PRESIDEN TENTANG PEMBERANTASAN KORUPSI

PRESIDEN TENTANG PEMBERANTASAN KORUPSI

Presiden Soeharto, menurut Menteri Pengawasan Emil Salim, telah meminta agar pemberantasan korupsi digiatkan. Hal itu diutarakan Kepala Negara dalam rapat dengan para Inspektur Jenderal Pembangunan, para Inspektur Jenderal

Departemen dan aparat pengawasan lainnya di Bina Graha, hari Selasa yang lalu. Tujuan ini ditekankan kembali, dalam rangka mengawasi dan mengamankan pembangunan dan untuk membasmi penyelewengan yang merugikan pembangunan.

Istilah korupsi di Indonesia perlu ditulis dengan huruf, besar "K". Karena ia memberi kesan tentang suatu penyakit nasional dan suatu kanker nasional, yang tak bisa dihapus dan selalu sulit dibasmi.

Jika Presiden meminta agar pemberantasan korupsi digiatkan lagi, itu berarti bahwa rupanya korupsi masih tetap subur dan sangat menggerogoti pembangunan. Walaupun Opstib tetap operasional dan mengumpulkan banyak kasus baru dan usaha menindak penyelewengan tetap berkobar.

Menteri Emil Salim menyinggung masalah pelaksanaan Keppres 14 dan 14 A. Penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan kedua Keppres itu telah terjadi. Dalam hal realisasi pembiayaan, disebut adanya praktek laporan fiktif, berita-acara fiktif dan kwitansi-fiktif.

Disinyalir terjadinya permainan dalam penanganan kasus-kasus, sehingga penindakan menjadi kabur. Semua itu bahan-bahan yang dikemukakan oleh para Irjen dan aparat-aparat pembangunan dan didengar langsung oleh Presiden. Yang tidak kita ketahui ialah apakah mungkin ada pola fiktif dalam penyusunan anggaran, yang melahirkan laporan, berita-acara maupun kwitansi fiktif tadi.

Walaupun korupsi perlu ditulis dengan "K" besar, permainan korupsi tetap merajalela dan aparat-aparat pengawasan bagaikan Don Kisot, si pahlawan dalam impian, toh ide pemberantasan korupsi dan instruksi mau pun perintah memberantas penyelewengan tetap merupakan hal yang penting bagi Indonesia.

Negeri kita sangat kotor karena lumpur penyelewengan di segala tingkatan. Masih adanya kesadaran untuk melawan hal-hal buruk seperti itu masih lebih baik daripada tidak ada sama sekali.

Yang perlu disesalkan ialah tidak adanya kemampuan pada bangsa ini untuk mensukseskan ide pemberantasan korupsi dan penyelewengan itu. Hal ini disebabkan karena kita memiliki sistim politik dan budaya yang lemah dan lunak, sistem administrasi yang tidak efektif, birokrasi yang kenyal dan hukum yang rapuh.

“Tekad memberantas korupsi dibelit oleh kaki-kaki gurita hambatan-hambatan tadi. Yang cara-cara, motivasi-motivasinya dan jenis-jenisnya dapat ditandai dan diungkapkan, maupun seperti yang dikatakan oleh Menteri Emil Salim ”yang sulit dikemukakan."

Dari keterangan Emil Salim ini, bisa dimaklumi bahwa korupsi di Indonesia bukan hanya memperlihatkan prakteknya dan permainannya; ia juga mempunyai kerahasiannya sendiri yakni "rahasia dibalik korupsi." Tugas pengawasan mungkin dapat dihadapkan langsung pada praktek korupsi dan penindakannya.

Tetapi rata-rata mereka gagal untuk mengungkapkan rahasia-rahasia yang terdapat dibalik praktek korupsi. Mereka seakan disihir oleh hati nuraninya sendiri untuk harus tetap "memegang rahasia" korupsi yang mereka ketahui dan mestinya mereka basmi itu, kadang-kadang karena alasan yang terlalu sederhana. Salah satunya mereka tak ingin dipecat dari jabatannya; juga mereka perlu hidup. Tidak terkecuali Menteri Emil Salim sendiri.

Dalam memberikan petunjuknya kepada para Irjen dan aparat pengawasan, Presiden Suharto meminta agar segalanya dilakukan atas dasar "check" dan "re­checking”, atas dasar preventif dan edukatif.

Petuah-petuah ini tentu patut dicamkan, agar usaha pemberantasan tepat dan efektif, tidak ceroboh dan mengada-ada. Kita setuju pada apa yang dikatakan Presiden.

Cuma yang perlu dijaga ialah agar supaya "re-checking" jangan mendesavoir hasil "checking’ yang positif sehingga bukti korupsi bisa lepas dari lacakan.

Aspek preventif jangan dicampur-adukkan dengan aspek edukatif sehingga Opstib menjadi pangling dan tugas pokok tak dijalankan. Inilah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tujuan pemberantasan korupsi.

Orang menganggap, antara lain, bahwa korupsi adalah penyakit bawaan birokrasi. Dari sudut pandangan tertentu anggapan itu mungkin benar. Tapiada yang melihatnya lebihjauh lagi ke belakang.

Korupsi, dalam anggapannya, berinduk pada sistem politik dan ekonomi di mana ia berada. Di mana jual beli jasa untuk memperoleh kesempatan maupun untung menjadi salah satu mode hidup umum dan "transaksi" dalam segala bidang, baik politik, ekonomi, moral, hukum, kebudayaan, merupakan sesuatu yang inheren dan tak terelakkan. Lingkaran setan penyelewengan akan bergulung terus tanpa dapat dibendung.

Korupsi dari sudut agama bisa dinilai sebagai semacam dosa. Dari sudut sosial ia ditempatkan sebagai perbuatan dan tercela. Bagi negara ia merupakan satu bahaya.

Namun dalam pandangan lain ia dianggap sebagaijalan menuju ”hidup lebih baik.” Bagi sikromo, tindakan koruptif diidentikkan sebagai nyamikan untuk membeli segelas kopi. Bagi yang tertekan hidupnya ia dianggap sebagai "suatu rahmat". Pada dasarnya dilihat dari sudut negara, bangsa, masyarakat dan individu, korupsi adalah suatu kejahatan. Karena itu ia harus dihilangkan, betapapun juga.

Maka bila ada permintaan dari Kepala Negara agar pemberantasan korupsi digiatkan, itu merupakan suatu instruksi nasional yang harus dijalankan dan dipatuhi.

Betapapun sulit dan berliku-liku bukan hanya memperlihatkan prakteknya jalannya dan banyak-ragam hambatan yang akan dihadapi. (DTS)

Jakarta, Merdeka

Sumber: MERDEKA (10/10/1980)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku V (1979-1980), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 875-877.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.