PRESIDEN SOEHARTO : TIDAK BOLEH TERJADI PEJABAT PEMERINTAH MENG-HALANG2I KEGIATAN KEAGAMAAN

PRESIDEN SOEHARTO : TIDAK BOLEH TERJADI PEJABAT PEMERINTAH MENG-HALANG2I KEGIATAN KEAGAMAAN [1]

 

Jakarta, Pelita

Presiden Soeharto menegaskan, tidak benar dan tidak pada tempatnya apabila pejabat pemerintah mempersukar atau menghalang-halangi kegiatan agama, “Hal ini tidak boleh terjadi di dalam negara Pancasila”, kata Presiden.

Presiden mengemukakan hal ini ketika memberikan sambutan pada peringatan Nuzulul Qur ‘an, Sabtu malam, di Istana Negara.

Hadir dalam peringatan itu selain wakil Presiden Sultan Hamengkubuwono, juga bekas Wakil Presiden pertama RI/Proklamator Dr. H. Moh Hatta beserta istri, para menteri, Ketua MPR/DPR Dr. K.H. Idham Chalid, Ketua DPAMr. Wilopo, para korp diplomatik negara2 Islam tokoh2 Islam serta undangan lain yang memenuhi ruangan upacara di Istana Negara.

Upacara diawali dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya disusul dengan pembacaan Al Quran oleh juara pertama golongan kanak2 pada MTQ Samarinda Sasa Sudarsa, sedang uraian Nuzulul disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Syukri Gazali dan sambutan oleh Menteri Agama Prof H.A. Mukti Ali.

Kepala Negara dalam penegasannya juga memperingatkan bahwa alat2 negara tidak berdiam diri apabila ada unsur2 yang menyalahgunakan kekuasaan ibadah agama dengan melakukan kegiatan2 yang dapat menimbulkan kecemasan dalam masyarakat.

Karenanya, kata kepala Negara hendaknya terus dibina saling pengertian dan kerjasama antara pejabat pemerintah dan pemuka agama, demi terwujudnya masyarakat Pancasila yang sosialis religius.

Kepala Negara melihat sebagai tidak mudah diwujudkan cita2 nasional itu dan diminta kita menyadari bahwa tidak semua masalah berada dalam kekuasaan kita, karena seringkali terjadi hal2 yang diluar rencana kita “Tanpa keyakinan dan keteguhan hati yang bersumber pada iman kita kepada Allah SWT, kita dapat menjadi gelisah dan putus asa”.

Dalam suasana bulan Ramadhan inidimana seluruh kaum muslimin berpuasa mari kita melakukan introspeksi dan bermawas diri, mari kita tafakur dan merenung sejenak, seraya bertanya kepada diri sendiri : “sampai di manakah kita telah menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama yang kita yakini bersama sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran?”,……ajak Kepala Negara.

Memperbaharui Tekad

Kepala Negara kembali mengulangi seruan2annya agar menjelang Hari Raya Idul Fitri para usahawan tidak memberi hadiah2 kepada pejabat yang nyata2 melampaui kewajaran silaturahmi.

Kepada semua pihak, terutama kepada semua orang yang telah berpunya, Kepala Negara menyerukan untuk hidup sederhana, hidup secara wajar dan tidak bermewah2. “Hakekat hidup sederhana adalah keprihatinan dan kewajaran”, katanya.

Kepada para pejabat pemerintah, Kepala Negara minta untuk benar-benar melaksanakan dan sekaligus memberikan tauladan dalam hidup sederhana dan wajar.

“Hidup sederhana dan wajar, bersikap jujur dan tekun bekerja merupakan sifat2 utama yang hams dimiliki oleh setiap pejabat negara, yang ingin mengabdi kepada rakyat dan bangsanya yang sedang memeras keringat untuk membangun”, katanya.

Kepada masyarakat, Kepala Negara menganjurkan untuk turut berusaha agar para pejabat bersikap jujur dan melaksanakan tugas selurus-lurusnya. “Jangan malahan menggoda dengan pemberian2 ataupun memenuhi saja permintaan seorang pejabat yang ada sangkut pautnya dengan jabatannya itu, karena terdorong oleh kemungkinan keuntungan yang akan diperoleh si pengusaha tersebut”, kata Kepala Negara memperingatkan.

Untuk memenuhi itu semua Kepala Negara mengajak agar menjadikan bulan Ramadhan ini untuk memperbaharui tekad guna mengembangkan semua kewajaran hidup.

Kepala Negara mengajak “marilah kita pertebal kesadaran beragama dan kita perkuat kesungguhan untuk menjalankan ajaran2 agama”, Karena menurut Kepala Negara banyak penyakit masyarakat yang akan dapat diberantas dengan senjata ampuh tersebut (ajaran2 agama-red).

Kepala Negara merasakan bahwa untuk meningkatkan kehidupan beragama dan meningkatkan peranan agama dalam pembangunan masyarakat yang sosialistis religius berdasarkan Pancasila, ummat Islam Indonesia sangat memerlukan suatu Pusat Islam dengan ruang lingkup nasional.

Rencana pembangunan sebuah Pusat Islam (Islamic Centre) yang bersifat nasional di Jakarta kini sedang diolah, demikian Kepala Negara. (DTS)

Sumber:  PELITA (13/09/1976)

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku “Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku IV (1976-1978), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 187-189.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.