari Rabu lalu Menag mengatakan akan meminta pendapat para ulama, apakah Indonesia akan mengirim jemaah hajinya atau tidak sehubungan dengan krisis Teluk yang sewaktu-waktu bisa meledak menjadi perang terbuka.

Mengenai besarnya ONH, menteri memastikan akan naik karena biaya perjalanan dengan pesawat pun naik, biaya hidup naik dan biaya­biaya lainnya akibat krisis Teluk pun kini meningkat. Berapa besarnya kenaikan itu, Menteri belum bersedia mengungkapkannya. Apakah mencapai Rp 6 juta, Menteri menggeleng. “Belum sampai segitu,” ujamya. Biaya ONH sekarang sekitar Rp 5,4 juta per jemaah.

Menjawab pers, Menteri tidak menutup kemungkinan jika ONH diturunkan lagi bila kelak tidak terjadi perang di Teluk, sehingga beberapa pos biaya mengalami penurunan.

Dikatakan pula, menyusul tragedi terowongan Mina yang menimpa jemaah haji tahun ini, maka seluruh jemaah haji yang menyetorkan ONH-nya ke bank sudah otomatis diasuransikan. “Dulu hanya beberapa bank saja yang juga mengasuransikan, tapi sekarang semua bank sudah melakukannya,” kata Munawir.

Di tempat yang sama, Presiden Soeharto juga menerima pengurus Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) dipimpin ketua umumnya Gatot Suherman.

Presiden berpesan agar DNIKS terns mengobarkan semangat gotong-royong masyarakat untuk menangani kerawanan sosial. Untuk menangani kerawanan sosial. Untuk itu segenap pimpinan organisasi sosial perlu bersikap simpatik dalam mengajak masyarakat berpartisipasi. Diharapkan pula agar bantuan pemerintah yang disalurkan hendaknya tepat guna dan jangan sampai ada yang disalahgunakan.

 

Pola Peternakan

Sementara itu ketika menerima Dirjen Peternakan Soehadji, Presiden Soeharto setuju dilakukannya tiga pola pengembangan usaha peternakan untuk mengawinkan peternak besar dan petemak kecil.

Ada tiga model Kawasan Industri Peternakan (Kinak) yang diterapkan. Model pertama, berupa peternakan rakyat agribisnis di mana perusahaan petemak berlaku sebagai perusahaan penghela bagi peternakan rakyat yang telah berjalan, dengan membantu bibit dan sebagainya.

Model kedua, berupa perusahaan inti rakyat, di mana perusahaan peternak sebagai bapak angkat dan petemakan rakyat sebagai plasma. Sedangkan model ketiga, Kinak sentra usaha petemakan ekspor, di mana secara bertahap perusahaan petemakan itu juga akan membina petemak dengan teknologi khusus untuk ekspor.

Tiga model ini merupakan keterkaitan perusahaan peternakan dengan peternakan rakyat dalam pemanfaatan lahan, dan pengaturan kir vasannya dilakukan oleh pemerintah. Ini merupakan tindak lanjut detegulasi bidang peternakan seperti tertuang dalam Keppres 22/1990 sebagai penyesuaian Keppres 50/1981.

Investasi di bidang peternakan kian meningkat dan sampai kini mencapai sekitar Rp 2,3 triliun, sementara khusus perunggasan Rp 770 milyar atau mencapai 39 persen.

 

Otomatisasi Telepon

Sedangkan Menparpostel Soesilo Soedarman melaporkan kepada Presiden Soeharto beberapa hal, antara lain tahun ini dua propinsi yakni Lampung dan Jabar sudah diotomatisasikan telepon di seluruh ibukota kabupatennya. Direncanakan, pada akhir 1990 sebanyak 301 ibu kota kabupaten dan kodya seluruh Indonesia akan diotomatisasikan telepon riya, sehingga merupakan percepatan dari rencana semula yang ditargetkan akhir Pelita V. Setelah itu usaha otomatisasi telepon akan mengarah ke tingkat kecamatan dan desa potensial.

Dilaporkan pula fase pertama penggunaan fibre optik Jakarta­Bandung yang sudah diresmikan Menparpostel. Jaringan tersebut bermanfaat dalam meningkatkan percakapan telepon, karena satu kabel mampu menampung 8.000 percakapan sekaligus, sementara kabel metal sekarang hanya 48 percakapan. Jaringan fibre optik Jakarta­Surabaya lewat selatan yang menyusuri jalur kereta api akan selesai medio tahun depan.

Menparpostel melaporkan pula jumlah wisatawan mancanegara tahun ini mencapai sekitar 2.117.000 orang dengan perkiraan devisa sekitar 1,8 milyar dollar AS. “Penyambutan wisatawan mancanegara ke-2 juta akan dilakukan di Medan,” tambahnya.

 

Sumber : KOMPAS(06/12/1990)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XII (1990), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 369-372.

 

 

 

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.