PRESIDEN SOEHARTO TEGASKAN KEPALA DAERAH HARUS MAMPU DORONG RAKYAT IKUT PEMBANGUNAN

PRESIDEN SOEHARTO TEGASKAN KEPALA DAERAH HARUS MAMPU DORONG RAKYAT IKUT PEMBANGUNAN

Presiden Soeharto menegaskan di Jakarta, Senin pagi, bahwa kepala daerah harus mampu menggerakkan dan mendorong rakyat di daerahnya berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program dan kebijaksanaan yang ditetapkan.

Kepala Negara mengemukakan penegasan ini dalam pidatonya pada peresmian rapat kerja Gubernur/Bupati/Walikotmadya/Kepala Daerah seluruh di Balai Sidang Senayan, Jakarta, mengingat kedudukan sentral seorang kepala daerah di daerahnya masing-masing.

Sebagai Gubernur, Bupati ataupun Walikotamadya yang mempunyai kedudukan kembar, baik sebagai aparat pusat maupun pemimpin daerah, kata Presiden, harus dapat memadukan tugas-tugas nasional di daerah masing-masing.

Presiden menyatakan bahwa usaha mendorong rakyat berpartisipasi aktif itu dapat dilaksanakan dengan berhasil jika kepala daerah mampu berkomunikasi dengan masyarakat sehingga rakyat dapat memahami hakekat dari tujuan pembangunan itu sendiri yang tidak lain adalah untuk kepentingan rakyat itu sendiri.

Oleh karena itu, kata Presiden, untuk dapat melaksanakan tugas yang mulia dan berat itu konsolidasi aparatur pemerintahan di daerahperlu terus dilakukan, baik melalui peningkatan keterampilan dan sarana kerja maupun dengan mengadakan penertiban terus-menerus.

"lni perlu dilaksanakan agar dapat diciptakan aparatur yang berwibawa, bersih, terampil dan mengabdi kepada kepentingan rakyat," kata Presiden.

Laksanakan secara Konsekuen

Mengenai pelaksanaan Kepres 14-A yang merupakan sukses ke enam dari "enam sukses", Presiden memerintahkan kepada para Gubernur, Bupati, Walikotamadya dan Kepala Daerah seluruh Indonesia itu agar melaksanakan secara konsekuen ketentuan-kesatuan Kepres 14-A karena keputusan Presiden itu merupakan salah satu mekanisme paling penting dalam melaksanakan penggunaan anggaran belanja sesuai dengan trilogi pembangunan.

Pelaksanaan Kepres 14-A dikemukakan Kepala Negara dalam mengingatkan kembali perlu melaksanakan tercapainya "enam sukses" di semua daerah di Indonesia.

"Jika dua tahun yang lalu, sukses ke enam mengenai kebijaksanaan 15 November, maka sekarang sukses ke enam adalah pelaksanaan Kepres 14-A," kata Presiden.

Dalam menciptakan anggaran belanja yang semakin besar jumlahnya itu secara efektif, efisien dan terpadu sehingga tercapai pertumbuhan secara optimal, Kepres 14-A antara lain menetapkan pengutamaan produksi dalam negeri.

Presiden mengatakan, dalam mewujudkan pemerataan menuju keadilan sosial, melalui Kepres 14-A diutamakan pengusaha golongan ekonomi lemah dan pengusaha setempat dan dalam usaha memantapkan kestabilan nasional melalui keputusan tersebut diusahakan menciptakan suasana dan mekanisme kerja yang mendorong terbinanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Di samping menekankan pelaksanaan secara tepat program pembangunan yang sasarannya digariskan dalam GBHN dan diperinci dalam Pelita III dan APBN dan APBD, Presiden meminta kepada Gubernur/Kepala Daerah mengadakan koordinasi dengan sebaik-baiknya agar semua program pembangunan secara nasional dapat dilaksanakan secara terpadu tanpa ada potensi yang terbuang.

Sebagai kegiatan yang terpadu, pembangunan di satu sektor harus menunjang sektor lainnya, pembangunan daerah tingkat I harus terpadu dengan pembangunan pedesaan.

Oleh karena itulah dalam Repelita III bangsa Indonesia sudah bertekad untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang, di semua kegiatan dari di seluruh daerah. Karena itu pula dalam trilogi pembangunan, pemerataan pembangunan menuju keadilan sosial mendapat tempat utama.

Lanjutkan usaha swasembada pangan, Presiden mengharapkan agar semua usaha dilanjutkan untuk mewujudkan swasembada pangan dalam waktu secepat-cepatnya.

Meskipun dalam tahun-tahun terakhir ini produksi pangan, khususnya beras mengalami kenaikan secara mengesankan, namun semua pihak masih harus bekerja keras lagi, agar swasembada pangan itu benar-benar dapat dicapai.

Presiden meminta agar setiap kepala daerah memberikan perhatian, kepada masalah peningkatan produksi pangan ini dan menanganinya secara bersungguh­ sungguh.

Mengenai sukses kedua, Presiden mengharapkan agar pelaksanaan Inpres lebih disempurnakan lagi untuk mencapai keberhasilan yang sebesar-besarnya.

Presiden menyebutkan peningkatan anggaran bantuan Inpres dalam tahun anggaran 1981/1982 untuk memperkuat akar-akar pembangunan dalam masyarakat.

Presiden secarak husus meminta perhatian pada pelaksanaan program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang merupakan wadah bersama kaum wanita untuk membangun dirinya dan membangun keluarganya dalam rangka pembangunan masyarakat.

Oleh karena itu, mulai tahun anggaran 1981/1982 untuk program ini melalui bantuan desa disediakan anggaran Rp. 200.000 tiap desa setiap tahunnya.

Mengenai sukses ketiga di bidang koperasi, Presiden menyatakan bahwa kebangkitan kegiatan koperasi yang akhir-akhir ini tampak menggembirakan harus didorong maju.

Perkembangan koperasi yang baik dan pesat, baik dalam jumlah maupun mutunya akan sangat menunjang upaya nasional memeratakan kegiatan dan hasil pembangunan sampai ke tingkat paling bawah.

Mengenai program kependudukan yang merupakan sukses ke empat, Presiden meminta agar terus meningkatkan pelaksanaannya terutama yang menyangkut keluarga berencana dan transmigrasi.

Dalam usaha mencapai sukses kelima, Presiden meminta Pemda mendorong penyelenggaraan Penataran P-4, baik yang dilakukan Pemda sendiri maupun organisasi masyarakat di daerah masing-masing.

"Dalam usaha memasyarakatkan P-4 ini, PKK dapat dijadikan salah satu wadah bersama untuk melaksanakan penataran di lingkungan pedesaan dan bahkan juga untuk mempraktekkan P-4 secara nyata dalam kehidupan sehari2," kata Presiden.

Pada peresmian rapat kerja Gubernur, Bupati/Walikotamadya seluruh Indonesia yang bertemakan "Memantapkan Krida Pemerintahan Untuk meningkatkan Kesejahteraan Rakyat", yang akan mengadakan rapat kerja pula bersamaan dengan rapat kerja Gubernur Kepala Daerah tersebut.

Hadir pada peresmian rapat kerja tersebut, 800 pejabat pemerintahan daerah dan pejabat lainnya, termasuk lurah, camat, para walikota se-DKI Jaya. Selain itu tampak pula hadir beberapa menteri Kabinet Pembangunan III. (DTS)

Jakarta, Antara

Sumber: ANTARA (23/02/1981)

Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari buku "Presiden RI Ke II Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku VI (1981-1982), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal. 352-354.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.