PRESIDEN TEGASKAN KESEKIAN KALINYA

PRESIDEN TEGASKAN KESEKIAN KALINYA; DEMOKRASI BUKAN HANYA KEBEBASAN MENGELUARKAN SUARA DAN DAKWAAN [1]

 

Jakarta, Suara Karya

Presiden Soeharto kemarin untuk kesekian kalinya mengajak agar kita semua berhati-hati dalam menggunakan hak2 demokrasi. Demokrasi bukan hanya kebebasan mengeluarkan suara. bukan pula kebebasan melemparkan dakwaan, sebab demokrasi mengandung tanggungjawab.

Ditegaskan juga oleh Presiden bahwa mungkin saja kita berbeda pendapat mengenai sesuatu masalah, tetapi perbedaan pendapat. Itu harus kita pecahkan secara dewasa, harus kita salurkan melalui lembaga2 perwakilan rakyat atau saluran2 demokrasi lain yang tersedia. Kita carikan penyelesaiannya melalui musyawarah dan mufakat. Untuk itu kita boleh beradu alasan dan bukannya beradu kekuatan. Penegasan ini diucapkan Presiden pada pengambilan sumpah Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Prof. Oemar Seno Adji dan Dr. R. Santoso Poedjosoebroto SH. serta Pelantikan Menteri Kehakiman Prof. Mochtar Koessoemaatmadja dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Sj arif Thajeb hari Selasa di Istana Negara.

Presiden menyatakan juga bahwa melaksanakan strategi pembangunan sesuai yang digariskan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah kewajiban demokrasi, sehingga menganggap sepi garis yang telah ditetapkan oleh MPR, apalagi bila menyimpangkannya mempakan benih berbahaya yang akhirnya membunuh benih demokrasi.

Pada kesempatan itu juga Presiden mengatakan bahwa pengambilan sumpah Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Prof. Oemar Seno Adji SH dan Dr. R. Santoso Poedjosoebroto SH yang diselenggarakan di Istana Negara dan dilakukan pada saat yang beruntun dengan pengambilan sumpah Menteri, tidak berarti Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung berada dibawah Presiden. Hal ini ditegaskan agar tidak timbul salah pengertian.

Pemerintah Tegas

Kerusuhan yang teljadi di ibukota tanggal 15 Januari yang lalu rnenurut Presiden antara lain disebabkan oleh penggunaan yang tidak hati2 terhadap kebebasan dalam demokrasi.

Demonstrasi yang tidak terkendali telah merangsang kerusuhan, pengrusakan dan pembakaran2. Terhadap kerusuhan2 tersebut Pernerintah bertindak tegas. Siapa yang bersalah harus dimintai tanggungjawabnya berdasarkan hukum. Demi tanggungjawabnya Pemerintah akan mengambil segala kebijaksanaan yang diperlukan untuk menjamin kehidupan bangsa yang bergairah akan tetapi tertib. Kebijaksanaan2 Pemerintah seperti melarang demonstrasi, menertibkan kehidupan kampus universitas, menertibkan pers, bukanlah tanda2 awal matinya demokrasi, demikian penegasan Presiden. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijaksanaan2 tersebut diambil untuk rnenyelarnatkan kehidupan dernokrasi sebagai syarat berhasilnya Repelita II.

Tetapi Presiden juga merasa penting bahwa kejadian tersebut diatas harus membuat kita semua mawas diri dan mencegah peristiwa semacam itu terulang kembali.

Kekuasaan yang Merdeka

Menurut Presiden Soeharto kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Kekuasaan itu terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Dengan begitu kekuasaan kehakiman akan dapat mengetrapkan hukum dan memberikan keadilan tanpa perasaan was2 karena tekanan dari luar.

Hukum yang tegak dan rasa keadilan yang mantap akan rnerupakan kunci penting ketentraman masyarakat.

Modal

Presiden Soeharto menyinggung pula mengenai modal dan ketrampilan yang belum kita punyai sepenuhnya, oleh karena itu kita perlu menggunakan kerjasama dengan dunia luar. Hal ini tidak berarti kita kehilangan hargadiri atau kita menjual diri. Presiden menegaskan bahwa tahap seperti itu perlu kita lewati agar pembangunan berjalan lebih cepat dan agar pembangunan dan keadilan yang kita cita2kan setapak demi setapak.

Selanjutnya dikatakan pula bahwa keadilan sosial tidak mungkin terwujud dalam keadaan ekonomi nasional yang lemah. Walaupun begitu kerangka dasar keadilan sosial tsb, telah mulai diusahakan.

Hukum Tetap Bercorak Indonesia

Masalah hukum menurut Presiden erat hubungannya dengan masala pembangunan bangsa. Hukum akan dirasakan tidak hanya sebagai sesuatu yang harus dipatuhi tetapi tidak dimengerti, melainkan menjadi bagian dari nilai tata kehidupan yang dirasakan wajib ditegakkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, semangat dan arah pembangunan hukum di Indonesia hams tetap bercorak Indonesia disamping berkembang diatas asas2 hukum universil.

Lebih lanjut Presiden mengatakan bahwa warna dasar dari corak Indonesia itu adalah pandangan hidup dan cita2 kemasyarakatan kita yaitu Pancasila.

Masalah Pendidikan

Presiden menekankan pada bagian lain pidato nya bahwa pembangunan bidang pendidikan sangat menentukan berhasilnya pembangunan bangsa. Disamping membangun gedung2 sekolah, dikembangkan pula sistim pendidikan nasional yang lebih cocok dengan tuntutan bangsa yang sedang membangun.

Dinyatakan oleh Presiden betapa besar masalah pendidikan yang nampak dari gambaran kebutuhan anak2 yang belajar. Tahun 1978 yang akan datang anak2 umur 7 sampai dengan 12 tahun diperkirakan berjumlah 23 juta anak dan diperkirakan yang bisa ditampung dalam sekolah2 dasar bam akan meneapai 85 %. Selanjutnya Presiden menandaskan bahwa kita harus membangun sistim pendidikan nasional sebagai bagian penting dari pembangunan bangsa. artinya disamping mendidik tenaga pembangunan yang eakap dan trampil juga manusia Indonesia yang ber Pancasila.

“Kecerdasan akal dan ketinggian moral harus menjadi perhatian”. Demikian ditekankan Presiden Soeharto. (DTS)

SUMBER: SUARA KARYA (23/01/1974)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku III (1972-1975), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 400-402.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.