PRESIDEN SOEHARTO : TETAP PEGANG TEGUH AMANAT UUD’45

PRESIDEN SOEHARTO :

TETAP PEGANG TEGUH AMANAT UUD’45[1]

 

Jakarta, Kompas

Presiden Soeharto menegaskan, langkah ekonomi apa pun yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi keadaan ekonomi saat ini, tetap berpegang teguh pada amanat yang digariskan UUD 1945.

Penegasan Kepala Negara itu disampaikan oleh Mensesneg Moerdiono, usai diterima Presiden Soeharto bersama Menperindag Tunky Ariwibowo dan Sekjen Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan (DPK-Ekku) Prof. Widjojo Nitisastro, di kediaman Jl. Cendana, Jakarta, Rabu (4/3).

Kepada presiden, ketiga pejabat tinggi itu melaporkan berbagai hal yang memerlukan keputusan presiden dan berbagai langkah yang diambil para menteri untuk memantapkan situasi ekonomi dan keuangan. Secara umum, kata Moerdiono, presiden menegaskan, langkah ekonomi apa pun yang dilakukan dalam rangka mengatasi keadaan ekonomi saat ini, baik jangka pendek maupun jangka panjang, hendaknya berpegang teguh pada amanat yang digariskan oleh UUD 45.

“Tegasnya, kita tidak akan menuju kepada liberalisme. Kedua, ekonomi kita tetap berpegang pada pesan-pesan UUD 45, khususnya pasal 33, dan ketiga, salah satu wujud yang penting dari pasal 33 adalah digerakkannya koperasi. Karena itu, presiden menekankan lagi hendaknya kita semua, setiap kegiatan ekonomi, memberi kesempatan dan memberi dorongan yang sebesar-besarnya bagi tumbuhnya koperasi sebagai salah satu bentuk yang penting dari ekonomi kita.” kata Mensesneg Moerdiono.

Masalah Apkindo, Mensesneg mengatakan, pertama, mereka melaporkan masalah Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo). Hal itu dilakukan, terutama karena Apkindo sebelumnya pernah mengeluarkan keputusan yang kemudian mereka luruskan lagi.

“Ringkasnya, Apkindo sendiri telah mengeluarkan keputusan tidak akan mencampuri atau mengendalikan kegiatan bisnis para anggotanya.” kata Mensesneg,

Selain itu, Apkindo membebaskan sepenuhnya kepada seluruh anggota untuk memilih jasa perkapalan yang diperlukan dalam melakukan kegiatan ekspor kayu.

Dalam hal ini, Presiden Soeharto menekankan sekali lagi pentingnya menjaga kelestarian hutan.

“Karena itulah, penebangan kayu ada ketentuan-ketentuannya. Dalam rangka pelestarian ini dilakukan penanaman kembali hutan-hutan.” jelas menteri.

Kepala Negara juga menekankan, pentingnya nilai tambah pengolahan kayu hutan, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Itu yang Bapak Presiden tekankan. Dan saya kira, itu memang merupakan perintah dari UUD 45 yang kita semua perlu melaksanakannya.” lanjut Mensesneg.

Mensesneg juga menegaskan, pemerintah tetap menghapus monopoli Bulog, kecuali dalam hal beras.

“Sebab beras merupakan kebutuhan yang sangat pokok dari rakyat kita.” kata Moerdiono.

Selain itu, mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas dan bersifat sebagai negara kepulauan.

“Tujuannya adalah agar kebutuhan pokok ini dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.” jelasnya.

Sedang kebutuhan bahan pokok lain, dilaksanakan oleh importir umum. Pemerintah, lanjut Moerdiono, memberi perhatian besar pada masalah kebutuhan bahan pokok, seperti beras, gula, tepung terigu, minyak goreng, dan kedelai yang merupakan bahan bagi makanan rakyat seperti tahu dan tempe. Selain itu, pemerintah juga memberi perhatian besar pada masalah pakan ternak.

Subsidi Bahan Pokok

Karena itu, Presiden menegaskan, pemerintah memberi subsidi bahan pokok melalui harga bahan pokok.

“Ingin saya tegaskan, subsidi itu sesungguhnya kepada rakyat, bukan kepada pengusaha yang mengimpor. Sebab, seperti kita ketahui dengan melemahnya nilai tukar rupiah, maka harga barang impor sangat membubung tinggi..” tegas Moerdiono.

Selain itu, Presiden juga menyetujui keputusan pemerintah yang mengizinkan PMA dan perusahaan patungan Indonesia dan asing untuk mengimpor bahan baku dan bahan penolong, seperti spare parts yang diperlukan untuk produksi industri, baik untuk ekspor maupun memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Selain itu, Kepala Negara juga menyetujui masalah retribusi ekspor di daerah. Melalui Inpres No.1 dan No.2 Tahun 1998, pemerintah meminta daerah tidak memungut retribusi yang kurang perlu untuk meningkatkan efisiensi ekonomi secara nasional.

“Akan tetapi, dalam kenyataannya masih ada daerah-daerah yang mengenakan retribusi untuk ekspor yang menjadi penghambat perdagangan antar provinsi.” kata Moerdiono.

Untuk itu, Presiden meminta inventarisasi daerah yang masih mengenakan retribusi semacam itu, agar pemerintah bisa mengambil langkah kepada daerah untuk meniadakan retribusi tersebut.

Sumber : KOMPAS (05/03/1998)

_________________________________________________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita.” Buku XX (1998), Jakarta : Antara Pustaka Utama, 2008, hal 203-205.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.