PRESIDEN TENTANG DAMPAK OPERASI PURNA YUDHA : MEREKA YANG DIRUGIKAN BISA MENGAJUKAN KLAIM

PRESIDEN TENTANG DAMPAK OPERASI PURNA YUDHA : MEREKA YANG DIRUGIKAN BISA MENGAJUKAN KLAIM

Yang Benar-benar Pejuang Tidak Usah Khawatir

Presiden Soeharto memberikan petunjuk kepada PEPABRI (Persatuan Pumawirawan ABRI) agar bagi mereka yang terkena Operasi Purna Yudha yang dilancarkan Operasi Tertib Pusat dapat mengajukan klaim, kalau benar-benar dirugikan.

"PEPABRI harus menangani masalah itu dan memberikan penerangan sebaik­baiknya kepada anggotanya. Bagi yang benar-benar pejuang tidak perlu kuatir", demikian pesan Presiden yang disampaikan Ketua Umum Pebabri Jenderal (Purn) Makmun Murad di Bina Graha Selasa kemarin.

Dikatakan, bagi veteran pejuang kemerdekaan yang benar-benar dirugikan dalam Operasi Purna Yudha Opstibpus itu dapat mengajukan klaim dalam tahap konsolidasi.

Hal ini telah mendapat perhatian serius dari pimpinan Operasi Purna Yudha Opstibpus dan pimpinan PP Pebabri.

Citra

Klaim itu adalah bagi yang benar-benar menjadi pejuang kemerdekaan namun karena kesalahan administrasi dan kelalaian lain-lainnya dapat diperbaiki untuk tahap selanjutnya.

Kekurangan administrasi itu, menurut Makmun Murad, karena waktu dulu tidak pernah terpikirkan akan setertib sekarang. Dalam pemeriksaan ulangan memang banyak yang ditolak keanggotaan veterannya karena terdapatnya kepalsuan data perjuangan sebagai veteran.

"Yang menjadi pusat perhatian kita dalam tahap konsolidasi operasi ini adalah agar citra veteran pejuang kemerdekaan dapat dipulihkan kembali," Makmun Murad menegaskan.

Bantuan aktif

Dalam mencapai tujuan Operasi Purna Yudha telah diinstruksikan agar sampai tingkat ranting seluruh slagorde Pepabri harus aktif membantu. Misalnya, kalau ada anggota veteran tingkat ranting yang terkena operasi kemudian minta tolong mencarikan komandannya, harus dipenuhi. Kalau misalnya pimpinan ranting Pepabri dapat membantu menjadi saksi.

Mengenai anggota Pepabri bersama FKPPI sebanyak 877.000 orang, anggota tercatat bertambah 7,5 pCt dibandingkan tahun lalu. PP Pebabri tingkat I sebanyak 26 karena di Timor Timur belum terbentuk dan pengurus cabang tingkat kabupaten/kotamadya sebanyak 277.

Kepada Presiden Soeharto selaku Ketua Dewan Pembina PP Pepabri dilaporkan tentang pertemuan DPP Pepabri dan Komisaris Dewan Pembina 22 Pebruari yang lalu.

Tujuan pertemuan itu untuk melengkapi keterangan yang diperlukan Komisaris sebagai kelanjutan rapat Presidium Dewan Pembina yang diketuai oleh Wakil Presiden Jenderal (Purn) Umar Wirahadikusumah.

Produksi beras.

Dalam pada itu Menteri Pertanian Achmad Affandi tetap optimis produksi beras dan pangan lainnya dalam tahun ini akan melebihi produksi tahun lalu kendati sekarang ini puluhan ribu hektar areal tanaman dirusak banjir.

Rasa optimis yang disampaikan Menteri seusai diterima Presiden Soeharto di Bina Graha, Selasa, didasari kenyataan jumlah areal yang terkena banjir maupun yang puso (diperhitungkan gagal panen) sangat sedikit dibanding areal tanaman yang ada sekarang ini.

Menurut Menteri, sekarang ini di seluruh Indonesia ada seluas 7,4 juta hektar tan aman pangan. Yang terkena banjir seluas 91.191 hektar diantaranya 21.900 hektar puso.

Areal terkena banjir terbanyak di Jawa Tengah seluas 45.113 hektar, menyusul Jawa Timur 35.619 hektar. Kendati di Jawa Timur lebih sedikit dibanding Jawa Tengah, namun kerugian tanaman lebih besar di Jawa Timur yang tercatat puso saja 16.808 hektar.

Presiden Soeharto menginstruksikan diambillangkah-langkah membantu petani yang menderita akibat banjir ini. Langkah-langkah darurat telah diambil yakni pengadaan bibit padi sebanyak 75 ton dan bibit palawija 25 ton untuk Jawa Tengah. Untuk Jawa Timur disediakan bantuan bibit senilai Rp 35 juta.

Menteri mengatakan, sebagai akibat banjir ini musim paceklik akan dirasa panjang oleh korban banjir itu. Dalam hubungan ini Presiden telah memerintahkan agar diupayakan lumbung-lumbung desa dapat memberikan pinjaman bahan makanan kepada petani yang menderita, dan pengembaliannya sesudah panen.

Dalam kesempatan itu, dikatakan oleh Menteri bahwa seluruh kekayaan PT Patra Tani (milik Pertamina) di Sumatera Selatan dikelola oleh Departemen Pertanian. PT. Patra Tani dibentuk semasa Pertamina dipimpin Ibnu Sutowo mempunyai 201 hektar semula direncanakan sebagai usaha perkebunan padi secara mekanis.

Setelah dikelola oleh Departemen Pertanian, kata Menteri, areal itu akan dijadikan kebun induk bibit, baik padi, jagung dan palawija lainnya, kelapa serta udang. Bibit dari sana diharapkan dapat dikembangkan sebagaimana bibit yang diproduksi PT Sang Hyang Seri di Jawa Barat. (RA).

Jakarta, Pelita

Sumber : PELITA (29/02/1984)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VII (1983-1984), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 528-530.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.