PRESIDEN SOEHARTO: PENDIDIKAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH, MASYARAKAT, DAN KELUARGA

PRESIDEN SOEHARTO: PENDIDIKAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH, MASYARAKAT, DAN KELUARGA[1]

Copenhagen, Kompas

Dalam meningkatkan pendidikan rakyat, peran serta masyarakat harus didorong dan semua orang harus dilibatkan. Dengan begitu masyarakat semakin menyadari, bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Presiden Soeharto menegaskan hal itu dalam pertemuan informal kepala negara/ kepala pemerintahan negara-negara E-9 di Bella Center, Copenhagen, Denmark, Jumat petang ( 10/3) waktu setempat. Wartawan Kompas Ansel da Lopez, Maria Hartiningsih, dan Rien Kuntari dari Bella Center melaporkan, negara E-9 meliputi negara dengan penduduk terbesar dunia, yakni, Indonesia, Cina, India, Mesir, Bangladesh, Nigeria, Pakistan, Meksiko, dan Brazil.

Ketua delegasi 9 negara berpenduduk besar ini mengeluarkan komunike untuk memperbaharui janji meningkatkan mutu pendidikan, memperbaharui organisasinya, serta memperluas kesempatan pendidikan dengan memberi perhatian khusus bagi kaum yang kurang beruntung. Desember tahun lalu, negara-negara ini mengadakan pertemuan tingkat tinggi tentang pendidikan dengan tema “Pendidikan bagi Semua” (Education for All) di New Delhi, India, Pertemuan informal ini diprakarsai badan-badan PBB, UNESCO, Unicef, UNFPA, dan UNDP.

Sementara itu, Menlu Ali Alatas secara k:husus mengadakan kunjungan kehormatan kepada Sekjen PBB Boutros Boutros-Ghali di Bella Center. Kepada Kompas Menlu Alatas mengatakan, dalam pertemuan itu, kedua pihak membicarakan masalah-masalah dalam konperensi dan harapan akan hasil konperensi. Jumat siang, seluruh materi pembahasan rancangan deklarasi dan rencana aksi selesai, meski beberapa masalah yang alot, seperti “Hak untuk Membangun” baru selesai tengah hari. Juga mengenai komitmen 10 dalam Kesehatan dan Pendidikan.

Sidang Plena KTT Sosial Pembangunan Sosial bagi para pemimpin/kepala negara dimulai hari ini (Sabtu 11/03), pukul 09.30 waktu setempat atau pukul 15.30 WIB Indonesia berhasil masuk sebagai Wakil Presiden untuk Asia, bersama Filipina, India, Qatar, Cina, dan Korea. Menurut Sekretaris Menteri Koordinator Bidang kesejahteraan Rakyat, Dr. Soejono Yahya MPH, Presiden Soeharto akan membacakan pidatonya pada urutan keempat setelah Sekjen PBB Boutros Boutros Ghali, Ratu Margaret dari Denmark dan Presiden Cile. Sejauh ini baru 121 kepala negara yang memastikan diri menghadiri KTT ini. Pemirnpin PLO Yasser Arafat dikabarkan tak dapat menghadiri pertemuan ini.

Prasyarat Utama

Presiden Soeharto menegaskan, pendidikan merupakan prasyarat utama upaya peningkatan kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi semua orang melalui pembangunan .Untuk itu, secara khusus Presiden mengajak semua pihak beketja sama seerat mungkin mewujudkan tekad dan kesepakatan melaksanakan pendidikan untuk semua tersebut.

“Pendidikan untuk semua merupakan landasan penting bagi upaya meningkatkan kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan . Saya berharap pertemuan ini akan meningkatkan tekad kita dalam melaksanakan Deklarasi New Delhi serta dapat mendorong negara-negara berkembang lainnya untuk mengikuti langkah-langkah yang telah kita ambil dalam meningkatkan pendidikan,” tegas Kepala Negara.

Dikatakan, dalam rangka meningkatkan pendidikan rakyat ini, mulai Mei 1994 bangsa Indonesia mencanangkan Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. Meliputi, pendidikan dasar enam tahun dan pendidikan lanjutan tingkat pertama selama tiga tahun. Pandangan gerakan wajib belajar sembilan tahun ini merupakan kelanjutan pencanangan gerakan wajib belajar pendidikan dasar enam tahun yang telah dilakukan sejak tahun 1984. Dalam kaitan itu pula, Presiden menekankan, Indonesia dengan senang hati mempersiapkan pertemuan sembilan menteri bulan September 1995 nanti yang akan diadakan di Bali. Ditegaskan, selain untuk menentukan langkah yang akan diambil, pertemuan itu juga akan digunakan untuk berbagi pengalaman dalam melaksanakan pendidikan bagi semua, dan membicarakan langkah yang perlu diambil untuk mengantisipasi masa yang akan datang.

Pertemuan informal ini akan didahului dengan pembicaraan tidak resmi di antara sembilan negara itu untuk bertukar pengalaman tentang cara mengatasi pendidikan di masing-masing negara. Kesembilan negara akan bertukar pikiran tentang cara mempercepat mencapai sasaran EFA, yaitu memberi kesempatan bagi semua warga untuk mendapatkan pendidikan dasar dan lanjutan. Diharapkan, tahun 2000 setidaknya 80 persen anak usai sekolah dasar bisa mengenyam pendidikan.

Dr. H Soedjiarto, Dirjen Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga, delegasi Rl dalam EFA kepada Kompas mengatakan, dalam hal ini, Indonesia masuk dalam negara yang dinilai cepat melaksanakan pendidikan dasar, karena telah mencapai 80 persen.

