PRESIDEN SOEHARTO : TINGKATKAN MUTU SETIAP PEMILU

PRESIDEN SOEHARTO : TINGKATKAN MUTU SETIAP PEMILU[1]

 

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto menekankan perlunya meningkatkan kualitas dalam setiap kali melaksanakan pemilu. Hal itu penting karena pemilu merupakan wujud paling nyata dalam kehidupan demokrasi atau tempat seluruh rakyat memilih wakil yang akan duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat.

Penegasan Kepala Negara itu disampaikan Menteri Negara Sekretaris Negara (Mensesneg) Moerdiono kepada wartawan di Jakarta, hari Senin (30/12).

Ia didampingi Sekjen Dewan Pertahanan Keamanan Nasional (Wanhankamnas), Letjen TNI (Pum) Soekarto, Staf Ahli Wanhankamnas, Dr. Pratiwi Sudarmono, serta Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Kabinet Rl, Lambock V Nahattands.

Kepada wartawan, mereka menjelaskan terbitnya dua peraturan yang mengatur Pemilu, yaitu Keppres No.99 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas PP No 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan UU Pemilu.

“Dan kita semua mengetahui, pemilu dilakukan dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dan kerahasiaan itu justru terjamin di bilik-bilik suara.” kata Mensesneg. Untuk itu, Kepala Negara menekankan perlunya meningkatkan kualitas setiap kali pemilu tersebut.

Dikatakan, dalam rangka meningkatkan kualitas pemilu itu, Presiden menugaskan Selqen Wanhankamnas untuk meneliti pelaksanaan pemilu yang terbaik. Dikatakan, kedua peraturan tentang pemilu tersebut merupakan wujud upaya pelaksanaan untuk selalu meningkatkan kualitas pemilu seperti ditekankan Presiden Soeharto.

Melalui kedua peraturan itu, lanjut Mensesneg, diharapkan pemilu bisa dilaksanakan dengan tenang sekaligus memberi kesempatan kepada rakyat untuk mendengar sebaik-baiknya konsep pembangunan yang akan dikemukakan.

Enam Wilayah Kampanye

Sambil tetap memperhatikan asas keadilan, untuk menghindari agar massa dari organisasi sosial politik peserta pemilu tidak bertabrakan satu sama lain, melalui Keppres No.99 tersebut, pemerintah di antaranya menetapkan membagi menjadi enam wilayah kampanye.

Yaitu, wilayah Sumatera, Jawa, lalu Bali, NTB, NTT, dan Timtim dalam satu wilayah Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku dan Irian Jaya yang juga dalam satu wilayah.

“Dengan adanya pembagian wilayah itu maka bisa dihindari massa dari satu kontestan bertemu dengan massa dari kontestan lainnya.” kata Mensesneg.

Pasal 9 Keppres No.99 menyebutkan, pada hari yang sama, setiap organisasi dapat meyelenggarakan kampanye Pemilihan Umum sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) wilayah kampanye Pemlihan Umum yang berbeda.

Untuk memperjelas, Staf Ahli Wanhankamnas Dr. Pratiwi Sudarmono mengambil contoh, bahwa sebuah OPP pada hari Senin bisa kampanye di dua wilayah yang berjauhan, sedang OPP lain pada hari itu juga berkampanye di dua wilayah lain.

“Sekalipun kemungkinan bertemunya massa dari dua Orsospol masih ada, tapi hal itu kecil sekali.” kata Pratiwi yang pernah dicalonkan menjadi astronot Indonesia.

Menurut Pratiwi, pembagian wilayah ini untuk mencegah kejadian yang pemah timbul pada pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu bertemunya massa dari OPP yang berbeda.

Untuk itu, menurut pasal 10 Keppres No.99, penentuan jadwal waktu dan wilayah kampanye ditetapkan bersama-sama oleh Badan Penyelenggara/Pelaksana Pemilihan Umum dengan DPP Organisasi. Hal itu dituangkan secara tertulis dan mengikat semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kampanye pemilu, dan sudah tersusun 20 hari sebelum dimulai masa kampanye. Namun, bila tidak tercapai kesepakatan, penetapan jadwal waktu dan wilayah akan dilakukan oleh Ketua Panitia Pemilihan Indonesia.

Menjawab pertanyaan seputar pelaksanaan kampanye, terutama kemungkinan membawa tanda gambar perorangan, Pratiwi menegaskan, hakekat kampanye ada pada ketiga OPP. Karena itu, kampanye hanya diizinkan membawakan atribut ketiga OPP.

“Jadi untuk kampanye, lebih baik tidak membawa gambar siapa pun. Ini juga termasuk gambar di kaos. Kalau kaosnya gambar orang tidak boleh, tapi kalau atribut OPP, boleh.” katanya.

Hal itu selaras dengan pasal 8 yang berbunyi,

“dalam kampanye Pemilihan Umum yang berbentuk rapat umum, pertemuan umum, dan penyebaran kepada umum atau pemasangan di tempat umum, semua pihak yang hadir hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut organisasi yang bersangkutan.”

Sumber : KOMPAS (31/12/1996)

_______________________________________________
[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVIII (1996), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 118-120.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.