PRESIDEN: TERTIBKAN UMROH, AGAR TAK ADA TKI BERMASALAH

PRESIDEN: TERTIBKAN UMROH, AGAR TAK ADA TKI BERMASALAH[1]

 

 

Jakarta, Antara

Presiden Soeharto memerintahkan kepada para pejabat agar menertibkan perjalanan umroh, karena 80 persen dari 10.000 TKI ilegal yang harus dipulangkan ternyata peserta umroh yang masa tinggalnya sudah habis (over-stay).

“Libatkan Bakin dan Bakorstanas.” kata Menaker Abdul Latief kepada pers di Bina Graha Rabu, ketika mengutip penegasan Kepala Negara tentang pemulangan sekitar 10.000 TKI hingga sekitar awal November.

Latief menemui Kepala Negara bersama Kasum ABRI Letjen Tarub, Dirjen Imigrasi Pranowo, Dirut Garuda Indonesia Soepandi, serta Dirjen HELN Deplu Sumadi Brotodiningrat untuk melaporkan pemulangan 10.000 TKI bermasalah itu.

Latief menyebutkan, dari 10.000 TKI itu, sudah 1.276 orang yang dipulangkan. Ia menyebutkan 7.000 orang ditampung di kantor Konjen Jeddah, 2.900 orang ditampung ditempat penampungan haji di Jeddah atau Madinatul Hujjat, serta sekitar 100 orang di Riyadh.

Dirut Garuda Soepandi mengharapkan pemulangan itu sudah akan selesai sekitar 8 November. Mereka itu akan mendarat seluruhnya di Bandara Soekarno-Hatta dan kemudian dipulangkan ke daerahnya masing-masing dengan menggunakan bis yang disediakan Departemen Perhubungan.

Mereka ini akan dipulangkan dengan pesawat Garuda, dan untuk setiap pekerja itu pemerintah harus membayar 270’dolar AS dibandingkan dengan tarif biasa 420 dolar/penumpang.

Biaya pemulangan itu, kata Presiden, akan berasal dari dana yang dikelola PT (Persero) Jamsostek, BUMN yang dahulu bemarna PT Astek.

“Sebagian TKI itu tidak mempunyai dokumen.” kata Latief yang mengatakan setelah beribadah umroh, maka mereka itu pada umumnya tidak pulang ke Tanah Air, melainkan mencari pekerjaan di Arab Saudi.

Selain itu, ada juga yang lari dari majikannya tanpa sepengetahuan perusahaan pengerah tenaga kerja yang mengirim mereka ke sana.

Untuk melaksanakan instruksi Kepala Negara tentang penertiban perjalanan umroh itu, maka dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan antara para pejabat dengan biro perjalanan umroh.

“Penertiban akan dilakukan tanpa menganggu orang yang pergi ke Arab Saudi hanya untuk melakukan umroh. Masalah TKI itu juga muncul karena ada di antara mereka yang menggunakan KTP ‘aspal’, yaitu KTP-nya resmi tapi data kependudukannya yang palsu.” katanya.

Ada di antara mereka yang sebenarnya baru berusia 17-18 tahun,tapi di dalam KTP-nya tercantum telah berumur 25 tahun, bahkan lebih.

Arab Saudi tertutup

Ketika ditanya mengapa pemulangan itu terkesan mendadak, Menaker Latief menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia baru mengetahui masalah ini 16 Oktober.

“Sebelumnya tidak ada informasi dari pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Saudi agak tertutup. Karena itu, Deplu diminta untuk membantu.” kata Latief.

Namun, ia mengingatkan bahwa pemulangan itu tidak hanya berlaku bagi para TKI tapi juga pekerja dari berbagai negara lain seperti India, Bangladesh , Mesir, Thailand, serta Filipina.

Ketika ditanya tentang upaya pemerintah membantu TKW bernama Nasiroh binti Kamudin Indat dari Cianjur yang terancam hukuman pancung karena dituduh membunuh majikannya, Menaker mengatakan pemerintah akan mengirimkan keluarganya ke Arab Saudi.

“Dia mengaku membunuh majikannya, padahal dia tidak pernah memegang pistol.” kata Latief. Pengiriman anggota keluarganya itu dilakukan agar Nasiroh mau bercerita tentang keadaan yang sebenarnya.

Nasiroh yang pergi ke Sau di pada 1993 didakwa membunuh majikannya bernama Saleh al Semedi pada 1994. Selain mengirim keluarganya, pemerintah juga mengirim pengacara ke sana. (T.Eu01/RS01114:17/SP01122/10/97 14:35)

Sumber: ANTARA (22/11/1997)

_______________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XIX (1997), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 543-546.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.