PRESIDEN SUMBANGKAN GAJI SETAHUN

PRESIDEN SUMBANGKAN GAJI SETAHUN[1]

 

 

Jakarta, Republika

Terhitung sejak Maret 1998 hingga Maret 1999, Pak Harto dipastikan tidak menerima gaji dan tunjangan sebagai Presiden RI. Hal ini sesuai keputusan Kepala Negara sendiri yang berniat menyumbangkan seluruh gajinya untuk negara guna membantu masyarakat yang terkena dampak krisis moneter sekarang ini. Saya menerima pensiun sebagai jenderal besar TNI AD. Uang pensiun saya cukup untuk menghidupi saya apalagi sudah tidak mempunyai tanggungan.

Karena itu, seluruh gaji saya sebagai Presiden, saya sumbangkan, kata Mensesneg Saadilah Mursjid mengutip ucapan Kepala Negara. Mensesneg Saadilah Mursjid yang didampingi Menpen Alwi Dahlan dan Menko Ekuin/Kepala Bappenas Ginandjar Kartasasmita, menambahkan menghadapi kesulitan ekonomi dewasa ini Kepala Negara juga minta kerelaan para menteri untuk menyumbangkan gaji pokoknya guna membantu masyarakat.

“Keputusan ini diambil dalam sidang kabinet pertama yang dipimpin langsung Kepala Negara,” tambah Alwi Dahlan.

Semua sumbangan ini. kata Mensesneg, nantinya akan disalurkan lewat berbagai program bantuan, misalnya, kepada pedagang makanan sehingga mereka bisa menjual dagangannya dengan harga murah.

“Presiden Soeharto menugaskan Menteri Sosial Ny. Siti Hardiyanti Rukmana untuk menyusun pelaksanaan teknis dari semua sumbangan ini serta pelaksanaan teknis dari keputusan itu,” katanya.

“Selama ini, gaji Presiden perbulan, laporannya dilakukan secara terbuka, agar mudah dinilai oleh masyarakat,” tegas putri sulung Pak Harto yang dipanggil Tutut ini.

Fungsi dana untuk menangani masalah sosial, misalnya membantu para tenaga kerja yang belum tertangani akibat krisis moneter.Pemberian dana tersebut, misalnya diberikan dalam bentuk sebungkus nasi. Tapi syaratnya, makanan tersebut harus dibeli di warung makanan (semacam warteg) yang berada di sekitar tempat kerja nya, katanya. Tujuannya agar warteg-warteg itu ketiban rezeki karena terkena dampak krisis.

Diakui aturan tentang pengumpulan dana ini belum dibuat khusus. Namun katanya jika diperlukan akan segera dikeluarkan.

Sumbangan gaji presiden selama setahun untuk mengentaskan kemiskinan akibat krisis itu mendapat sambutan beragam. Ada yang positif menyambutnya, ada yang menilai sekadar karikatif.

Menpera/Kepala BPN Ary Mardjono mengakui sangat mendukung usaha pengentasan kemiskinan meski dengan pemotongan gaji. Saya sangat setuju dan mendukung imbauan Presiden Soeharto agar kami merelakan gaji selama setahun, kata Ary semalam. Gerakan sosial seperti itu menurut Ary, diharapkan menjadi contoh dan bisa diikuti yang lain.

Semangat demikian itu bagus, kata Wakil Ketua DPR Rl Syarwan Hamid, kemarin (17/3). Ketika ditanya apakah akan diikuti pula oleh anggota dewan, Syarwan belum bisa komentar banyak. Menyumbang itu hendaknya sesuai kemampuan. Kalau ada yang punya uang banyak ya boleh saja menyumbang. Tapi, kalau menyumbang dari gaji sedangkan gajinya lebih kecil, apa yang diberikan untuk anak, kata penasihat FABRl DPRRI ini.

Sedangkan ketua DPR/MPR H.Harmoko belum memberikan isyarat yang jelas.

“Ya, kita akan rapatkan dengan pimpinan yang lain, apakah anggota juga setuju gajinya disumbangkan,” kata Harmoko pada wartawan.

Wakil Ketua DPR/MPR lainnya, Buya Ismail Hasan Metareum berpendapat menyumbang sesuatu itu bisa. Kalau kita minta gaji mereka (anggota dewan) untuk disumbangkan kepada negara apa yang mereka makan itu yang perlu dipertimbangkan, ucapnya. Kalau dalam bentuk pengabdian, yang lain bisa dilakukan.

Dua pengamat politik LIPI, Indria Samego dan Hermawan Sulistyo (Kiki), menilai kebijakan menyumbangkan gaji itu upaya untuk menaikkan derajat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah. Namun, keduanya merasa heran, di saat krisis kepercayaan masih tinggi, pengelolaan sumbangan itu justru diserahkan ke Departemen Sosial.

Baik Indria maupun Kiki menilai penyerahan ke Depsos dapat mempertajam pandangan rakyat akan tetap berlangsungnya praktek nepotisme.

“ltu bisa menghancurkan upaya peningkatan rasa percaya rakyat terhadap Pemerintahnya,” kata Kiki.

Atas dasar itulah, Kiki menilai kebijakan itu lebih bersifat karikatif (simbolis). Kebijakan itu, katanya. bagai membedaki orang yang sedang sakit parah agar tampak sehat.

Indria menambahkan sebaiknya sumbangan tersebut dianggap sebagai pemasukan negara non pajak, dan masuk ke kas negara lewat Departemen Keuangan.

“Sehingga pertanggung-jawabannya lebih jelas, dan akan terlihat dalam laporan APBN,” ujar Indria.

Dalam sidang Kabinet VII kemarin juga dibahas cara menstabilkan rupiah.

“Mengenai CBS kita tidak akan menerapkan sistem tersebut pada saat-saat sekarang. Untuk itu diperlukan persyaratan-persyaratan yang dewasa ini kita tidak bisa memenuhinya, khususnya ketersediaan devisa yang memadaiuntuk mendukungnya,” jelas (Ginandjar).

Presiden juga memberi petunjuk tentang prioritas-prioritas yang harus dapat perhatian daripada menteri yaitu pengadaan pangan, papan,pendidikan dan kesehatan. Pengadaan pangan seperti minyak goreng, terigu, kedelai, gula pasir dan lain-lain, misalnya harus impor maka Pemerintah akan memberi subsidi.

Pada sidang kabinet itu, Kepala Negara didampingi Wapres BJ Habibie, Menko Polkam Feisal Tanjung, Menko Ekku Wasbang dan Industri Ginandjar Kartasasmita , Menko Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Hartarto, serta Menko Kesra Haryono Suyono.

dam!ban/poyNie/dam/ttw.

Sumber: REPUBLIKA (01/03/1998)

___________________________________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 54-56.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.