PRESIDEN TEGASKAN : PEMBANGUNAN EKONOMI TETAP PRIORITAS UTAMA

PRESIDEN TEGASKAN : PEMBANGUNAN EKONOMI TETAP PRIORITAS UTAMA

Presiden Soeharto sekali lagi menegaskan, pada tahap sekarang dalam melaksanakan pembangunan yang ber1andaskan sepenuhnya pada Pancasila dan UUD 1945, kita masih tetap meletakkan pembangunan ekonomi pada skala prioritas pertama.

Langkah ini merupakan suatu pilihan yang diambil semenjak Orde Baru kita tegakkan pada tahun 1966 untuk memutuskan lingkaran tidak berujung pangkal dari segala kemerosotan di segala bidang yang telah terjadi pada masa sebelumnya.

Dengan pembangunan ekonomi itu, kita harus dapat memperbaiki tingkat kehidupan rakyat banyak dan bersamaan dengan itu, kita letakkan landasan yang kokoh bagi tahap pembangunan berikutnya.

Penegasan itu diungkapkan Presiden pada pembukaan Rapat Kerja Departemen Perindustrian yang berlangsung di Istana Negara, Rabu kemarin.

Dijelaskan oleh Kepala Negara, pembangunan ekonomi tetap diletakkan dalam kerangka pembangunan dalam arti luas, sebagaimana ditegaskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Pembangunan tidak hanya bergerak pada sisi ekonomi saja namun pembangunan ekonomi tetap merupakan faktor penting dan bahkan menentukan bagi berhasil atau gagalnya pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan.

Merombak Struktur Ekonomi

Dikatakan pula oleh Presiden, dalam Pelita III ini,peranan industri sebagai bagian pembangunan bidang ekonomi akan berperanan semakin luas dibandingkan dengan pada pelaksanaan Pelita I dan II.

Peranan industri dalam pembangunan akan terus ditingkatkan karena dalam jangka panjang kita harus dapat merombak struktur ekonomi yang berat ke agrans ke arah struktur ekonomi yang seimbang.

"Dalam jangka panjang, kita harus dapat membangun industri yang kuat dengan dukungan pertanian yang kokoh," kata Presiden.

Sektor pembangunan industri tani harus mampu mencapai tujuan kembar dari pembangunan. Tujuan kembar itu ialah perbaikan tingkat hidup rakyat banyak dan terciptanya landasan yang kokoh bagi tahap pembangunan berikutnya.

Hanya dengan terus mengejar kedua tujuan kembar tadi, secara bertahap kita akan dapat makin mendekati wujud masyarakat yang kita cita-citakan yaitu masyarakat yang maju, sejahtera dan berkeadilan sosial.

Untuk itu, pembangunan sektor industri harus berkembang secara bertahap. Apabila pada Repelita I prioritas ditumpahkan pada pembangunan industri yang mendukung sektor pertanian, danpada Repelita II kita sudah mulai membangun industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, maka dalam Repelita III ini pembangunan industri akan mengutamakan pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi.

Taruhan Masa Datang

Kepada segenap pihak yang menangani dan bertanggung jawab terhadap pembangunan di bidang industri, Presiden berpesan hendaknya pembangunan sektor industri dikembangkan secara terpadu baik dalam lingkungan sektor industri sendiri maupun dalam hubungannya dengan sektor lainnya.

Pembangunan sektor industri mempunyai kaitan erat dengan sektor lainnya seperti perhubungan, tenaga kerja, pemasaran dan tersedianya bahan baku.

Tumbuhnya industri baru harus diarahkan agar mempunyai akibat positif terhadap pembangunan yaitu terbukanya kemungkinan lain bagi berkembangnya kegiatan ekonomi, bertambahnya lapangan kerja, munculnya kegiatan ekonomi baru yang menunjang dan menampung hasil industri baru itu serta bertambah luasnya permintaan akan bahan bahan baku dan jasa.

Sebaliknya, apabila tidak diarahkan secara tepat, tumbuhnya industri baru dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan bahkan dapat melumpuhkan sektor industri sendiri.

Kepada segenap peserta Rapat Kerja, Presiden juga berpesan agar petunjuk GBHN dikaji dan diperhatikan sungguh-sungguh dalam mengelola kegiatan industri apa yang sudah dapat dikerjakan hendaknya dimantapkan guna menghadapi tugas besar di masa mendatang, sedangkan hal yang belum sempat dikerjakan hendaknya mulai ditangani sekarang.

”Sungguh, tarohan kita di masa datang, jaminan bagi bangsa ini untuk menikmati kemajuan yang penuh kesejahteraan, terletak pada keberhasilan atau ketidak berhasilan kita dalam membangun sektor industri ini,”demikian penegasan Presiden.

Adakan Penilaian

Menteri Perindustrian Ir.AR Soehoed dalam laporannya antara lain menyatakan, Rapat Kerja itu merupakan kegiatan Departemen sebagai usaha mewujudkan Trilogi Pembangunan dan pelaksanaan amanat GBHN.

Rapat Kerja itu akan dimanfaatkan untuk mengadakan penilaian atas pelaksanaan tugas secara menyeluruh dan untuk secara koordinatif memerinci rencana kerja sambil melakukan perkiraan terhadap perkembangan di masa mendatang.

Segala unsur balk berupa pengalaman kerja, sarana dan prasarana yang dimiliki sampai pada unsur pendorong baik berupa kecakapan maupun kemampuan yang ada, akan dikumpulkan dan dinilai sebagai pengalaman bagi masa mendatang.

Rapat Kerja yang bertemakan "meningkatkan peranan industri dalam pembangunan nasional secara serasi dan terpadu", diikuti oleh 375 peserta terdiri karyawan pejabat dalam lingkungan Departemen Perindustrian dari Eselon I sampai Eselon III, para Kepala Kantor Wilayah dari semua propinsi, para perwakilan perindustrian di luar negeri, para Asisten Menteri dan Staf Akhli, Kepala – Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri serta Kepala-Kepala Balai Industri seluruh Pimpinan Badan Usaha Milik Negara serta para pejabat yang menangani proyek-proyek pembangunan.

Rapat Kerja selanjutnya dilaksanakan di Hotel Horizon, Jakarta, selama 5 hari. (DTS)

Jakarta, Suara Karya

Sumber: SUARA KARYA (11/06/1981)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 396-398.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.