Penghargaan

Secara kbusus Sekjen PBB menyatakan penghargaan atas partisipasi dan kehadiran Presiden Soeharto dalam KIT Pembangunan Sosial. Alatas menjelaskan, Indonesia menekan pentingnya konperensi ini karena membahas soal esensi pembangunan, termasuk pembangunan Indonesia yang bertitik sentral pada sumber daya manusia.

Secara singkat kedua pihak juga menyinggung rencana kunjungan Presiden Rl ke Zagreb dan Sarajevo yang sedang berada di puncak ketegangan. “Ini akan memberi arti tersendiri karena memberi kesempatan pada kita untuk mendapatkan masukan langsung dari para pemimpin negara tersebut mengenai apa yang sedang terjadi, di samping kita pun bisa bicara langsung dengan pihak UNPROFOR,” kata Alatas. Selain itu Alatas juga menyinggung undangan resmi pemerintah Rl kepada Sekjen Boutros Boutros Ghali untuk melakukan kunjungan resmi ke Indonesia, disambung dengan menghadiri peringatan ke-40 Konferensi Asia Afrika, bulan April nanti. Ditegaskah, kedua pihak sama sekali tidak menyinggung masalah Timor Tirnur.

Akhirnya Sepakat

Setelah melalui perdebatan cukup sengit, akhirnya pembahasan masalah hak asasi manusia, khususnya tentang right to development mencapai kesepakatan, setelah mengalami perpanjangan waktu hingga Jumat (10/3) siang waktu, setempat. Negara maju dan negara berkembang akhirnya sepakat pada usulan untuk selalu menghormati dan selalu mendasarkan hubungan internasional kepada Piagam P.BB dan hukum internasional.

Sengitnya pembahasan terjadi karena hingga Kamis dinihari waktu setempat, negara berkembang dan negara maiu tetap mempersoalkan paragraf 17 dan 17A dari Bab I Piagam PBB, yang di antaranya menyinggung masalah kemerdekaan politik sebuah negara, keutuhan integritas teritorial, kedaulatan, dan tidak campur tangan urusan dalam negeri sebuah negara, dalam hubungan kerja sama internasional. Melihat hal itu, negara maju yang diwakili Uni Eropa mengusulkan formulasi lain, yaitu dengan formulasi non-int ervension untuk menggandakan rumusan non-interference, dan adanya pemenuhan kewajiban internasional dan hak asasi manusia serta prinsip hukum intemasional berkaitan, dengan kedaulatan sebuah negara. Rumusan ini ditolak mentah-mentah oleh negara berkembang yang diwakili G-77. Dalam pandangan G-77, rumusan itu mengaburkan makna yang terkandung dalam paragraf 17 dan 17 a tersebut. Selain itu, mereka memandang penambahan elemen hak asasi manusia dalam rurnusan itu sebagai kondisionalitas dalam kerja sama internasional.

Negara berkembangjuga melihat, negara maju berusaha memperkecil makna prinsip kedaulatan menjadi hanya prinsip hukum internasional. Dengan pandangan seperti itu, negara berkembang terus menuntut penyebutan secara detail paragraf 17 dan 17a tersebut, atau sama sekali tanpa menyebut atau menyinggung paragraf tersebut.

Untuk mengatasi hal itu, laju muncul alternatif ketiga, yaitu,bahwa hubungan kerja sama internasional harus didasarkan pada penghormatan kepada Piagam PBB dan hukum internasional. Dan rumusan ketiga inilah yang akhimya disepakati negara berkembang maupun negara maju. Sementara itu, Ketua Kelompok G-77 Cielito F Habito, didampingi oleh wakil dari Benin, Belise dan Indonesia dalam jumpa pers mengemukakan sumbangan dan perhatian utama kelompok G-77 dalam KIT, yang diringkas sebagai program yang mempromosikan “Hak-hak, Sumber Daya dan Tanggung Jawab”.

Dalam “Hak-hak” G-77 mendukung sikap negara-negara anggota G-77 terhadap hak mereka untuk membangun, mementapkan kembali basis dari integritas tentorial dan kedaulatan, kemerdekaan berpolitik sebuah negara dan tidak ada campur tangan bagi urusan dalam negeri . G-77 menegaskan kernbali komitmennya pada Deklarasi Vienna untuk Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Asasi Manusia lainnya, pada Kependudukan dan Pembangunan serta Pemberdayaan Perempuan seperti yang diadopsi di Kairo. Mengenai sumber daya, G-77 memfokuskan pada isu mengenai utang dan membawa diskusi kepada masalah penundaan pembayaran utang, mengidenti:fikasikan kemungkinan bagi sumber daya keuangan tambahan yang baru, di samping tambahan sumber daya dari swasta G-77 secara sukses berhasil memformulasikan skema untuk mengimplementasikan formula 20/20 bagi pembangunan sosial. Selain itu G-77 juga memperkenalkan kerangka kerja bagi kerjasama internasional yang baru untuk menjamin dukungan yang tepat dan menindaklanjuti mekanisme institusi-institusi multilateral terbesar. Di Bella Center, unjuk rasa damai oleh NGO masih terus berlangsung. Unjuk rasa mengemukakan berbagai masalah yang berkaitan dengan semua masalah yang dibahas dalam sidang resmi. Mereka juga memprotes kebijakan Bank Dunia dan IMF. Sementara demonstrasi besar yang direncanakan kelompok sayap kiri ekstrem, sampai pukul 16.00 waktu setempat atau pukul 22.00 WIB, ternyata belum tampak juga di Bella Center.

Sumber: KOMPAS (19/03/1995)

____________________

[1] Dikutip sesuai tulisan dan ejaan aslinya dari Buku “Presiden Ke II RI Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita”, Buku XVII (1995), Jakarta: Antara Pustaka Utama, 2008, hal 85-88.

Kenapa tidak meninggalkan komentar?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.